Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Inconcreto Perwira Journal of Community Development (PJCD)
Efendi Simanjuntak
Universitas Harapan Bangsa
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Determinasi Ekonomi Pancasila Pasca Resesi Pada Konsep Welfare State Efendi Simanjuntak; Litya Surisdani Anggraeniko; Marlia Hafny Afrilies
Jurnal Hukum In Concreto Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Hukum In Concreto
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami resesi akibat pandemi, meski telah berhasil keluar dari resesi ekonomi tetapi dampaknya saat ini masih begitu terasa, berbagai kebijakan dan juga pendekatan telah dikeluarkan tetapi luput mempertimbangkan kesejahteraan rakyat. Kunci utama dalam permasalahan ekonomi pasca resesi adalah dengan determinasi ekonomi Pancasila. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif yakni penelitian yang mengalisa determinasi ekonomi Pancasila dan konsep Welfare State sesuai dengan ketentuan PUU dan norma yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada konsep welfare state terdapat tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan warga (social security) cirinya adalah terdapat program peningkatan kesejahteraan bagi keseluruhan warganya melalui stabilisasi ekonomi. Indonesia menjadi Negara yang menganut konsep ini diwujudkan melalui optimalisasi sistem ekonomi Pancasila. Pancasila dalam kehidupan ekonomi saat ini adalah sistem ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan, dengan mengimplementasikan Koperasi Unit Desa, mengidupkan kembali siklus ekonomi mikro dan juga langkah strategis lainnya yang menempatkan masyarakat sebagai faktor utama pemulihan.
Menakar Realitas Makar dan Hak Konstitusional pada Kegiatan Akademik Litya Surisdani Anggraeniko; Nurul Isnina SAN; Efendi Simanjuntak
Jurnal Hukum In Concreto Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Hukum In Concreto Volume 2 Nomor 1 2023
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/inconcreto.v2i1.995

Abstract

Salah satu cita peralihan masa orde baru ke masa reformasi adalah adanya jaminan kebebasan bagi setiap warga negara salah satunya adalah jaminan kebebasan berekspresi pada sektor publik. Cita ini selaras dengan apa yang telah dijamin dalam konstitusi negara yaitu adanya jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal yang merupakan perwujudan negara demokrasi dan negara hukum. Namun, dewasa ini hak berekspresi yang telah dijamin sebagai hak asasi manusia tengah dalam kondisi krisis pembatasan terutama pada kegiatan-kegiatan akademik. Padahal hak kebebasan berekspresi memiliki hubungan erat dengan pemenuhan HAM sebagai hak inheren yang tentunya melekat pada setiap diri manusia. Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pokoknya menyebutkan bahwa terdapat mimbar akademik, otonomi keilmuan dan kekebasan akademik dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan IPTEK. Artinya negara wajib memberikan kebebasan yang luas bagi kegiatan akademik dalam rangka pengembangan pengetahuan. Sangatlah tidak tepat ketika terdapat pembahasan ilmiah dalam kegiatan akadmik, dianggap sebagai suatu kejahatan terutama kejahatan makar, padahal pasal makar hingga kini rentan akan kriminalisasi pada pemberlakuannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitis dengan kajian kepustakaan pada pembahasan yuridis Pasal makar dan realitas kebebasan akademik. Hasil penelitian ini menjelaskan Bahwa kebebasan akademik merupakan bagian dari Hak Aasasi Manusia yangmana sudah dijamin dalam Konstitusi. Pada realitasnya kegiatan apaun untuk kepentingan akademk seharusnya tidak dapat dijadikan tuduhan kejahatan, terutama kejahatan makar.
Pendampingan dan Implementasi Tes Seleksi Perangkat Desa Karangsari Menggunakan CBT Efendi Simanjuntak; Monica Puspa Dewi; Marlia Hafny Afrilies
Jurnal Pengabdian Masyarakat - PIMAS Vol 2 No 3 (2023): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/pimas.v2i3.1214

Abstract

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melaksanakan pendampingan dan implementasi tes seleksi perangkat desa di Desa Karangsari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Masalah mitra yang hendak diselesaikan dengan kegiatan ini adalah kekosongan perangkat desa Formasi Kaur Perencanaan Desa. Dimana dalam penyelesaiannya masih terdapat masalah lain yaitu masih kurang efektif dan efisien untuk proses pemilihan perangkat desa yaitu karena masih menggunakan sistem manual yang memiliki beberapa kelemahan baik dari operasionalnya yang membutuhkan banyak kertas, banyak tenaga kerja dan juga banyak biaya maupun dari sisi kualitasnya yang masih kurang karena masih ada kemungkinan besar terjadinya kecurangan. Solusi yang ditawarkan oleh Fakultas Sains dan Teknologi dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Harapan Bangsa sebagai tim pengabdian adalah dengan mengadakan Seleksi Perangkat Desa menggunakan CBT dan tes praktik berkualitas. Kegiatan PKM telah berjalan dengan baik dan lancar dengan tiga proses seleksi yaitu Ujian Penyaringan Tertulis, Uji Praktik, serta Penilaian Prestasi dan Dedikasi
SOSIALISASI PERLINDUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DALAM KERANGKA HUKUM PKDRT Litya Surisdani A; Efendi Simanjuntak; Monica Puspa Dewi; Hesti Ayu Wahyuni; Septiani Aditya Putri
Perwira Journal of Community Development Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : Unperba Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54199/pjcd.v3i1.149

Abstract

Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi isu yang penting untuk dibahas, tercatat oleh KemenPPPA terdapat 18.261 kasus dengan 79.5% korbannya adalah perempuan. Sehingga penting dilakukan upaya Penghapusan KDRT sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah pemahaman terhadap hak dan kewajiban anggota keluarga terutama permpuan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan sosialisasi terhadap hak dan kewajiban perempuan dalam kerangka hukum Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sasaran kegiatan adalah Perempuan (Perangkat Desa, Penggerak PKK dan Posyandu) Desa Ilir dengan usia 25-54 Tahun.
Co-Authors Hesti Ayu Wahyuni Litya Surisdani A Litya Surisdani Anggraeniko Marlia Hafny Afrilies Monica Puspa Dewi Nurul Isnina SAN Septiani Aditya Putri