Garuda - Garba Rujukan Digital

BATAS HAK SUAMI DALAM âMEMPERLAKUKAN ISTRI SAAT NUSYUZ âDAN SANKSI PIDANANYA â saoki, saoki
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 6 No 2 (2016): Desember 2016
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.997 KB)

Abstract: This study wants to answer two problems: first, the limit where the husbandâs rights treat his nuzuz wife; and second, the provision of criminal sanction for the husband who goes beyond the limit of such rights. This research uses the normative research approach. Hopefully, through this approach it can be seen the limit of the husbandâs rights in threatening his nuzuz wife and the criminal sanction for the husband who goes beyond the limit of such rights. The result of the research concludes that Islam gives the boundary to the husbandâs rights toward his nuzuz wife: first, the persuasive right and physical sanction through the media of mentoring. The next step is through âbed separationâ and then physical sanction in the way of beating that does not hurt and injure; second, the right not to give the maintenance; and third is a divorce right. The husbandâs action in implementing his rights that exceeds the limit of physical sanctions such as physical violence to hurt, injure, and harm, or psychological violence such as intimidation that causes severe trauma, according to KUHP and Undang-Undang no. 24 tahun 2004, can be subject to criminal sanction.Â Abstrak: Studi ini ingin menjawab dua permasalahan. Pertama, Sampai di mana batasan hak-hak suami dalam memperlakukan istri yang nusyuz. Kedua, bagaimana ketentuan sanksi pidana bagi suami yang melampaui batas-batas haknya tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan (teori) normatif research. Diharapkan melalui pendekatan ini dapat diketahui batasan hak-hak suami dalam memperlakukan istri yang nusyuz dan sanksi pidana bagi suami yang melampaui batas-batas haknya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Islam memberi batasan hak suami pada istri yang sedang nusyuz; pertama, hak persuasif dan sanksi fisik melalui tahapan pemberian nasehat, lalu tahap berikutnya melalui pisah ranjang, lalu kemudian sanksi fisik melalui cara memukul yang tidak sampai menyakiti bahkan mencederai atau melukai,Â yang bersifat mendidik dan memberi pelajaran. Kedua, hak tidak memberi nafkah, dan ketiga hak talak. Tindakan suami dalam menggunakan hak sanksi fisik yang melebihi batas seperti adanya kekerasan fisik yang menyakiti, melukai atau mencederai, atau kekerasan psikis seperti intimidasi yang menimbulkan trauma berat, menurut KUHP dan UU No. 23 Tahun 2004, tindakan suami tersebut dapat dikenai sanksi pidana.Â Kata Kunci: Hak suami, nusyuz, dan sanksi pidana

METODE ISTINBATH HAZAIRIN TENTANG HUKUM WARIS Saoki, Saoki
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 5 No 1 (2015): Juni 2015
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study focuses to answer the two fundamental questions. First, how is the legal reasoning method used by Hazarin in classifying heirs? and how is the contribution of Hazarin in the Islamic law renewal in Indonesia? This study uses a legal reasoning approach of Islamic law. Through this approach, it can be seen the methodology of legal reasoning used by Hazairin. The study concludes that the legal reasoning method which is used by Hazarin in classifying heirs: first, there is a tendency to use the principles of the legal maxim. They are the bayani and taâlili method; second, the contributionn of Hazairinâs methodology of the legal reasoning in grouping heirs to the Islamic law is his attempt to uplift the grandson from the lineage of women as heirs who are entitled to participate in the division of inheritance through the institution of substitute heirs. It is according to some Muslim scholars is called zawu al-arham and they do not distinguish about the shape brother.Abstrak: Penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan mendasar. Pertama, bagaimana metode penalaran hukum yang digunakan oleh Hazarin dalam mengklasifikasikan ahli waris? dan bagaimana kontribusi Hazarin dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia? Penelitian ini menggunakan pendekatan pertimbangan hukum dari hukum Islam. Melalui pendekatan ini, dapat dilihat metodologi penalaran hukum yang digunakan oleh Hazairin. Studi ini menyimpulkan bahwa metode penalaran hukum yang digunakan oleh Hazarin dalam mengklasifikasikan ahli waris: pertama, ada kecenderungan untuk menggunakan prinsip-prinsip ushul fiqh. Ada penggunaan metode bayani dan metode talili; kedua, kontribusi Hazairin dalam metodologi penalaran hukum, yaitu pengelompokan ahli waris dalam hukum Islam dengan upaya untuk mengangkat cucu dari garis keturunan perempuan sebagai ahli waris yang berhak untuk berpartisipasi dalam pembagian waris melalui lembaga ahli waris pengganti. Hal ini menurut sebagian ulama disebut sebagai zawu al-arham dan mereka tidak membedakan antara jenis saudara

