Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga
Nur Hakimah
IAIN Pontianak
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
SISTEM KEWARISAN PERDATA BARAT DAN PERDATA ISLAM (Studi Komparatif Hukum Kewarisan Perspektif BW dan KHI) Nur Hakimah
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.3281

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem kewarisan Perdata Barat dan Islam serta mengetahui perbandingan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Hukum Perdata Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk meneliti persoalan hukum yang berkaitan dengan perbandingan sistem kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, yang biasa disebut penelitian kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis untuk memperoleh data-data sekunder dengan mengkaji permasalahan berdasarkan muatan materi hukum dan segala yang berkaitan dengan materi penelitian. Penelitian ini juga bersifat normatif karena penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk menemukan data yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sistem kewarisan berdasarkan perdata Barat dan perdata Islam yaitu sama-sama menggunakan sistem kewarisan yang sifatnya individual/bilateral, artinya semua orang berhak untuk mendapatkan warisan sesuai dengan garis keturunan dari ayah maupun ibu, dan apabila pewaris meninggal maka secara otomatis harta kekayaan beralih dari pihak pewaris ke ahli waris, sehingga setiap ahli waris memiliki hak untuk memperoleh warisan. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu pada saat pewaris meninggal dunia, berdasarkan BW ketika pewaris telah meninggal maka harta warisan dapat secara langsung diserahkan ke ahli waris, berbeda dengan aturan dalam KHI yaitu harta harus dikurangi terlebih dahulu untuk beberapa pengeluaran diantaranya dikeluarkan zakatnya, membayar hutang-hutang si pewaris dan untuk merawat jenazah hingga dikebumikan, sehingga setelah dikebumikan barulah kemudian harta warisan tersebut dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris. 2) Perbedaan bagian harta warisan yang dimiliki ahli waris laki-laki dan perempuan berdasarkan BW dan KHI sangat berbeda, hukum kewarisan menurut BW lebih menekankan keadilan secara absolut sehingga dinilai hak dan kewajiban laki-laki maupun perempuan adalah sama, pembagian warisan dibagi sama rata kepada laki-laki maupun perempuan dan tidak ada pembedaan antara anak, orang tua, maupun saudara. Hal tersebut berbeda dengan waris Islam yang membedakan adanya hak dan kewajiban lebih dominan dimiliki laki-laki daripada perempuan, Islam memandang bahwa tanggung jawab dan kewajiban yang dimiliki perempuan tidak sebanding dengan laki-laki, sehingga pembagian warisan menurut kewarisan Islam pihak laki-laki memperoleh warisan dua kali lebih besar daripada anak perempuan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sungai Raya Tahun 2018-2019) Egi Suhandi; Muhammad Hasan; Nur Hakimah
Al-Usroh Vol 2 No 1 (2022): Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-usroh.v2i1.678

Abstract

Tujuan dari penelitian”ini adalah untuk mengetahui : 1) Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungai Raya. 2) Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di bawah umur ditinjau dari PERMA No 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin. 3) Akibat hukum dari penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungai Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan”adalah normatif”empiris dengan menggunakan”pendekatan judicial”case study. Data”primer penelitian”ini adalah hakim Pengadilan Agama Sungai Raya. Sedangkan data sekunder”dari penelitian ini adalah penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama Sungai Raya tahun 2018-2019. Kemudian penetapan dispensasi kawin tersebut”dikelompokan berdasarkan alasan pemohon mengajukan permohoonan dispensasi kawin. Baik data primer maupun”data sekunder kemudian dilakukan pengolahan”data yang dimana dalam penelitian”ini menggunakan”reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang peneliti temukan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1)Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungai Raya terbagi menjadi dua yaitu pertimbangan berdasarkan”hukum atau undang-undang”dan norma yang berlaku”di masyarakat serta hakim”mempertimbangkan berdasarkan hukum”islam berdasarkan kaidah”fiqih, hadits dan ayat”Al-Quran. 2) Pertimbangan hakim”dalam penetapan dispensas”kawin jika ditinjau dari”PERMA no 5 tahun 2019, maka dalam pertimbangan”nya hakim hanya mempertimbangkan”dua hal yaitu hanya pada”perlindungan dan kepentingan”terbaik bagi anak berdasarkan”norma dan nillai-nilai yang terdapat pada”masyarakat, dan konvensi”atau perjanjian”internasional mengenai perlindungan”anak 3) terdapat dua akibat”hukum dari penetapan”dispensasi kawin yaitu apabila”dikabulkan maka pemohon”dapat melanjutkan untuk mendaftarkan”pernikahan pada kantor urusan agama setempat, dan apabila permohonan tersebut ditolak atau tidak dikabulkan maka pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP ISBAT NIKAH YANG AKAD NIKAHNYA OLEH WALI HAKIM (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH, NOMOR:56//PDT.P/2020/PA.NGP) Reja Reja; Muhammad Hasan; Nur Hakimah
Al-Usroh Vol 2 No 2 (2022): Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-usroh.v2i2.706

