Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Abdimas UNWAHAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat UNWAHAS Jurnal hukum IUS PUBLICUM Nanggroe: Journal Of Scholarly Service
Arman Koedoeboen
Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN BADAN KEHORMATAN DPR PAPUA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN KODE ETIK ANGGOTA DPRP PAPUA Edy Purwito; Arman Koedoeboen; Mustakim
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM STIH Umel Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i4.31

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah merubah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sentralistik menjadi desentralistik. Badan Kehormatan (BK) dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Badan Kehormatan (BK) DPR, sebuah alat kelengkapan tetap yang bertugas untuk menegakkan kode etik anggota dewan terbentuk. BK DPR adalah salah satu bentuk perwujudan tanggung jawab moral anggota dewan kepada rakyat. Pembentukan BK DPR merupakan tanggapan atas sorotan publik terhadap kinerja buruk sebagian anggota DPR. Badan Kehormatan DPR dalam fungsinya melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi, sejauh mana proses monitoring itu telah dilakukan. Penelitian ini selanjutnya diarahkan untuk mereplikasi model konseptual kajian-kajian empiris yang telah disebutkan di atas. Model konseptual penelitian ini lahir dari eksistensi atau pengembangan model dari kajian-kajian empiris seperti yang telah disebutkan di atas yakni dengan fokus pengawasan DPRP berdasarkan pada tahapannya.
OPTIMALISASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DISTRIK SKANTO KABUPATEN KEEROM Roida Hutabalian; Arman Koedoeboen; Ike Trisnawati
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM STIH Umel Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i1.43

Abstract

Di Indonesia, rencana pembangunan secara nasional diberikan tempat sentral kepada pembangunan pedesaan. Sehingga dengan demikian, upaya perencanaan pembangunan masyarakat pedesaan tidaklah lepas dari setiap program pembangunan nasional. Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Seperti yang terjadi di Distrik Skanto Kabupaten Keerom, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan kampung di wilayah distrik Skanto menuju ke arah yang lebih baik, peran dan kinerja pemerintahan distrik juga sangat diharapkan untuk dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan dalam melaksanakan urusan rumah tangga kampung, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat dan membina perekonomian desa, secara khusus dapat memberdayakan masyarakat di Distrik Skanto sehingga bisa berpartisipasi untuk kemajuan dan pengembangan kampung
ANALISIS HUKUM TERKAIT KONFLIK RASISME DENGAN KEHILANGAN NYAWA MANUSIA DI PAPUA Arman Koedoeboen; Muhammad Hafiz Ingsaputro
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM STIH Umel Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i1.53

Abstract

Tindakan-tindakan rasisme terjadi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, hiburan, dan lain sebagainya. Adanya perilaku rasisme tersebut bisa menyebabkan perpecahan, baik antar sesama maupun golongan tertentu. Perilaku rasisme muncul karena seseorang memandang rendah orang lain dengan merasa diri superior. Tindakan rasisme yang diterima oleh masyarakat Papua juga menimpa mahasiswa asal Papua yang sedang mencari tempat tinggal di Jakarta. Salah satu tempat kos tidak menerima mahasiswa tersebut dengan alasan mahasiswa tersebut berasal dari Papua, tidak sampai disitu, mahasiswa asal Papua juga dibilang bau oleh petugas toko. Oleh karena itu dalam penulisan penelitian ini yang menjadi fokus mengenai perlakuan rasis kepada Mahasiswa Papua di Surabaya oleh kelompok ORMAS dan satuan Polisi dan TNI. Dengan demikian penulis menarik untuk dapat meneliti dalam penulisan ini. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum yang digunakan untuk mendapatkan data skunder dan pendekatan Yuridis empiris yaitu penelitian yang melihat pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat guna memperoleh data primer. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan memperluas wawasan bagi kajian Ilmu Hukum, yakni dalam bidang ini khususnya dalam wawasan rasisme melalui media online yang berlandasan pada kajian hukum.
SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT TERKAIT TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN KAMPUNG DI KAMPUNG TOBATI DISTRIK JAYAPURA SELATAN KOTA JAYAPURA Eren Arif Budiman; Roida Hutabalian; Fitriyah Ingratubun; Arman Koedoeboen
ABDIMAS UNWAHAS Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/abd.v8i1.8585

