<![CDATA[AbstractThe purpose of this study is to find out the passage of Garut Regency regional regulations No. 12 of 2015 which one of them discusses controlling street vendors, also discusses the obstacles faced by the local government as well as the community, especially traders, and what solutions have been carried out. government to deal with this. The method that the author will use in this research is normative and descriptive juridical methodology. From this research, the author provides the results of his research in the form of data on the percentage of street vendors in the urban area of Garut, and field facts regarding the disappointment of traders with relocations that are considered unreasonable, with the location of the building being not strategic and the systematics are not clear. Where this is able to have a real impact on the income of every street vendor, which can experience significant losses from selling before being relocated. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berjalannya peraturan daerah Kabupaten Garut No.12 Tahun 2015 yang salah satunya membahas mengenai penertiban pedagang kaki lima, juga membahas mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah juga masyarakat terutama adalah pedagang, dan solusi apa yang sudah dilakukan pihak Pemerintah untuk menangani hal tersebut. Metode penelitian ini adalah dengan metodologi yuridis normatif dan deskriptif. Dari penelitian memberikan hasil penelitian berupa data persentase pedagang kaki lima di daerah perkotaan garut, dan fakta lapangan mengenai kekecewaan para pedagang dengan relokasi yang dianggap tidak masuk akal, dengan lokasi Gedung yang tidak strategis dan sistematika yang tidak jelas. Dimana hal tersebut mampu memberikan dampak yang nyata bagi penghasilan setiap pedagang kaki lima, yaitu dapat mengalami kerugian yang signifikan dari berjualan sebelum di relokasi.]]>
