Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PEMERINTAH DAERAH DENGAN PSYCHOLOGICAL CAPITAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI Sufyan Amirullah; Muhammad Ihsan Ansari
Jurnal Akrab Juara Vol 6 No 4 (2021)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah dan pengaruh moderasi psychological capital terhadap hubungan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pegawai negeri sipil eselon III dan IV pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Majene. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 73 responden. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu menggunakan metode purposive sampling. Untuk mengolah data penelitian ini menggunakan aplikasi statistical package for the social sciences (SPSS versi 25). Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menemukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah. Psychological capital memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial pemerintah daerah.
Dampak Penentuan Harga Jual Terhadap Volume Penjualan Pada PT. Bumi Surya Selaras di Kabupaten Polewali Mandar Sufyan Amirullah; Sri Amalia Edy; Sari Fatima Mus; Siti Munsarina
Jurnal Mirai Management Vol 7, No 3 (2022)
Publisher : STIE AMKOP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/mirai.v7i3.3148

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penentuan harga jual terhadap volume penjualan pada PT. Bumi Surya Selaras. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bumi Surya Selaras di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan perusahaan dagang kakao. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif berupa laporan penjualan pada perusahaan dan data kualitatif berupa proses bisnis. Sumber data dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan melakukan analisis dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa harga jual pada PT. Bumi Surya Selaras fleksibel atau berubah-ubah setiap bulannya begitu juga dengan volume penjualannya. Pada saat harga jualnya naik, maka volume penjualannya akan menurun. Begitupula pada saat harga jualnya menurun, maka volume penjualannya akan meningkat. Selain itu ada juga pada saat harga jualnya naik, volume penjualannya juga ikut meningkat. Kata Kunci : Harga jual dan volume penjualan.
Penerapan Nilai Budaya Bugis Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Sari Fatimah Mus; Sufyan Amirullah; Hasmania Muslimah; Ahmad Mansur AM; Herlina Ilyas
Economics and Digital Business Review Vol. 4 No. 2 (2023): February - July
Publisher : STIE Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/ecotal.v4i2.580

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi kritis bertujuan untuk mengetahui implementasi akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan mengolaborasi nilai budaya bugis dalam dimensi akuntabilitas yang dilaksanakan dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa di Desa Kading sesuai dengan prinsip Akuntabilitas, nilai budaya bugis dibawa serta dalam perencanaan, proses maupun pertanggungjawaban dana desa, sehingga apa yang telah direncanakan akan direalisasiakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan Akuntabilitas pengelolaa ADD di Desa Kading terbilang sudah bagus, sesuai dengan prinsip good governance. Pengelolaan pada tahap perencanaan telah menerapkan prinsip partisipasi. Pada tahap pelaksanaan yaitu adanya pertanggungjawaban secara fisik dan proses administrasi yang sudah sesuai dengan prinsip good governance meskipun masih ada sedikit kekurangan. Dan pada tahap pertanggungjawaban yaitu adanya pertanggungjawaban langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan adanya pelaporan dalam bentuk papan informasi realisasi APBDes. Nilai budaya bugis dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) karena sebagaimana akuntabilitas berkaitan dengan kejujuran dan tanggungjawab.
Pengelolaan Keuangan Daerah: Sebuah Kajian Fenomenologi terhadap Defisit Anggaran Kabupaten Majene Sufyan Amirullah; Sri Amalia Edy; Sari Fatimah Mus
AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 5, No 1, Januari 2024
Publisher : Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31963/akunsika.v0i0.4509

Abstract

The budget deficit is an economic challenge in various regions in the last few decades. This is due to the expansion of government activities so that the main part of the total demand is allocated to spending, but on the income side the government is lacking to cover its large expenditures. This research focuses on the phenomenon of deficits that occur in Majene Regency for the 2022 fiscal year using a phenomenological approach with the concepts of noesis and noema to express intentionality and uses five (5) main stages of data analysis according to Moustakas. The goal to be achieved is to examine more deeply related to financial management in the realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) which is the cause of the deficit. The results of the study indicate that the main cause of the deficit is the failure to achieve the local revenue target and the program of activities has been running for a while, then efforts have been made to overcome and prevent the deficit, namely issuing circulars regarding the implementation of activity programs, conducting budget rationalization and evaluation of activity programs but also there are obstacles in its implementation such as changes in central government policies, the 2023 APBD contains political elements and there is no PERDA Accountability.