<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam perkara pidana putusan Nomor 75/Pid.B/2021/Pn.Mak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, artikel dan jurnal terkait dengan penelitian ini. Seluruh bahan hukum dikumpulkan secara terstruktur dan sistematis menggunakan ukuran kualitatif dan disajikan dalam analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur Pasal 167 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Onslag Van Rechtavervolging (terbukti ada perbuatan, namum perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana) diputus lepas dari segala tuntutan karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata. This study aims to find out the legal considerations of the judge in the criminal case decision Number 75/Pid.B/2021/Pn.Mak. The research method used is qualitative legal research. Types and sources of data consist of primary data in the form of laws and regulations and court decisions and secondary legal materials consisting of books, articles and journals related to this research. All legal materials are collected in a structured and systematic manner using qualitative measures and presented in a descriptive analysis. The results of the research show that the elements of Article 167 Paragraph (3) of the Criminal Code Jo. Article 55 Paragraph (1) 1st of the Criminal Code which the Public Prosecutor charged was not proven so that the Panel of Judges handed down the Onslag Van Rechtavervolging Decision (it was proven that there was an act, but the act was not a crime) was dismissed from all charges because the act was not a crime but civil matters.]]>
