Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Idea PENGARUH SISTEM KEUANGAN DAN KEBIJAKAN MONETER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PADA ERA ORDE BARU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
Karin Veronica Wijaya
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kekuatan Mengikat SKMHT Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Karena Adanya Wanprestasi Aslan Noor; Karin Veronica Wijaya; Ilva Yuniarsi Maruf; Muhammad Yusuf; Gregorius Patrich Setiawan
Syntax Idea Vol 5 No 7 (2023): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v5i7.2537

Abstract

Land is a security item for debt repayment that is most preferred by financial institutions that provide credit facilities, basically land is easy to sell, besides that the price for the land continues to increase and has a basis of rights which is the basis of proof of ownership of the land, and is difficult to engineer. So the Government created a program called Home Ownership Credit (KPR) which aims to make it easier for citizens to get a livable house. This research is a normative juridical research that is descriptive, which describes and analyzes systematically, factually, and accurately related to receivables in credit agreements that have been transferred. This research is a normative juridical research using a statutory approach and a case approach. The results of the author's research show that the power of SKMHT as the ownership of dependent rights made by Notaries does not meet the provisions stipulated in the UUJN, the legal consequence is that the power of proof becomes under hand. Thus, the creditor must make APHT and issue a Certificate of Liability so that the creditor gets his preferred rights in the Right to Dependent. But if it only makes SKMHT and does not make APHT, then to carry out execution parate, SKMHT has no binding legal force. As well as the application of the principle of good faith to the process of transferring receivables to third parties which is a solution to unlawful acts, namely that in this case if the creditor applies the principle of good faith and is committed in the agreement, then the sale of the object of the Right of Liability can be carried out under the lower hand if thus it will be able to obtain the highest price that benefits all parties and/or give priority to the debtor to be the buyer.
Kekuatan Mengikat SKMHT Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Karena Adanya Wanprestasi Aslan Noor; Karin Veronica Wijaya; Ilva Yuniarsi Maruf; Muhammad Yusuf; Gregorius Patrich Setiawan
Syntax Idea Vol 5 No 7 (2023): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v5i7.2537

Abstract

Tanah merupakan barang jaminan untuk pembayaran utang yang paling disukai oleh lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit, pada dasarnya tanah mudah dijual, selain itu harga untuk tanah tersebut terus meningkat dan mempunyai alas hak yang merupakan dasar bukti kepemilikan atas tanah tersebut, serta sulit untuk direkayasa. Sehingga Pemerintah membuat sebuah program yang bernama Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang bertujuan untuk memudahkan Warga Negaranya mendapatkan rumah yang layak huni. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisa secara sistematis, faktual, dan akurat terkait piutang dalam perjanjian kredit yang telah dialihkan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa kekuatan SKMHT sebagai kepemilikan hak tanggungan yang dibuat oleh Notaris tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUJN, konsekuensi hukumnya adalah kekuatan pembuktiannya menjadi di bawah tangan. Sehingga, maka kreditur harus membuat APHT dan penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan agar kreditur mendapat hak preferen nya dalam Hak Tanggungan. Tetapi jika hanya membuat SKMHT dan tidak membuat APHT, maka untuk melaksanakan parate eksekusi, SKMHT tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Serta penerapan asas itikad baik terhadap proses pemindahtanganan piutang kepada pihak ketiga yang menjadi solusi untuk perbuatan melawan hukum yaitu bahwa dalam hal ini jika kreditur menerapkan asas itikad itikad baik dan berkomitmen di dalam perjanjian, maka penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak dan/atau memberikan prioritas kepada debitur untuk menjadi pembelinya.
Co-Authors Aslan Noor Gregorius Patrich Setiawan Ilva Yuniarsi Maruf MUHAMMAD YUSUF