Ikaningtyas
Faculty Of Law, Universitas Brawijaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Hybrid Tribunal Sebagai Upaya Penanganan Kasus Kejahatan Kemanusiaan Berat di Timor Timur Pada Tahun 1999 Ikaningtyas
Jurnal Risalah Hukum Volume 8, Nomor 1, Juni 2012
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Pasca jajak pendapat 30 Agustus 1999 dimana hasilnya lebih dari 70 % masyarakat Timor Timur memilih untuk merdeka, lepas dari Indonesia, terjadi berbagai insiden kemanusiaan, seperti pembunuhan, pembumihangusan, penganiayaan dan sebagainya. Merespon kejadian tersebut berdasarkan Resolusi DK PBB Nomor 1272, akhirnya dibentuklah UNTAET sebagai pemerintah transisi di Timor Timur, yang salah satu mandatnya adalah membentuk sistem peradilan terhadap pelaku kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang berbentuk hybrid tribunal. Melalui peraturan UNTAET Nomor 11 menyerukan segera dibentuknya sistem peradilan dengan bentuk hybrid tribunal, yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan UNTAET Nomor 15 dan 16 tentang dibentuknya Serious Crimes Units (SCU) yang bertugas melakukan investigasi dan penuntutan dan dibentuknya Special panels for Serious Crimes yang bertugas mengadili kasus tersebut. Namun dalam pelaksanaannya ternyata banyak kendala yang dihadapi, yaitu: sumber daya manusia yang kurang, kurangnya waktu yang diberikan kepada SCU dan Special Panels, kurangnya pendanaan serta kurangnya kerjasama dari Pemerintah RI. Kata Kunci: hybrid tribunal, Timor-Timur, dan kejahatan kemanusiaan.
Synergy in the Fulfilment of National Interest in Efforts to Handle Refugees in Indonesia through Repratiation and Resettlement Setyo Widagdo; Ikaningtyas Ikaningtyas; Fransiska A. Susanto; M. Choirul Hidayat
Brawijaya Law Journal Vol. 8 No. 2 (2021): State Administration Role in Establishing Constitutional Obligation
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.blj.2021.008.02.05

Abstract

This article aims to analyze Indonesia's efforts to accommodate national interests in efforts to handle refugees in Indonesia. UNHCR noted that until December 2020 the number of refugees in Indonesia reached 13,700 people, with the most refugees coming from Afghanistan 57%, Somalia 10%, and Myanmar 7%. This number is very large considering the fact that Indonesia is only a transit country and not a country that ratified the 1951 Refugee Covenant. The existence of refugees in Indonesia is an urgent problem by taking advantage from human rights as the basis of its justification, while Indonesia is a sovereign country that has the authority to regulate the traffic of foreigners in its territory especially on the basis of national interests, such as security. The existence of Presidential Regulation No. 125/2016 on the Handling of Refugees from Abroad has not optimally become a solution for handling refugees in Indonesia. By using normative juridical research method, the authors analyzed that although the regulations regarding repatriation and resettlement of refugees were mentioned in Presidential Regulation No. 125/2016, they did not clearly regulate the procedures for handling refugees either through voluntary repatriation and there was no attempt by the government to implement the repatriation program. As for resettlement, the Indonesian government only relies on UNHCR