Abstract

The purpose of the study is to find out: 1. How is the juridical analysis of the applicant's arguments in submitting the marriage isbat on a copy of the determination of the Nanga Pinoh Religious Court Number ; 6//Pdt.P/2020/PA.Ngp 2. How is the juridical analysis of the judge's legal considerations in marriage isbat on a copy of the determination of the Nanga Pinoh Religious Court Number ; 56/Pdt.P/2020/PA.Ngp. This research uses a qualitative normative juridical research method. Sources of data in this study usingsecondary data obtained from official documents, books related to the object of research, namely a copy of the determination of the religious court Number: 56/Pdt.p/2020/PA.Ngp research results in the form of reports, theses, and statutory regulations law. The technique used to collect data is document study. In technical data analysis, the researcher performs technical content analysis (content analysis). Content analysis is a systematic study of records or documents as sources of data. Based on the analysis conducted, the researcher concludes that in submitting the arguments of the applicant in submitting a marriage isbat, in marriage the applicant uses a guardian judge that is not in accordance with the regulations with the Director General of Community Guidance Number 1 of 2015andPMA Number 30 of 2005, and the reasons for the applicants submitting the marriage certificate to obtain a marriage certificate and for making the applicant's child birth certificate which is not in accordance with the Compilation of Islamic Law Article 7 paragraph 3. AndThe consideration of the Nanga Pinoh Religious Court judge in determining the marriage isbat at number 56/Pdt.P/2020/PA.Ngp did not pay attention to the facts revealed by the trial such asjudge's position, so that the panel of judges only considered from the sociological aspect, namely in order to create benefit without paying attention to the philosophical aspect, namely legal justice and the juridical aspect, namely legal certainty, so that it does not fulfill these three elements, then a determination will be not good.
EFEKTIVITAS SIDANG KELILING DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA Mursyid Mursyid; Muhammad Hasan; Nur Hakimah
Al-Usroh Vol 3 No 1 (2023): Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-usroh.v3i1.919

Abstract

The purposeoof this research isito find out: 1). The effectiveness of the implementation of the circuit court at the Sungai Raya Religious Court. 2). The effectivenesss of case settlement throughha circuit courtiat the Sungai Raya Religious Court in 2021. This study uses a qualitative method with an empirical type. Sources of data are primary data through interviews with clerks, substitute clerks and judges. While secondary data is taken from literature related to this research, such as Supreme Court Regulation Number 1 of 2014 concerning Guidelines for Legal Services for the Poor and Supreme Court Circular Number 10 of 2010 concerning Guidelines for Legal Services in Religious Courts. Data collection techniquessare interviewssand documentation.aThe data collection toollused by the researcher is an interview guide. While the data analysis techniques researchers use data reduction, data presentation and drawing conclusions. Then the validity of the data is checked by member checking method. The results showedethat: 1). The effectiveness of the circuit court implementation can be seen from the implementation procedures that can reduce the queues of cases that accumulate at the Sungai Raya Religious Court Office. As for service users, the perceived benefit is a closer distance. So that it can be said that the circuit court is effective in terms of the procedures for its implementation. 2). Judging from the settlement of the case, it can be seen from the handlingeof cases that are relatively few and do not require a long time so that they are more relaxed in completing the settlement of cases that are resolved through mediation. In addition, the effectiveness of the settlement can be seen in the financing where service users are more efficient in transportation to the location. So that the trial can be opened to run effectively from the settlement of the case is enough.
PERCERAIAN KARENA FAKTOR EKONOMI DI DESA SUNGAI NYIRIH KECAMATAN SELAKAU KABUPATEN SAMBAS Melly Nuryanti; Marluwi Marluwi; Nur Hakimah
Al-Usroh Vol 3 No 2 (2023): Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-usroh.v3i2.940

Abstract

This article examines divorce due to economic factors in Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. The purposes of this research were to find out: 1) Indicators of factors that cause divorce in Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas; 2) The view of Islamic law on divorce due to economic factors in Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. This study used qualitative methods as the type of research used to obtain the data, the data sources used in this study were: 1) primary data sources data obtained from interviews with residents who experienced divorce due to economic factors; 2) secondary symbiotic data from books, journals and KHI (Islamic Law Compilation). This study also uses data collection guidelines using observations and interviews and uses data collection tools with interviews and smartphones to document images and sound recordings via cell phones. Based on this analysis, the researcher concluded that: 1) economic factors were one of the effects of divorce because there was no inner livelihood and love lost because of the husband's selfishness in providing a living, there was no level because it was by the husband's ability to meet the needs of life. 2) the view of Islamic law in the Shiqot Taklik Talak, if the husband does not provide for 3 months in a row divorce or the wife demands a divorce from her husband, divorce is allowed if there are problems experienced between the spouses.
Co-Authors Egi Suhandi Marluwi Marluwi Melly Nuryanti Muhammad Hasan Mursyid Mursyid Reja Reja