Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efektifitas Penerapan Progam E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Klaten Aditya Putra Wardana; Adhy Nugraha
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 1 Nomor 2 Agustus 2023
Publisher : BSP Pers - CV.Bintang Sura Pratama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu untuk terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Dalam upaya penegakan hukum lalu lintas di jalan raya, khususnya di wilayah perkotaan seperti di Kota Klaten terhadap pelanggar lalu lintas di jalan raya telah diterapkan Elektronik-Traffic Law Enforcement (E-TLE) yaitu sistem yang memotret pelanggaran di jalan raya melalui kamera CCTV, namun dalam pelaksananya masih banyak masyarakat yang mengabaikan Tilang Elektronik yang sudah diterapkan oleh pemerintah, hal ini menimbulkan pertanyaaan seberapa efektifkah pelaksanaan E-Tilang di kota Klaten. Permasalahan yang akan di bahas adalah Bagaimana Penerapan Sistem Tilang Elektronik ( E-Tilang ) di kota Klaten ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan serta Upaya apa yang dapat meningkatkan efektifitas pelaksaan Tilang Eleltronik di kota Klaten. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang didapat adalah penerapan E-Tilang ini efektif dalam mengantisipasi banyaknya pelanggar lalulintas dan mempermudah kepolisisan dalam menindak pelanggar lalulintas namun masih banyak masyarakat yang mengabaikan adanya Tilang Elektronik karena faktor masyrakat itu sendiri serta upaya yang perlu dilakukan supaya pelaksanaan E-Tilang tersebut berjalan efektif adanya upaya berupa meningkatkan sarana dan prasarana Tilang Elektronik di Kota Klaten, Sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya untuk tertib berlalulintas dan peran kepolisian aktif dalam menindak pelanggar lalulintas.
Factorization of the Difficulty of Political Parties in Indonesia to Develop as an Implementation of Democratic State Firstnandiar Glica Aini Suniaprily; Muhammad Aziz Zaelani; Yulian Dwi Nurwanti; Adhy Nugraha
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10467

Abstract

Pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat, yang mencakup kegiatan partai politik, merupakan bentuk demokrasi. Dalam hal ini, sebuah negara yang mematuhi sistem demokratis adalah negara yang diatur berdasarkan keinginan dan kehendak rakyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perpustakaan untuk mengumpulkan data sekunder. Pendekatan perpustakaan adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh data yang dilakukan melalui proses membaca, menulis, kemudian diproses dengan berbagai sumber literatur, buku, catatan, majalah, untuk memperoleh jawaban atas masalah hukum yang sedang diteliti. Dalam kenyataannya, banyak perilaku partai politik yang tidak sejalan dengan ideologi yang telah ditetapkan. Sistem Rekrutmen dan Pola Kader Anggota Partai Politik saat ini cukup mengkhawatirkan. Banyak fenomena telah menimbulkan keraguan tentang kader partai politik. Dalam hal ini, masalah utamanya adalah bahwa ketergantungan partai politik pada dana dari pemerintah telah mengubah sifat partai politik itu sendiri. Berdasarkan hasil kontemplasi, dapat disimpulkan bahwa ada tiga masalah yang terjadi dalam partai politik di Indonesia, yaitu: 1) Pelemahan ideologi partai politik, 2) Pelemahan Tingkat Kualitas Administrasi dan Pola Rekrutmen Kader Anggota Partai Politik, 3) Krisis dalam mengumpulkan dana partai politik yang dalam dana pemerintah telah mengubah sifat partai politik itu sendiri.