Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perwujudan Fungsi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa: Relasi Fungsional Konsep Living Law dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Konstruksi Hukum Nasional La Ode Muhammad Taufiq Afoeli
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 6: Mei 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v2i6.1591

Abstract

The existence of law is associated as an entity that functions to realize benefits, justice and certainty. Among the descriptions of these benefits is the efficiency of the law as an instrument of reducing as well as resolving conflicts or disputes in the relations of people's lives. These settlement variants are commonly formatted into two methodical types including litigation or a dispute resolution model that prioritizes agency instruments and/or court decisions as well as non-litigation methods which tend to direct the parties to end disputes through a process of deliberation to reach a consensus outside the court. The non-litigation model has the potential for connection with the concept of living law, which means being more open to using local wisdom as a reference for conflict resolution. By using “traditional law”, the parties involved in the conflict will be more obedient to the substance of the agreement and the parties can independently choose options to end the dispute. This condition can actually be optimized so that the paradigm of dispute resolution is not always dominated by the judiciary and at the same time does not give up legal identity that grows, develops and surrounds national identity.
Perwujudan Fungsi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa: Relasi Fungsional Konsep Living Law dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Konstruksi Hukum Nasional La Ode Muhammad Taufiq Afoeli
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 6: Mei 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v2i6.1591

Abstract

The existence of law is associated as an entity that functions to realize benefits, justice and certainty. Among the descriptions of these benefits is the efficiency of the law as an instrument of reducing as well as resolving conflicts or disputes in the relations of people's lives. These settlement variants are commonly formatted into two methodical types including litigation or a dispute resolution model that prioritizes agency instruments and/or court decisions as well as non-litigation methods which tend to direct the parties to end disputes through a process of deliberation to reach a consensus outside the court. The non-litigation model has the potential for connection with the concept of living law, which means being more open to using local wisdom as a reference for conflict resolution. By using “traditional law”, the parties involved in the conflict will be more obedient to the substance of the agreement and the parties can independently choose options to end the dispute. This condition can actually be optimized so that the paradigm of dispute resolution is not always dominated by the judiciary and at the same time does not give up legal identity that grows, develops and surrounds national identity.
Urgensi Pembentukan Peraturah Daerah Tentang Pemberdayaan Kepemudaan La Ode Muhammad Taufiq Afoeli
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6415

Abstract

Pemerintahan Daerah merupakan suatu penyelenggaraan sistematis mengenai pola pembagian urusan pemerintahan dalam konsep negara kesatuan. Melalui desentralisasi, daerah diberikan otonomi untuk mengatur urusan pemerintahannya berdasarkan paradigma tanggap terhadap kebutuhan spesifiknya. Pilihan ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang mampu beradaptasi secara adaptif terhadap kondisi faktual masyarakat setempat. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan mendekatkan kepentingan masyarakat pada struktur pengambilan kebijakan daerah. Oleh karena itu, untuk mengakomodir terwujudnya agenda tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk merumuskan peraturan daerah sebagai landasan yuridis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satu urusan pemerintahan yang memenuhi syarat sebagai urusan pemerintahan daerah adalah bidang kepemudaan. Dimensi ini dinilai penting untuk didesentralisasi karena didasarkan pada pentingnya peran pemuda dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Di sisi lain, aspek pemuda juga membawa kepentingan mendasar lainnya, yaitu hak pemuda untuk mengakses pengembangan diri. Diharapkan dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang pemuda, generasi muda dapat secara intensif mengakses peningkatan kompetensi untuk menghadapi tantangan global. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemuda dalam mewujudkan rencana pembangunan nasional melalui optimalisasi peran pemuda dalam mendukung agenda pembangunan daerah.