Neni Vesna Madjid
Universitas Ekasakti

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

The Judge's Consideration of the Defendant's Statement in Imposing a Sentence Against the Security Guard While on Duty Neni Vesna Madjid; Rachmat Akbar
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : Master of Law Program, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/ejlj.v1i1.2

Abstract

In Article 184 Paragraph (1) of Indonesian Criminal Code (KUHAP) it is stated that a defendant’s testimony in a trial is not sufficient to prove that the defendant has been guilty of committing a criminal offense without being supported by other evidence. There are various forms of consideration of the judge against the defendant’s testimony in criminal sentencing by the security guard on duty in the Decision Number: 372/Pid.B/2022/PN.Pdg and Decisions Number: 373/Pid.B/2022/PN.Pdg. The issues being studied are First, How is the judge’s consideration of the defendant’s testimony in criminal sentencing by a security guard on duty. (On the Decisions Number: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg and Number: 373/Pid.B/2020/PN.Pdg)? Second, How is the judge’s decisions based on the consideration of the defendant’s testimony in criminal sentencing by a security guard on duty. (On the Decisions Number: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg and Number: 373/Pid.B/ 2020/PN.Pdg)? This study is analytical descriptive research. The approach used in this study was normative juridical approach. The data used in this study were secondary data. All data and materials obtained from the results of the study were prepared and analyzed qualitatively, and presented in a descriptive qualitative form. Based on the results of discussion and analysis it can be concluded that. First, That the judge’s Consideration of the Defendant’s Testimony in Criminal sentencing by the Security Guard on Duty on the Decisions Number: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg and Number: 373/Pid.B/2020/PN.Pdg has covered both juridical and non-juridical considerations. Second, That the decision of the judge Based on Consideration of The Defendant’s Testimony in criminal sentencing by the Security Guard on Duty on The Decisions Number: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg and Number: 373/Pid.B/2020/PN.Pdg is based on the defendant’s evidence and aligned with other evidence such as witness testimony and letters.
Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Analisis Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pdg dan Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pdg) Afdal Novriadi; Neni Vesna Madjid
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/gf2jq243

Abstract

Penyelesaian perselisihan hubungan kerja mengharuskan perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat dilakukan terlebih dahulu dalam setiap perselisihan hubungan industrial sebelum diajukan kepada lembaga penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Meskipun demikian kerap terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak seperti dalam putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pdg dan putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pdg. Dari kedua putusan tersebut terdapat pertimbangan hakim yang memberikan putusan atas gugatan penggugat sebagai karyawan atas pemecatan oleh perusahaan. Hal ini menjadi penting untuk diteliti, sebab dalam setiap putusan pengadilan memiliki akibat hukum bagi para pihak.   
Akibat Hukum Perjanjian Nominee Dalam Praktek Jual Beli Tanah di Indonesia Mangedar Pulungan; Neni Vesna Madjid; Laurensius Arliman S
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/knbjbw58

Abstract

Perjanjian pinjam nama (nominee) merupakan perjanjian yang dibuat antara seseorang yang menurut hukum tidak dapat menjadi subyek hak atas tanah Hak Milik. Dalam hal ini Warga Negara Asing dengan meminjam nama Warga Negara Indonesia untuk menguasai dan memiliki tanah tersebut secara Hak Milik. Setiap perjanjian haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Terhadap banyaknya kasus perjanjian pinjam nama (nominee) di Indonesia terutama di Provinsi Bali sebagaimana kasus dalam penelitian ini berdasarkan putusan nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gin dan putusan nomor 137/Pdt.G/2021/PN.Gin.  
Peran Satuan Brigade Mobile Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Pencegahan Potensi Kejahatan Dengan Intensitas Tinggi Deri Permana; Neni Vesna Madjid; Fahmiron
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/9hrmy939

Abstract

Menurut Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brimob, Korps Brimob ditugaskan untuk menjaga keamanan, terutama yang berhubungan dengan penanganan ancaman dengan intensitas tinggi. Peran Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam pencegahan potensi kejahatan dengan intensitas tinggi adalah terdiri atas peran normatif dan peran faktual. Peran normatif dilaksanakan beradasarkan Undang-Undang Kepolisian, sedangkan peran faktual dilaksanakan oleh Unit pelaksana di brimob. Peran dilaksanakan dengan standarisasi kemampuan brimob yang dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pelopor, SAR, gegana dan intel brimob. Peran Brimob Polda Sumbar dalam melakukan upaya pencegahan kejahatan tingkat tinggi yakni melakukan disposal bahan peledak, dengan melakukan koordinasi terkait pelaksanaan disposal bahan peledak komersial milik PT. Megan Sejahtera Sugan Jorong Sopang Nagari Pangkalan Kecamatan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi yang berhasil di tanggulangi oleh Satbrimob Polda Sumbar sesuai target pada Tahun 2023 mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2022 yaitu sebanyak tujuh puluh kali kegiatan. Dampak dari pada peran Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap pencegahan potensi kejahatan dengan intensitas tinggi memberikan dampak positif. Berdasarkan tahapan kebijakan Satbrimob Polda Sumbar Tahun 2020-2024, pada tahun 2023 dengan capaian meningkatkan kualitas penggelaran kekuatan Satbrimob Polda Sumbar yang prima di seluruh wilayah Sumatera Barat guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi terutama penanggulangan terhadap kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radioaktif, perlawanan teror, penanggulangan konflik sosial, huru-hara dan massa anarkis, kejahatan insurjensi, menyelenggarakan fungsi intelijen khusus, pencarian dan penyelamatan Masyarakat.