<![CDATA[Adanya fakta berupa dua putusan praperadilan yang memutuskan dua pemeriksaan bukti permulaan tidak sah dan dinyatakan batal, menunjukkan perlunya menangani pergeseran makna yang menyebabkan terdapatnya jenis pemeriksaan bukti permulaan. Berdasarkan metode legal hermeneutics yang dibingkai dalam kerangka the rule of law, dihasilkan dua kesimpulan. Pertama, telah terjadi pergeseran makna pemeriksaan bukti permulaan yang terdapat dalam UU KUP, yakni terdapatnya jenis pemeriksaan bukti permulaan secara tertutup dalam Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011dan PMK Nomor 239/PMK.03/2014. Pemaknaan tersebut dapat menjadi permasalahan dalam hal tax enforcement harus proporsional dalam menegakkan kepastian hukum, kemanfaatanpublik, dan keadilan, dan dalam hal penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang harus berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan asas umum pemerintahan yang baik. Kedua, reformulasi pemeriksaan bukti permulaan harus dilakukan dengan menghapus jenis pemeriksaan bukti permulaan secara tertutup, sebagaimana sisi pemahaman dan sisi eksplanasi dari legal hermeneutics telah memaknai pemeriksaan bukti permulaan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa bukti permulaan terhadap orang pribadi dan atau badan terkait suatu keadaan, perbuatan, dan/atau bukti yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakandan dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, perlu dilakukan penghapusan teks hukum terkait jenis pemeriksaan bukti permulaan secara tertutup.]]>