Islam dan Negara Menurut M. Natsir dan Abdurrahman Wahid Saoki, Saoki
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 4 No 02 (2014): Oktober 2014
Publisher : Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article discusses M. Natsirâs and Abdurrahman Wahidâs thought about the relationship between Islam and state. Both of M. Natsir and Abdurrahman Wahid agree that the most realistic system to be applied in Indonesia is a democratic system. They also agree that there is no a rigid political system in Islam as it has existed today. In addition, Islam provides the basic principles of the nation and state namely deliberation, justice, equality, freedom, and togetherness. The fundamental difference between M. Natsirâs Â and Gus Durâs thought in viewing the relationship between Islam and state isÂ about the two things: first, their respond to secularism, which tries to separate between religion and state; and second, their political thought in addressing democracy and the Pancasila ideology as the fundamental principles of Indonesia.Keywords: Islam, state, M. Natsir, Abdurrahman Wahid.

Aktualisasi Makna Jihad dalam Kehidupan Modern Saoki, Saoki
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 3 No 1 (2013): April 2013
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article discusses about the essence of the meaning of jihad and its actualization in a modern life. Basically, jihad has two meanings; First, the notion of the propagation of Islam in a polite, tolerant, peaceful way, and away from coercion and violence. Second, the notion of war. Jihad in the first sense to be applied anytime and anywhere, while the second one should only be applied in a very constrained condition because of the definite threat of the enemy. The main purpose of jihad is al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy an al-munkar. Therefore, in today?s modern context, jihad could be interpreted in a more macro and holistic sense, so that any forms of al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy an al-munkar like an attempt to increase the level of education of Muslims, an attempt to increase the welfare of the Muslims weather economically, politically, and culturally. All are included in a category of jihad in Islam, and they are more important than a physical jihad with a war, due to the current context, jihad with those meanings are the most needed by Muslims.Keywords: Actualization, Jihad, modern age

ANALISIS KINERJA LEMBAGA AMIL ZAKAT MELALUI PENDEKATAN EVALUASI BERBASIS INDIKATOR INDONESIA ZAKAT DAN DEVELOPMENT REPORT (IZDR) 2011 (Studi Penelitian di LAZIZNU dan LAZIZMU Surabaya) Saoki, Saoki
Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA) Vol. 1 No. 1 (2019): Management Of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mzw.2019.1.1.14-27

Penelitian ini mengungkap tentang kinerja ÃƒÂ¡mil di lembaga zakat Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah di wilayah Surabaya dengan menggunakan metode evaluasi tingkat kinerja, suatu alat pengukur kinerja yang tenar pada abad modern. Signifikansi penelitian ini terletak pada indikator penilai dan melihat kompetensi amil sebagai ujung tombak pengelolaan zakat. Penilaian kinerja ini diperlukan, sebab keberadaan amil dituntut memiliki kompetensi khusus sesuai regulasi. Secara matematis, penelitian ini betujuan untuk mengetahui tingkat kinerja suatu lembaga sehingga data yang terkumpul akan dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu dan peneliti ingin mengetahui tingkat ketercapaian kinerja suatu lembaga. Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakn metode kualitatif yang didekati dengan pendekatan evaluasi maka berhasil diungkap temuan yaitu tingkat kinerja dari kedua lembaga amil zakat, LAZISNU Surabaya dan LAZISMU Surabaya adalah sebagai berikut: tingkat kinerja LAZISNU ialah nilai tertinggi dicapai pada kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan kemudian kinerja keuangan. Sementara itu, kinerja terendah terdapat pada kinerja program pendayagunaan. Secara keseluruhan, nilai yang di peroleh adalah 5,2 atau BBB+, sedangkan tingkat kinerja LAZISMU ialah diketahui bahwa nilai tertinggi dicapai pada kinerja keuangan kemudian kinerja kepatuhan syariah, legalitas, dan kelembagaan. Sementara itu, kinerja terendah terdapat pada kinerja legitimasi sosial. Secara keseluruhan, nilai yang di peroleh adalah 5,52 atau A-

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search