This Author published in this journals
All Journal Majapahit Policy
Hamrun
Universitas Muhamadiyah Makasar

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Tata Kelola Konflik Pada Kegiatan Eksplorasi Tambang Nurfahmi; Hamrun; Nuryanti Mustari; Andi Luhur Prianto
MAJAPAHIT POLICY Vol 1 No 1 (2020): Desember 2020
Publisher : Government Studies Departement of Universitas Islam Majapahit, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.924 KB) | DOI: 10.0007/majapahitpolicy.v1i1.873

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik antara masyarakat dan PT.Galena SumberEnergi dalam eksplorasi tambang di Desa Bontokatute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dan untuk mengetahui pola penyelesaian konflikyang dilakukan sebagai resolusi konflik Di Desa Bontokatute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Tipe Penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian Deskriptif Kualitatif dimana dasar penelitian ini adalah wawancara, yaitu melakukan dialog(wawancara) kepada informan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polapenyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat dan PT.Galena Sumber Energi yang terjadi di desa bontokatute dengan menjabarkan indikator :Negosiasi,sebuah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan sebagai upaya pertama untuk penyelesaian konflik di desabontokatute,Mediasi dimana pihak yang terlibat konflik kemudian menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang dalam hal ini adalahkepolisian,kemudian konsolidasi yakni adanya sebuah lembaga tertentu yang memungkinkan adanya diskusi dan pengambilan keputusan dimana saatitu masyarakat menginginkan dialog terbuka oleh DPRD namun gagal serta arbitrasi dimana adanya pihak ketiga akan memberikan keputusan danharus diterima oleh pihak yang berkonflik seperti dengan dibentuknya Pansus oleh DPRD sebagai bentuk dari arbitrase ad hoc