Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS
Anggita Doramia Lumbanraja
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Legitimasi Penahanan Ijazah Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Benedictus Satryo Wibowo; Achmad Busro; Anggita Doramia Lumbanraja
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43725

Abstract

The detention of a worker's certificate in a Fixed-Time Work Agreement often occurs in recruiting a job to prevent workers from resigning and/or getting or looking for other work during the contract period. This indirectly limits workers' rights to choose decent work for themselves. This study aims to examine the arrangements for the detention of workers' original certificates by employers in Indonesia and whether this violates existing legal or social principles. The research method used is a normative juridical method with literature study. The results of this study found that the detention of workers' original certificates, if viewed from existing legal sources, means that the laws and regulations related to employment have no legal basis or it can be said that this is an illegal act. The agreement regarding the retention of workers' original certificates as stated in the agreement is part of the principle of freedom of contract. However, in fact, workers who are in a weak position and cannot do bargaining make them forced to agree. This indicates a defect in this consensual element that could result in the risk of this agreement being canceled (avoidable).Keyword: Detention of diplomas; Human Rights Violations; Contract Workers.AbstrakPenahanan ijazah pekerja dalam Perjanian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) seringkali terjadi dalam praktek rekrutmen suatu pekerjaan, dalam rangka agar pekerja tidak mengundurkan diri dan/atau mendapatkan maupun mencari pekerjaan lain dalam masa kontrak. Hal ini secara tidak langsung membatasi hak pekerja untuk memilih pekerjaan yang layak bagi dirinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan penahanan ijazah asli pekerja oleh pemberi kerja di Indonesia, dan apakah hal tersebut menyalahi kaidah-kaidah hukum ataupun sosial yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penahanan ijazah asli milik pekerja jika dilihat dari sumber hukum yang ada maka dalam peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan tidak memiliki dasar hukum atau bisa dikatakan ini merupakan perbuatan tidak sah. Kesepakatan mengenai penahanan ijazah asli milik pekerja yang dituangkan dalam perjanjian merupakan bagian dari asas kebebasan berkontrak. Namun pekerja yang berada di dalam posisi lemah dan tidak bisa menawar membuat mereka terpaksa untuk sepakat. Hal ini merupakan indikasi adanya kecacatan dalam unsur konsensualisme ini yang dapat beresiko perjanjian ini dapat dibatalkan.Kata kunci: Penahanan Ijazah; Pelanggaran Hak Asasi Manusia; Pekerja Kontrak.
Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Oleh Jasa Ekspedisi Karina Widi Kusuma; Paramita Prananingtyas; Anggita Doramia Lumbanraja
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46058

Abstract

Default committed by courier services results in losses for consumers, so consumers are entitled to legal protection. The purpose of this research is to find out the defaults made by courier services to consumers and to know the legal protection for consumers who experience losses due to expedition services in accordance with the prevailing laws and regulations. The method used is the normative juridical research method. The results of this study found that the agreement between consumers and expedition services, namely expedition agreements, defaults that usually occur in shipping services, namely lost consumer goods, damaged goods, late goods, and legal protection for consumers who experience losses, namely compensation by the expedition. according to Article1 4 of Law no. 8 of 1999. Default committed by expedition is loss of goods, damage to goods and late goods, legal protection for consumers in the form of compensation from expedition services in the amount of the losses incurred.Keywords: Default; Forwarder; Consumer Protection.AbstrakWanprestasi yang di1akukan o1eh jasa ekspedisi menimbu1kan kerugian bagi konsumen, maka konsumen berhak untuk mendapatkan per1indungan hukum. Tujuan pene1itian ini ada1ah untuk mengetahui wanprestasi yang di1akukan o1eh jasa ekspedisi kepada konsumen dan mengetahui per1indungan hukum untuk konsumen yang menga1ami kerugian akibat jasa ekspedisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Hasi1 dari penelitian ini menemukan bahwa perjanjian antara konsumen dengan jasa ekspedisi yaitu perjanjian ekspedisi, wanprestasi yang biasa terjadi dida1am jasa ekspedisi yaitu barang konsumen yang hi1ang, barang rusak, barang ter1ambat, dan per1indungan hukum untuk konsumen yang menga1ami kerugian yaitu dengan ganti rugi o1eh pihak ekspedisi sesuai Pasa1 4 UU No. 8 Tahun 1999. Adanya wanprestasi yang di1akukan o1eh ekspedisi yaitu hi1angnya barang, rusaknya barang dan barang ter1ambat, per1indungan hukum untuk konsumen berupa ganti kerugian dari jasa ekspedisi sebesar ni1ai kerugian yang ditanggung.Kata Kunci: Wanprestasi; Ekspeditur; Perlindungan Konsumen.
Co-Authors Achmad Busro Benedictus Satryo Wibowo Karina Widi Kusuma Paramita Prananingtyas