Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam

ANJAK PIUTANG (FACTORING) DALAM EKONOMI ISLAM Naerul Edwin Kiky Aprianto
ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.788 KB) | DOI: 10.32678/ijei.v8i1.59

Abstract

Dalam dunia bisnis, pelaku bisnis dan perusahaan selalu ingin memperlancar barang produksinya, sehingga dapat meningkatkan keuntungan dan mempercepat perputaran modal yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang, maka menyebabkan banyak perusahaan menyediakan dana segar yang diperoleh dari lembaga anjak piutang (factoring). Lembaga pembiayaan anjak piutang diartikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang jangka pendek. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji tentang konsep anjak piutang (factoring) dalam perspektif ekonomi Islam dengan menggunakan pendekatan teori hiwalah. Selain itu, tulisan ini juga akan menguraikan manfaat dalam perjanjian anjak piutang (factoring), serta perbedaan konsep anjak piutang secara syariah dan konvensional.
IMPLEMENTASI BENTUK-BENTUK AKAD BERNAMA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Naerul Edwin Kiky Aprianto
ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.868 KB) | DOI: 10.32678/ijei.v9i1.58

Abstract

Abstrak. Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Pada dasarnya, Islam adalah agama yang sempurna mencakup segala bidang kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga secara pribadi tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan keduanya, yaitu dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak. Dalam pembahasan fikih, akad atau kontrak yang dapat digunakan bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji bentuk-bentuk akad yang lebih berfokus pada bentuk-bentuk akad bernama. Hal ini merupakan syarat yang utama bagi orang yang melakukan aktivitas ekonomi dan bisnis serta memiliki akibat hukum bagi pihak yang berakad. Abstract. Implementation of Akad Bernama in Sharia Financial Institutions. Property played an important role and have a significant influence in human life. As social beings, humans cannot escape to connect with others in meeting the needs of life. Human needs are very diverse, so personally not able to fulfill it and to be in touch with others. The relationship between one human being with another human being to meet the needs there must be rules that define the rights and obligations of both consensual. The process for making a deal to meet the needs of both the process for berakad or perform a contract. In the discussion of jurisprudence, the contract or contracts which can be used to transact very diverse, according to the characteristics and specifications of the existing needs. Therefore, this paper will examine the forms of contract that is more focused on forms of contract named. This is the main requirement for people doing business and economic activity.
KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK ISLAM Naerul Edwin Kiky Aprianto
ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam Vol 8, No 2 (2017)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.998 KB) | DOI: 10.32678/ijei.v8i2.60

Abstract

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, politik, sosial budaya, dan partisipasi dalam masyarakat. Berbagai kebijakan dan program yang ada dirasakan masih kurang efektif dalam upaya menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini terbukti dengan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk miskin dari masa ke masa. Dalam pandangan ekonomi politik Islam, kesinambungan antara keadilan sosial dan distribusi keadilan harus dijaga sehingga diperlukan individu-individu dengan moral yang tinggi. Terdapat dua poros strategi ekonomi politik yang dapat diupayakan untuk meredam pembengkakan kemiskinan. Pertama, kebijakan tidak langsung dengan jalan membenahi infrastruktur penyebab kemiskinan melalui jalur politik. Kedua, kebijakan langsung yang mengaitkan kelembagaan dengan strategi pengurangan kemiskinan, di mana pendekatan kelembagaan beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dan distribusi tidak dapat diserahkan kepada pasar sehingga diperlukan intervensi pemerintah.