Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Sustainable Development Issues Criminal Law and Policy Review Constitutional and Administrative Law Review
Andhy H. Bolifaar
Public Prosecutor
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP “TRADING IN INFLUENCE” DALAM MEMBANGUN PAJAK YANG BEBAS KORUPSI DI INDONESIA Andhy H. Bolifaar
Journal of Sustainable Development Issues Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Sustainable Development Issues
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56282/jsdi.v1i2.299

Abstract

Contoh kecil dari beberapa kasus trading in influence yang berpotensi banyak terjadi di lingkup perpajakan di Indonesia harus dapat ditangani mengingat rumusan pasal-pasal dalam Anti-Corruption Law saat ini sulit menyentuh para pelaku yang merupakan oknum yang berada dilingkungan kekuasaan dan/atau memanfaatkan kedekatannya dengan seorang penguasa yang mempunyai pengaruh nyata terhadap hal ataupun bidang strategis tertentu. Berdasarkan studi yuridis normative, dihasilakn dua kesimpulan. Pertama, Indonesia belum mengadopsi norma trading in influence dari UNCAC, sehingga sangat sulit mengkonstruksikan pemidanaan korupsinya di sector perpajakan. Kedua, rekonstruksi hukum yang ideal dalam penanganan trading in influence dalam membangun pajak yang bebas korupsi di Indonesia harus melalui rumusan lex scripta, lex stricta, and lex certa dari trading in influenceyang harus menanggulangi kecurangan yang mempergunakan tekanan atau motif atau insentif, kesempatan, dan rasionalisasi yang melibatkan kewenangan, jabatan, hubungan, pengaruh, dan kendali tertentu. Diusulkan terdapat ancaman pidana penjara terhadap setiap orang yang dengan tidak jujur menerima atau memperoleh, atau setuju atau menawarkan untuk menerima atau mencoba untuk mendapatkan, suap untuk orang itu atau orang lain dengan maksud untuk mempengaruhi pejabat sehubungan dengan perbuatan atau kelalaian oleh pejabat tersebut dalam kapasitas resmi pejabat tersebut, baik dalam hal tindakan atau kelalaian tersebut termasuk dalam lingkup kewenangan pejabat tersebut atau tidak.
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA MILITER CAMPURAN DI INDONESIA: SUATU KAJIAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW Andhy H. Bolifaar
Criminal Law and Policy Review Vol. 1 No. 1 (2022): Criminal Law Policy Review
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan anggota militer sebagai bagian dari suatu masyarakat berpotensi menyebabkan anggota militer aktif tertentu dapat berkonflik (ke arah tindak pidana) dalam masyarakat. Termasuk tindak pidana militer campuran adalah hal penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota militer aktif yang deliknya terjadi di lingkup masyarakat sipil di Indonesia. Berdasarkan prinsip equality before the law dan model hukum progresif, disimpulkan bahwa penuntutan terhadap oknum militer aktif yang melakukan tindak pidana campuran tidak dilakukan oleh oditur, melainkan oleh jaksa koneksitas di peradilan koneksitas.
THE CHECKS AND BALANCES DOCTRINE IN PROSECUTION OF MIXED MILITARY CRIME IN INDONESIA Andhy H. Bolifaar
Constitutional and Administrative Law Review Vol. 1 No. 2 (2022): Constitutional and Administrative Law Review
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56282/calr.v1i2.461

Abstract

Members of the military as part of society have potential in terms of mixed military crimes, namely crimes committed by unscrupulous members of the active military whose offenses occur within the scope of civil society in Indonesia. Based on the doctrine of checks and balances which embodies civilian supremacy, the prosecution of active military personnel who commit mixed crimes is carried out by military administrators whose control remains with the Attorney General of the Republic of Indonesia.
Co-Authors