Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Land Journal Land Journal
Nuraulia Pratiwi
Penulis
Economics, Econometrics & Finance

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS APBD DAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BATUBARA TAHUN 2015-2021 Nuraulia Pratiwi
LAND JOURNAL Vol. 4 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47491/landjournal.v4i1.2537

Abstract

Dengan adanya otonomi daerah setiap daerah mewajibkan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Kabupaten Batubara yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan yang dimekarkan pada tahun 2006 juga mengemban tanggung jawab untuk menjadi lebih mandiri dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintahah pusat . Adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang menjadikan harus dilakukan analisis untuk mengukur sejauhmana Kabupaten Batubara dalam mengelola keuangan daerahnya terkhusus pada tahun 2015-2021. Tujuan dari penelitian untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batubara sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari internet. Data penelitian bersifat data sekunder yang diambil dari website https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2016-2019&provinsi=02&pemda=22 dan didukung oleh data-data lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian Kabupaten Batubara masih tergolong rendah sekali karena masih bergantung bantuan dari pemerintah pusat yang dibuktikan dengan hasil analisis rasio berada di interval 0-25%. Kata Kunci: Otonomi Daerah, Analisis Rasio Keuangan Daerah
ANALISIS APBD DAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BATUBARA TAHUN 2015-2021 Nuraulia Pratiwi
LAND JOURNAL Vol. 4 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47491/landjournal.v4i1.2537

Abstract

Dengan adanya otonomi daerah setiap daerah mewajibkan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Kabupaten Batubara yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan yang dimekarkan pada tahun 2006 juga mengemban tanggung jawab untuk menjadi lebih mandiri dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintahah pusat . Adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang menjadikan harus dilakukan analisis untuk mengukur sejauhmana Kabupaten Batubara dalam mengelola keuangan daerahnya terkhusus pada tahun 2015-2021. Tujuan dari penelitian untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batubara sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari internet. Data penelitian bersifat data sekunder yang diambil dari website https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2016-2019&provinsi=02&pemda=22 dan didukung oleh data-data lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian Kabupaten Batubara masih tergolong rendah sekali karena masih bergantung bantuan dari pemerintah pusat yang dibuktikan dengan hasil analisis rasio berada di interval 0-25%. Kata Kunci: Otonomi Daerah, Analisis Rasio Keuangan Daerah
Co-Authors