Garuda - Garba Rujukan Digital

Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Pelaku Tindak Pidana Anak: Studi Di Kejaksaan Tinggi Papua Marthinus B. Sampe; Muhammad Ilyas
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1496

Tujuan penelitian menganalisis peranan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan diversi pada pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Tinggi Papua. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pelaksanaan diversi dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan yaitu dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Pelaksanaan diversi oleh Jaksa Penuntut Umum dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Pelaksanaan diversi dilakukan JPU kurang efektif sehingga anak yang melakukan tindak pidana proses hukumnya berlanjut sampai di Pengadilan Negeri. 2). Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukum adalah faktor substansi hukum, keterbatasan sumber daya manusia aparat penegak hukum dari kuantitas aparat penegak hukum yang memiliki kapabalitas hukum dalam pelaksanaan diversi, belum lengkapnya sarana dan prasarana seperti ruang musyawarah anah, Balai Pemasyarakatan, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), kesadaran dan budaya hukum masyarakat belum optimal. The research objective is to analyze the role of the Public Prosecutor in implementing diversion to perpetrators of child crimes at the Papua High Court. This research method uses the type of empirical juridical research. The nature of this research is analytical and descriptive. The results of this study indicate that: 1). Implementation of diversion is carried out at all levels of examination, namely from investigation, prosecution, and examination at trial to the implementation stage of the decision. The implementation of diversion by the Public Prosecutor is intended to reduce the negative impact of children's involvement in the judicial process. The implementation of diversion by the public prosecutor was less effective so that the child who committed a criminal act had the legal process proceed to the District Court. 2). Factors that influence the implementation of diversion by the Public Prosecutor with the law are the factor of legal substance, the limited human resources of law enforcement officials from the quantity of law enforcement officers who have the legal capability in implementing diversion, incomplete facilities and infrastructure such as child deliberation rooms, Correctional Centers, Homes Child Social Protection (RPSA), awareness and legal culture of a society are not optimal.

Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi: Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng Suwardhie Sasro Prawira; Muhammad Ilyas
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng; dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris atau pendekatan tipe normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng terlaksana kurang efektif, termasuk: (a) Tahap pra mediasi termasuk kegiatan persiapan pertemuan para pihak dan kegiatan pengundangan para pihak; (b) Tahap mediasi meliputi: kegiatan mediasi, kegiatan penetapan agenda musyawarah, kegiatan identifikasi kepentingan, kegiatan generalisasi opsi para pihak, kegiatan penentuan opsi yang dipilih, kegiatan negosiasi akhir, dan kegiatan formalisasi kesepakatan penyelesaian sengketa.; dan (c) tahap pasca mediasi termasuk penerbitan dan penandatanganan sertifikat tanah para pihak; dan (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, yaitu: substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, serta sarana dan prasarana. The objectives of this study are: 1) To study and analyze land disputes through mediation at the Bantaeng District Land Office; and 2) To find out and analyze the factors that influence the resolution of land disputes through mediation at the Bantaeng District Land Office. This research is a descriptive study using juridical-empirical or using normative and empirical types. The results showed that: (1) Settlement of land disputes through mediation at the Bantaeng Regency Land Office was less effective, including: (a) The pre-mediation stage included preparatory activities for stakeholder meetings and stakeholder invitations; (b) The mediation phase includes: mediation activities, deliberation agenda setting activities, interest approval activities, activities of generalizing the parties' options, selection of selected options, final negotiation activities, and formalization of agreements for settlement agreements; and (c) and (2) Factors affecting land disputes through mediation at the Bantaeng District Land Office, namely: legal substance, legal structure, legal culture, and facilities and infrastructure.

Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi di Kepolisian Resort Sinjai) Wahyuni Anindhita; Baharuddin Badaru; Muhammad Ilyas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to determine the factors responsible for a person who is a criminal act of trafficking in persons, to determine the preventive actions taken by law enforcement officials in this case, especially the Sinjai Resrot Police to tackle the crime of trafficking in persons. This type of research is a descriptive empirical legal research. Using a qualitative legal research approach. The location of the legal research was carried out at the Sinjai Police. Types and sources of legal research data including primary data and secondary data. Data interview techniques with interviews and literature study. Based on the results of the research and discussion, the conclusion is that the criminal act of trafficking in persons consists of economic factors, based on work, education and information, disharmony family conditions, consumptive culture, a woman, and mass media factors. Regarding efforts to tackle the criminal act of trafficking in persons, namely by means of law enforcement officials that have an impact on the perpetrators of the crime of trafficking in persons, socialization is needed, urging the public to be active in reporting matters suspected of being related to criminal acts, deepening religious teachings. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana perdagangan orang, untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam kasus ini khususnya pihak Kepolisian Resrot Sinjai untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Menggunakan pendekatan penelitian hukum kualitatif. Lokasi penelitian hukum dilakukan di Polres Sinjai. Jenis dan sumber data penelitian hukum meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang terdiri dari faktor ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya pendidikan dan informasi, keadaan keluarga yang tidak harmonis, budaya konsumtif, diskriminasi wanita, dan faktor media massa. Mengenai upaya-upaya untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yakni dengan cara aparat penegak hukum memberikan efek jerah bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, diperlukan adanya sosialisasi, mendrng masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam melaporkan hal-hal yang dicurigai terkait dengan tindak pidana, pendalaman ajaran agama.

