Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Tunas Agraria UNES Journal of Swara Justisia
Ridha Wahyuni
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel: penelusuran legal standing akta 1929 dalam sengketa tanah dengan PT. Bumi Sari Irischa Aulia Pancarani; Ridha Wahyuni
Tunas Agraria Vol. 6 No. 2 (2023): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v6i2.225

Abstract

The purpose of this study was to determine the legal standing of the 1929 Deed in the application for land rights and the legal protection of the Pakel Village Community's land rights against PT. Bumi Sari. To help analyze this research, legal research of the normative juridical type is used, accompanied by qualitative methods. Based on the description of the discussion, it was concluded that the Deed of 1929 belonged to 800 families of the Pakel Village community, namely the land clearing rights (Ontginningsrecht), which could be used as the basis for applications for land conversion and registration. The reason for giving communal ownership rights is because the land has been cultivated together for almost a century without interruption. This document can be used as a proof of title document and a starting point for land registration applications for residents, especially the portion of land that has been claimed by PT. Bumi Sari and is included in the company's HGU concession. The legal protection that the Pakel community can seek is by filing civil lawsuits and state administration lawsuits. In addition, non-litigation efforts such as mediation, forming a special team, and providing appropriate compensation or relocation.   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum Akta 1929 dalam permohonan hak atas tanah dan Perlindungan Hukum hak tanah masyarakat desa Pakel terhadap penguasaan tanah PT. Bumi Sari Untuk membantu menganalisis penelitian ini, digunakan penelitian hukum kepustakaan berjenis yuridis normatif disertai dengan metode kualitatif. Berdasarkan uraian pembahasan, dihasilkan bahwa Akta 1929 milik 800 KK masyarakat desa Pakel, yaitu hak pembukaan tanah (Ontginningsrecht) yang dapat dijadikan dasar permohonan konversi dan pendaftaran tanah. Alasan diberikannya hak milik komunal sebab tanah telah digarap bersama selama hampir 1 abad tanpa gangguan. Dokumen ini dapat dijadikan sebagai dokumen pembuktian hak dan menjadi petunjuk awal permohonan pendaftaran tanah bagi warga, khususnya bagian atas tanah yang sejak 1985 diklaim oleh PT. Bumi Sari masuk ke dalam konsesi HGU perusahaan. Perlindungan hukum yang dapat diupayakan masyarakat Pakel adalah dengan mengajukan gugatan perdata dan gugatan TUN. Selain itu, upaya non litigasi seperti mediasi, pembentukan tim khusus dan pemberian ganti kerugian/relokasi yang layak.
Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Dalam Digital Service Platform Berbasis User Generated Conten Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Salma Agustina; Elsa Bonde; Dea Lutfiananda Salsabila; Sylvana Murni Deborah Hutabarat; Ridha Wahyuni
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/d9fgww19

Abstract

Perkembangan fasilitas teknologi mempermudah manusia untuk memanfaatkan berbagai sarana platform digital yang ada termasuk platform User Generated Conten (UCG). Namun, disamping berbagai dampak positif yang ada ternyata juga membawa dampak negatif berupa maraknya pelanggaran hak cipta karya seni musik dan lagu. Tidak adanya pengaturan hukum yang jelas dan tegas bagi perlindungan karya seni dan lagu yang dimanfaatkan melalui sarana platform digital berbasis UGC ini, hal ini tentu bisa menimbulkan kerumitan dalam penegakan hukum bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas pemanfaatan karya seni dan lagu. Adapun fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah “bagaimana pengaturan perlindungan hak cipta karya musik dan lagu di dalam digital services platform berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dan bagaimana perlindungan hak cipta karya seni musik dan lagu di dalam digital services platform berbasis UGC berdasarkan UUHC”. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang sumber datanya berbasis pada data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam UUHC masih terdapat kokosongan norma yang mengatur mengenai perlindungan atas pemanfaatan layanan digital platform yang berbasis UGC termasuk pasal-pasal yang mengatur mengenai penegakan hukumnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk dapat melakukan revisi dan evaluasi terhadap beberap pasal yang relevan  di dalam UUHC khususnya terhadap pasal 10 dan pasal 114. Hal ini penting guna memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap hak ekslusif pencipta dan pemegang hak cipta.
Co-Authors Dea Lutfiananda Salsabila Elsa Bonde Irischa Aulia Pancarani Salma Agustina Sylvana Murni Deborah Hutabarat