Abstract

Beberapa produk hukum di Kampung terdiri atas Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Kepala Kampung, dan Peraturan Kepala Kampung. Peraturan tertinggi yang ada di kampung yang dibuat secara bersama-sama oleh Kepala Kampung, aparat kampung dan Badan Musyawarah Kampung yang mendasarkan diri pada partisipasi masyarakat adalah Peraturan Kampung. Peraturan dibuat untuk mengatur urusan rumah tangga di Kampung. Ruang lingkup berlakunya hanya pada Kampung dimana peraturan Kampung itu dibuat. Peraturan Kepala Kampung ini merupakan peraturan yang materi muatan merupakan penjabaran dari Peraturan Kampun atau peraturan yang materi muatannya berdasarkan aspirasi masyarakat. Peraturan Bersama Kepala Kampung Peraturan ini merupakan peraturan yang materi muatan merupakan kesepakatan bersama antara dua Kampung atau lebih. Pengabdian masyarakat dalam bentuk KKN ini bertujuan untuk mengedukasi aparat kampung agar pemahaman terhadap penyusunan peraturan kampung dapat bertambah. Dengan adanya pemahaman yang bertambah maka akan ada koordinasi yang lebih antara masyarakat dan aparat kampung dalam penyusunan suatu pearturan kampung yang ada di kampung tobati. Sebab peratura kampung yang baik adalah peraturan kampung yang disusun atas aspirasi yang diterima oleh masyarakat dan disampaikan melalui Bamuskam yang ada di kampung tersebut. Hasil Pengabdian ini adalah masyarakat sangat antusias dalam mendengarkan penyampaian materi oleh narasuber dalam hal teknik penyusunan peraturan kampung.Kata kunci: Bamuskam, Penyusunan, Peraturan Kampung
DISHARMORNISATION OF CRIMINAL LIABILITY RELATED TO LAND FIRE DUE TO CLEARING PLANTATION LAND Arman Koedoeboen
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol 19, No 1 (2020): PENA JUSTISIA
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v19i1.3607

Abstract

Burning forests or land is a crime that must be combated comprehensively by every party. One effort to punish perpetrators of forest or land burning is to impose a prison sentence and the maximum possible fine, to act as a deterrent and serve as a lesson to those who commit this act. The emergence of disharmonization between Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law No. 39 of 2014 concerning Plantations regarding criminal sanctions against perpetrators of land burning is studied with the assumption that what is happening is the result of a malfunction of the law and related law enforcement. with land fires as expected. The type of research used is normative juridical legal research, namely research that focuses on examining the application of rules or norms in positive law. The existence of multiple interpretation articles has hampered the achievement of legal objectives, namely providing a sense of justice, legal certainty and legal benefits. This multi-interpretation article creates legal uncertainty due to the variety of judges' decisions on the same case. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law Number 39 of 2014 concerning Plantations are also less useful because they cause fear in the community, thereby triggering unrest in society. Commission I DPR RI needs to immediately revise or harmonize Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law Number 39 of 2014 concerning Plantations, especially regarding restrictions or benchmarks for offenses and the application of criminal sanctions.
Penyuluhan Hukum Penghapusan KDRT di Desa Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura Eren Arif Budiman; Roida Hutabalian; Fitriyah Ingratubun; Arman Koedoeboen
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 9 (2023): Desember
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10453301

Abstract

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fenomena KDRT merupakan fenomena gunung es, artinya sebenarnya jumlah KDRT yang terjadi saat ini bisa mencapai ratusan kasus, karena masih banyak korban yang belum melaporkan mengalami KDRT. Sehubungan dengan hal tersebut, Doktor Husni Universitas Ingratubun Papua melakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang anti kekerasan dalam rumah tangga, serta perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Rumah Tangga. Berdasarkan proses pelaksanaan dan evaluasi yang telah dilakukan, maka dari kegiatan sosialisasi ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi hukum ini cukup berhasil ditandai dengan keaktifan dan antusiasme para peserta, baik dalam mengikuti materi yang disampaikan maupun dalam pelaksanaannya. kesempatan untuk berdiskusi dan tanya jawab. Kemudian terjadi peningkatan pengetahuan peserta yaitu peserta mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga
Co-Authors Edy Purwito Eren Arif Budiman Eren Arif Budiman Fitriyah Ingratubun Ike Trisnawati Muhammad Hafiz Ingsaputro Mustakim Roida Hutabalian