Kedudukan Hukum Saksi Verbalisan Dalam Persidangan Di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor:1454 /Pid.Sus /2019/PN.Mks Nurwahida Nurwahida; Muhammad Ilyas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to determine whether investigators as verbal witnesses in court at the Makassar District Court have met the qualifications stipulated in the Criminal Code. Knowing the power of proof of the testimony of the witness Verbalisan in the trial at the Makassar District Court. This research was conducted at the Makassar District Court. The author obtains from taking data directly from a court decision in the form of interviews with judges who are directly related to the object of this research. Based on the research that has been carried out, the results obtained include: The position of verbal witnesses in the trial at the Makassar district court is required if the witnesses and / or defendants deny the information in the investigation report due to coercion or pressure from the investigator on time of making the investigation report so that the legal facts obtained in the court examination are unclear. If the testimony of the witness stated at the Court hearing is different from the testimony that was stated before the investigator, or the defendant denies and retracts the testimony contained in the investigation report, then under these circumstances the Public Prosecutor becomes the reason for presenting a verbal witness. in court to clarify or provide information related to investigations that have been handled. The power of proof of verbal witnesses in refuting the denials of witnesses in court is that they are independent, non-binding and non-decisive for the judge. The judge is not bound by the strength value contained in the testimony of this verbal witness. Judges are free to judge the truth contained therein. Also, the strength of verbal witnesses in its use cannot stand alone but must also be supported by other evidence. If the testimony of the verbal witnesses is in accordance with other evidence, the testimony of the verbal witnesses can have value and can be used in refuting the denials of the witnesses in court. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah penyidik sebagai saksi Verbalisan dalam persidangan di pengadilan Negeri Makassar telah memenuhi kualifikasi yang diatur dalam KUHP. Mengetahui Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi Verbalisan dalam persidangan dipengadilan Negeri makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Penulis memperoleh dari mengambil data secara langsung dari sebuah putusan pengadilan yang berupa wawancara kepada hakim yang berkaitan langsung dengan objek keterangan saksi verbalisan dalam persidangan. penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil antara lain: Kedudukan saksi verbalisan dalam persidangan dipengadilan negeri makassar diperlukan apabila dalam pemeriksaan sidang pengadilan saksi dan atau terdakwa memungkiri keterangan yang ada pada berita acara penyidikan karena adanya unsur paksaan atau tekanan dari pihak penyidik pada waktu pembuatan berita acara penyidikan sehingga menyebabkan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam pemeriksaan pengadilan menjadi kurang jelas. Apabila keterangan saksi yang dinyatakan di sidang Pengadilan berbeda dengan keterangannya yang telah dinyatakan dihadapan penyidik, atau terdakwa menyangkal serta menarik kembali keterangannya yang tercantum di dalam berita acara penyidikan, maka dengan keadaan-keadaan yang demikian itulah yang dijadikan alasan oleh Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi verbalisan di persidangan untuk memperjelas atau memberikan keterangan terkait dengan penyidikan yang pernah ditanganinya. Kekuatan pembuktian saksi verbalisan dalam membantah sangkalan saksi dalam persidangan adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan bagi hakim. Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada keterangan saksi verbalisan ini. Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Serta, kekuatan saksi verbalisan dalam penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri melainkan juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang lain. Apabila keterangan saksi verbalisan sesuai dengan alat-alat bukti yang lain maka keterangan saksi verbalisan dapat mempunyai nilai dan dapat digunakan dalam membantah sangkalan saksi dalam persidangan.

Implementasi Pemeriksaan Setempat sebagai Alat Pembuktian Perkara Perdata Syamsuddin; Syahruddin Nawi; Muhammad Ilyas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to determine the strength of local examination evidence binding as one of the supporting evidence in civil cases and to determine judges' considerations in determining the results of local examinations in civil cases. This research uses empirical (non-doctrinal) legal research method because it is a legal research method that focuses attention on the realities of law in society, or to see the law in a real sense and to examine how the law in the community (Low in action) in local examinations of the case examination process. civil. The results of this study indicate that the local examination functions to obtain certainty and more detailed additional information related to the object of the dispute, its location, area, and boundaries of the object of the dispute. Consideration of the judge in assessing the strength of evidence in a local examination, namely as a support for the evidence. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan Mengikatnya pembuktian pemeriksaan setempat sebagai salah satu pendukung alat bukti dalam perkara perdata dan untuk mengetahui pertimbagan hakim dalam menentukan hasil pemeriksaan setempat dalam perkara perdata. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum empiris ( Non doctrinal ) karena metode penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada realita hukum dalam masyarakat, atau untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum d i lingkungan masyarakat ( Low in action ) dalam pemeriksaan setempat terhadap proses pemeriksaan perkara perdata.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil Pemeriksaan setempat berfungsi untuk memperoleh kepastian dan keterangan tambahan yang lebih rinci terkait dengan obyek sengketa, baik letaknya, luasnya, maupun batas-batas obyek sengketa. Pertimbagan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat yakni sebagai pendukung pembuktian.

