<![CDATA[Studi ini membahas tentang proses pelayanan publik merupakan hubungan interaksi antara dua unsur yaitu pihak pemerintah dengan publik. Permasalahan yang dirumuskan adalah kelangkaan sumber daya dan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pelayanan public. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan collaborative governance dalam pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder berupa wawancara kepada informan-informan. Lokasi penelitian adalah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Natuna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pelayanan publik di Disdukcapil Kabupaten Natuna sudah berjalan cukup baik dengan menitikberatkan pada dimensi-dimensi berupa strarting condition, institutional design, facilitative leadership dan collaborative process. Adapun faktor-faktor yang menghambat proses collaborative governance antara lain finansial, situasi kritis dan kepentingan politik. Implikasi penelitian ini untuk penelitian selanjutnya adalah menunjukan bahwa pelaksanaan Collaborative Governance di dalam Disdukcapil Kabupaten Natuna melalui proses perubahan dan pengelolaan dalam pelayanan publik. Pelayanan yang baik akan timbul oleh sarana pendukung yang baik. Masyarakat yang dapat bekerja sama dan mengerti setiap proses pelayananan menjadikan tidak adanya keterlambatan atau masalah lain dari Sistem Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Natuna. Inovasi-inovasi dilakukan Kabupaten Natuna untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.]]>
