<![CDATA[Sumber daya aparatur pemerintah merupakan unsur vital dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Khusus bagi pemerintah daerah, kebutuhan akan sumberdaya aparatur yang kompeten dan memiliki integritas dirasakan semakin mengemuka semenjak kebijakan otonomi daerah diterbitkan tahun 1999. Dalam konteks tata kelola daerah (local governance), kinerja sumberdaya aparatur pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan. Peningkatan itu berhubungan erat dengan pembinaan dan pengembangan peran aparatur pemerintah daerah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam hal ini, peran pegawai sebagai salahsatu unsur pendukung berjalannya roda organisasi harus dikelola dengan strategi yang tepat dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang berlaku didalam organisasi yang bersangkutan.]]>
