Andriyanto Juwandani
Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Satya Wiyata Mandala

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERANAN KEPALA DISTRIK DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DIKANTOR DISTRIK KAMUU UTARA KABUPATEN DOGIYAI Andriyanto Juwandani; Hasriany Songko
SKETSA : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 14 No 2 (2021): SKETSA : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan Kepala Distrik dalam meningkatkan kinerja pegawai di kantor Distrik Kamuu Utara Kabupaten Dogiyai. Salah satu peran dari Pemerintah adalah menggerakan pembangunan dalam masyarakat, demi terciptanya kehidupan kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan merupakan bagian dari tugas dalam menjalankan pemerintahan, baik pemerintah Pusat, Daerah, Distrik bahkan pedesaan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kampung dalam mendorong partisipasi masyarakat guna meningkatkan pembangunan Kampung Digikebo Distrik Kamu Selatan Kabupaten Dogiyai serta Faktor apa saja yang menjadi upaya yang dilakukan oleh pemerintah kampung dalam mendorong partisipasi masyarakat guna meningkatkan pembangunan Kampung Digikebo Distrik Kamu Selatan Kabupaten Dogiyai. Hasil penelitian menujukan motivasi yang diberikan oleh pihak pemerintah kamoung belum maksimal mampu diserap oleh masyarakat dimana pemerintah kampung harus dengan sabar berusaha dan berupaya utuk memberikan motivasi agar masyarakat memahami kegiatan – kegiatan yang hendak dilakukan di kampung, Sebagai fasilitator tentunya pihak pemerintah kampung berusaha dengan maksimal untuk dapat memfasilitasi kegiatan yang dimiliki, samun tentunya terkendala dengan fasilitas yang dimiliki dan kemampuan yang terbatas dari pihak pemerintah kampung Pihak pemerintah selalu membangun komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat sehingga setiap informasi sekiranya dapat sampai ke masyarakat namun dikarenakan jarak lokasi warga yang jauh membuat informasi tidak sampai ke masyarakat Program – program yang dimiliki masyarakat yang telah direndanakan selalu diusulkan namun dalam pelaksanaan tidak semua usulan dari masyarakat dilaksanakan Dalam pelaksanaan kegiatan di kampung dimana masyarakat kurang dilibatkan dikarenakan pihak kampug tentu melibatkan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kampung sangat mendukung proses pembangunan karena masyrakat yang memahami dan mengetahu kebutuhan yang harus dipenenuhi
ANALISA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU ATAP MELALUI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Andriyanto Juwandani
SKETSA : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 14 No 2 (2021): SKETSA : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reformasi birokrasi ini sangat urgen demi membuat negara terus eksis di era desentralisasi dan otonomi daerah. Birokrasi kita perlu berubah dan berbenah diri. Sistem sentralistis orde baru telah membuat birokrasi bekerja dalam sistem hirarkis-sentralistis. Sistem kerja birokrasi ini tidak dapat lagi dipertahankan di era yang baru. Perubahan sistem pemerintahan dari yang sentralistis menuju yang desentralistis menuntut perubahan sistem kerja birokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survey. Selain dengan menggunakan metode survey, penelitian ini merupakan penelitian dengan metode analisa kerja dan aktivitas. Dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikan tentang kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Nabire dengan mengukur IKM. Penelitian ini diadakan di Kabupaten Nabire di Propinsi Papua. Unit analisisnya adalah IKM terhadap pelayanan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap.Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Nabire, peneliti memilih 300 informan yang terakhir kali mendapatkan pelayanan di Kantor tersebut. Dari hasil perhitungan IKM terhadap Kualitas Pelayanan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Nabire, diperoleh hasil bahwa tanggungjawab petugas pelayanan dan kedisiplinan petugas pelayanan mendapatkan IKM terkecil yakni masing-masing 1,54 dan 1,70 dengan mutu pelayanan tidak baik. Kejelasan petugas pelayanan memiliki IKM 2,18 dan dengan demikian memiliki mutu kurang baik. Sedangkan 11 indikator lainnya sudah masuk dalam kategori baik. Tiga indikator yang dinilai kurang memuaskan tersebut sangat berhubungan dengan petugas pelayanan yakni mengenai tanggungjawab, kedisiplinan dan kejelasan petugas pelayanan. Maka yang perlu dibenahi demi peningkatan kualitas pelayanan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Nabire adalah pengembangan sumber daya manusia (pegawai) di Kantor tersebut. Kurangnya tanggungjawab, kedisiplinan dan kejelasan petugas pelayanan disebabkan oleh beberapa faktor eksternal dan internal yakni budaya masyarakat lokal, dinamika politik, kontrol masyarakat dan LSM, kepemimpinan, sumber daya pegawai, budaya birokrasi, sistem insentif dan semangat kerja sama. Walau demikian, sebagai satu unit, pelayanan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Nabire memiliki mutu baik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai IKM yang diperoleh yakni 2,56 atau 64 %. Itu berarti pada umumnya masyarakat puas terhadap pelayanan yang diterima di Kantor tersebut. Hasil perhitungan IKM terhadap kualitas Pelayanan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah setempat untuk memperbaiki pelayanannya. Demikian, metode perhitungan IKM dapat dipakai sebagai salah satu metode yang baik untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di tanah air ini.