Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

EKSISTENSI BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU PASCA PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA SECARA NASIONAL Wiwin; Muhamad Andri Alvian
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022): Volume 1 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.66 KB) | DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i1.3179

Abstract

Artikel ini menganalisis peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut BAWASLU) pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui eksistensi BAWASLU dalam menangani kasus pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAWASLU tetap memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan perolehan suara secara nasional. Hal ini didasarkan pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan wewenang kepada BAWASLU dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Terlebih lagi penetapan perolehan suara sebelum dilakukan pengambilan janji dan sumpah calon terpilih merupakan bagian dari proses pelaksanaan pemilu yang menjadi ruang lingkup atas wewenang pengawasan yang dimiliki oleh BAWASLU.
Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Wiwin Wiwin
Jurnal Litigasi Amsir Vol 10 No 2 (2023): Februari
Publisher : Faculty of Law Andi Sapada Institute of Social Sciences and Business

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses the Constitutional Court's Decision No. 22/PUU-XV/2017 which equalizes the age limit for marriage in Indonesia. The article employs a normative legal research method with a focus on legislation, analytical, conceptual, and maslahah approaches. The research findings indicate that Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017 is based on philosophical, juridical, and sociological considerations, emphasizing the importance of equal age limits for marriage in Indonesia. Consequently, the phrase "age 16" in Article 7, Paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage is deemed inconsistent with the 1945 Constitution. The equalization of age limits for marriage in Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017 encompasses aspects of maslahah, such as protecting the rights of women who have been marginalized due to differing age limits for marriage between men and women. Moreover, Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017 also promotes the maslahah of gender equality in the legal regulation of marriage in Indonesia.
Hope Box untuk Duafa Auliah Ambarwati; Kairuddin Karim; Siti Sarah Alyasa- Gan; Amirah Khadijah Roslan; Muh. Akbar Fhad Syahril; Wiwin Wiwin
Amsir Community Service Journal Vol 1 No 2 (2023): Agustus
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengbdian Masyarakat (LP2M) Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62861/acsj.v1i2.323

Abstract

Program pengabdian masyarakat dengan tema "HOPE BOX untuk DUAFA" merupakan kolaborasi dalam community service antara Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada dengan The Faculty of Business Management and Professional Studies, Management and Science University, Malaysia. Pengadian kepada Masyarakat dibiayai oleh kedua Institusi yang kemudian dikonversi dalam bentuk box yang berisi berbagai macam barang seperti pakaian, obat-obatan, dan lain-lain. Hasil dari kegiatan ini mencakup peningkatan kesejahteraan Masyarakat khususnya kaum duafa yang hidup dibawah garis kemiskinan yang dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan mereka belum cukup terpenuhi. Selain itu, Masyarakat pada umumnya dapat lebih terbuka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan serupa.
Pendidikan Politik Hukum Bagi Mahasiswa Menjelang Pemilihan Presiden Tahun 2024 Wiwin Wiwin
Amsir Community Service Journal Vol 2 No 1 (2024): Februari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengbdian Masyarakat (LP2M) Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62861/acsj.v2i1.386

Abstract

Kegiatan pendidikan politik hukum bagi mahasiswa menjelang Pemilihan Presiden 2024 bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Melalui metode seminar dan sesi tanya jawab, kegiatan ini melibatkan pemateri dari berbagai latar belakang akademis dan politisi. Diskusi berfokus pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi dengan tema "Ada Apa dengan MK: Analisis Putusan MK Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres". Kegiatan diadakan di Aula IAIN Parepare dan dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Parepare. Melalui interaksi yang dinamis antara pemateri dan mahasiswa, kegiatan ini berupaya meningkatkan pemahaman, memperluas wawasan, dan membangun keterlibatan aktif mahasiswa dalam memahami dan mempersiapkan diri menghadapi proses demokrasi masa depan. Kegiatan pendidikan politik hukum bagi mahasiswa dalam persiapan menyongsong Pemilihan Presiden 2024 menjadi tonggak penting dalam mempersiapkan mahasiswa sebagai agen perubahan dan pemilih yang terinformasi. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya diberikan pemahaman yang mendalam terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga dibekali dengan keterampilan kritis dan pemahaman yang lebih luas mengenai aspek hukum dan politik yang memengaruhi proses demokrasi. Melalui pemberian pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam ini, mahasiswa dapat menjadi pemilih yang lebih bertanggung jawab dan pemimpin yang terlatih dalam mengemban tugas-tugasnya di masa mendatang.