Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Rayhan Naufaldi Hidayat
Universitas Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Dialektika Praktik Perubahan Konstitusi Melalui Penafsiran Hakim dan Kebiasaan Ketatanegaraan Pasca Reformasi Rayhan Naufaldi Hidayat; Tanti Oktari
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan VOL 12, NO 1 (2023)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.37172

Abstract

Gelombang reformasi tahun 1998 di Indonesia menjadi titik awal dimulainya perubahan mendasar terhadap sistem ketatanegaraan. Perubahan norma-norma konstitusi pada akhirnya dilaksanakan dengan prosedur amendemen formal melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Upaya demokratis tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 37 UUD NRI 1945 yang mengatur perihal prasyarat dan tata cara perubahan pasal per pasal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika yang terjadi terhadap siklus perubahan konstitusi sebagai ikhtiar negara Indonesia menuju konsep ideal negara hukum demokratis pasca reformasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum doktrinal dengan basis utama aspek doktrin mengenai perubahan norma konstitusi, kemudian dikaitkan dengan fakta praktis sebagai dialektika di tengah-tengah kehidupan bernegara pasca reformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan UUD NRI 1945 pasca reformasi belum usai dan masih terus berlangsung. Akan tetapi, tata cara yang digunakan sudah tidak lagi berdasarkan sistem amendemen formal dengan mengubah pasal-pasal melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, melainkan banyak terjadi dengan cara penafsiran konstitusional oleh hakim dan kebiasaan ketatanegaraan. Tiga aspek yang menjadi penyebabnya, yaitu rijiditas prosedur pada ketentuan Pasal 37 UUD NRI 1945, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan praktik ketatanegaraan yang terus berkembang. Implikasi praktis daripadanya ialah prosedur amendemen formal mulai ditinggalkan dan beralih pada penafsiran konstitusional serta kebiasaan. Formulasi norma tidak lagi mengalami perubahan, tetapi pemaknaan dan pengaplikasian terhadapnya dikembangkan secara pesat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan ketatanegaraan. Oleh karena itu, perlu dilengkapi dengan penentuan cetak biru tujuan negara Indonesia secara normatif beserta penegakan etika konstitusi agar tren praktik tersebut tidak melenceng dari cita bangsa Indonesia atas dasar Pancasila. Keywords: Perubahan Konstitusi; UUD NRI 1945; Penafsiran Hakim; Kebiasaan Ketatanegaraan; Reformasi
DESENTRALISASI ASIMETRIS PROSES PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA Natalia Nanda Eka Dewi; Rayhan Naufaldi Hidayat
VARIA HUKUM Vol 5, No 2 (2023): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v5i2.28202

Abstract

Penulisan ini bertujuan guna mengetahui pola Desentralisasi Asimetris proses pengisian jabatan Kepala Daerah dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dalam pembahasan diuraikan bahwa dalam Konstitusi Indonesia Desentralisasi asimetris ditegaskan dan diakui hingga saat ini. Terdapat 4 (empat) daerah yang mempunyai ciri khusus dalam pengisian jabatan kepala daerahnya. Keempat daerah tersebut adalah DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Aceh. Realita pada pemerintahan daerah, landasan yuridis konstitusional berlakunya desentralisasi asimetris tersebut dapat ditinjau pada Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Satuan-satuan pemerintahan daerah khususnya keberagaman pengisian jabatan kepala daerah diakui dalam pelaksanaannya.
Co-Authors Natalia Nanda Eka Dewi tanti oktari