Garuda - Garba Rujukan Digital

Radian Syam, Radian

Trisakti University

Author-ID : 598680

Religion Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1

MEMBANGUN SISTEM POLITIK KEAMANAN TATA KELOLA PUBLIK DARI SISTEM POLITIK YANG TERSISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASSIF (PELAKSANAAN ISTITHAAH JAMAAH HAJI DI INDONESIA) Radian Syam
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

ABSTRAKPartai politik merupakan satu diantara faktor yang penting dalam sistem politik sebuah negara demokrasi, dimana kemudian partai politik bagian dalam sistem politik keamanan tata kelola publik. Bahwa dalam proses penerapan, sistem politik keamanan tata kelola publik , partai politik wajib melakukan kontrol atas sebuah sistem politik keamanan tata kelola publik yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menjalankan fungsi pemerintah. Ditengah masyarakat akan menjadi sebuah keniscayaan karena hukum berfungsi melayani masyarakatnya sesuai area dan eranya, dengan pendekatan sosiologis penelitian ini dapat mengaitkan antara pergulatan dan kesepakatan politik, serta kenyataan-kenyataan masyarakat yang mempengaruhinya. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan istithaah pelaksanaan haji di Indonesia yang tersistematis, terstruktur dan masif? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Simpulan dari peulisan ini adalah bahwa kekuatan atas lahirnya sebuah kekutan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk membangun sistem politik keamanan tata kelola publik, serta komunikasi politik dari pusat hingga ke akar rumput diperlukan, sehingga akan lahir sebuah kekuatan dalam menjaga sistem politik keamanan tata kelola publik yang tersistematis, terstruktur dan massif. Pemerintah yang merupakan (ulil amri) hasil dari Proses Politik dan juga merupakan kader dari Partai Politik wajib meningkatkan pelayanan kesehatan (termasuk memfasilitasi) sebaik mungkin bagi calon jama’ah haji yang menderita gangguan kesehatan agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik. Bahwa kekuatan atas lahirnya sebuah kekutan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk membangun sistem politik keamanan tata kelola publik, serta komunikasi politik dari pusat hingga ke akar rumput diperlukan, sehingga akan lahir sebuah kekuatan dalam menjaga sistem politik keamanan tata kelola publik yang tersistematis, terstruktur dan massif. Kata kunci: Membangun sistem politik, pelaksanaan Istihaah Jamaah Haji Indonesia.

Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Menuju Pemilihan Berkedaulatan Rakyat Radian Syam
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 5 No. 2 (2016): Jurnal Hukum Prioris Volume 5 Nomor 2 Tahun 2016
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Amandemen UUD 1945 menghasilkan sejumlah design baru format kenegaraan Indonesia. Pertama, Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) secara langsung oleh rakyat, sedangkan kewenangan MPR hanya sebatas melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih saja. Sebagai konsekuensinya, berbeda dengan sebelum perubahan UUD 1945, Presiden tidak lagi bertangungjawab kepada MPR, namun bertanggungjawab langsung kepada rakyat pemilih. Teori kedaulatan rakyat digunakan untuk menjelaskan secara filosofis dan bersifat makro mengenai rakyat sebagai asasi berdaulat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai satu-satunya orang yang berhak dalam menentukan arah dan tujuan negara. Salah satu perwujudan kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan pemiluyang diatur dan dijamin oleh konstitusi. Kedaulatan bisa berada pada tangan seseorang dalam sistem pemerintahan yang otoriter atau tiran. Pemegang kedaulatan bertindak untuk dan atas nama negara. Dalam sistem oligarkhi, kedaulatan berada pada kelompok atau golongan tertentu masyarakat seperti: kaum bangsawan, kaum borjuis, partai, bahkan kelompok agama dalam negara agama. Sementara bagi negara yang berpaham integralistik, kedaulatan ada pada negara, Dalam demokrasi, keterlibatan seluruh rakyat dalam Pemilu menjadi sumber legitimasi kekuasaan pemerintah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pemilu pada hakikatnya merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat yang mensyaratkan dilindunginya hak rakyat untuk memilih para pemimpin negara yang dijamin berdasarkan konstitusi.

The Role of Political Parties in Communication at the Central and Regional Levels Radian Syam
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 2 No. 5 (2022): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Parties politics are one of the most important components of a country's political system. This article aims to generate the birth of political power through the political process in empowered institution state and through political communication from the middle to the grassroots. The research method used in this research is a descriptive qualitative method. The data types used in this research are qualitative data, which are divided into primary data and secondary data. Data sources obtained through library research techniques (library research) are related to resources available online and offline, such as: Scientific journals, books, and news from reliable sources. The findings of this study conclude that the role of political forces in the political system is crucial in the process of legislation and communication through which the party's vision and mission are realized. Political institutions that formally have legislative power are staffed by those empowered to do so, or are reflected in the power structure of state institutions through formal political power, such as the President, the Council of People's Representatives, and other state institutions and political infrastructure. Political power, such as political parties, community leaders, community organizations, NGOs, professional associations, etc.

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search