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Maros) Harianto Harianto; La Ode Husen; Muhammad Ilyas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAC This study aims to find out and analyze how the implementation of the Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Case Administration and Trials in Courts Electronically. And To find out and analyze the factors that hinder and support the implementation. This research uses empirical methods or directly down to the field. The location of the research was carried out at the Maros Religious Court. . The types and sources of data used are primary data and secondary data with data collection techniques obtained throughinterviews. The results of the study show that the implementation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Electronic Courts at the Maros Religious Court has gone well, but the results have not been maximized because of the total cases in 2019, which amounted to 885 cases, only 13 cases proceeded using the electronic litigation system, as well as in 2020, of the total 2020 cases totaling 1165 cases, only 17 cases proceeded with the electronic systemlitigation. The implementation of the Indonesian Supreme Court Regulationnumber 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials inElectronic Courts at the Maros Religious Court is influenced by several factors,including inhibiting factors, such as the lack of understanding of the Maros district justice seekers related to the Indonesian Supreme Court Regulation number 1 of 2019 concerning Electronic Court Case Administration and Trial in Court. As for the Supporting Factors. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimanapelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dan Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dalam pelaksanaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode empiris atau turun langsung kelapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Maros. . Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa PelaksanaanPeraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Maros telah berjalan dengan baik, namun hasilnya belum maksimal karena dari total perkara tahun 2019, yang berjumlah 885 Perkara, hanya 13 perkara yang beracara dengan menggunakan sistem elektronik Litigasi, begitu pula pada tahun 2020, dari total perkara 2020 yang berjumlah 1165 perkara,hanya 17 perkara yang beracara dengan sistem elektronik litigasi. Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Maros di pengaruhi oleh beberapa faktorantara lain terdapat Faktor Penghambat, seperti Masih kurangnya Pemahaman masyarakat pencari keadilan kabupaten Maros terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan.Adapun Faktor Pendukung, seperti Kesiapan sistem aplikasi yang terus menerus diupdate, Sarana prasarana yang lengkap, Kesiapan sumber daya manusia aparatur Pengadilan Agama Maros yang handal.

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Ifan Arya Sakti; Muhammad Ilyas; Muhammad Zulkifli Muhdar
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAC This study aims to determine and analyze the implementation of the law against the crime act of theft with violence and the judge`s considerations in making a decision against the crime act of theft with violence. This research uses a normative research method with a statutory approach and a case approach and uses primary and secondary legal materials. The results of this study show that the panel of judges has sentenced the defendant to two years and six months in prison. The verdict is too light because the criminal threats contained in 365 KUHP are at least threatened with imprisonment for 9; Based on the facts revealed at the trial that the defendant was proven to have committed theft with violence in accordance with 365 (1), (2), 2 KUHP. Likewise, it is in accordance with the formil criminal law article 184 which is applied by the judge. In making a decision, it should not be too light. The criminal threat as stated in 365 KUHP is at least threatened with imprisonment for 9 years in paragraph (1), if it fulfills the elements in aggravating circumstances in paragraph (2), the penalty is 12 years in prison. The panel of judges should consider that the punishment given is not only to provide a deterrent effect for perpetrators of the crime of theft, but also to prevent perpetrators who have the potential to commit the crime of theft. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim memutuskan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 tahun 6 bulan. Putusan tersebut terlalu ringan dikarenakan ancaman pidana yang tertuang pada pasal 365 KUHP paling sedikit diancam dengan pidana penjara selama 9; Berdasarkan pada faktafakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan pencurian dengan kekerasan sesuai pasal 365 ayat (1),(2), ke-2 KUHP. Begitu pula sudah sesuai dengan hukum pidana formil pasal 184 yang diterapkan oleh hakim. Dalam menjatuhkan putusan hendaknya tidak terlalu ringan. Ancaman pidana yang tertuang pada pasal 365 paling sedikit diancam dengan pidana penjara selama 9 tahun pada ayat (1), jika memenuhi unsur-unsur dalam keadaan memberatkan pada ayat (2) maka ancaman pidananya yaitu 12 tahun penjara. Majelis hakim baiknya mempertimbangkan bahwa pidana yang di berikan bukan hanya untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian, tapi juga untuk mencegah pelaku yang berpotensi melakukan tindak pidana pencurian

TINJAUAN HUKUM TERHADAP BATASAN UMUR DEWASA SEBAGAI PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH Idfi Yava Dwilestari; andi Risma; Muhammad Ilyas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAC This study aims to determine the regulation of the age limit for adults as holders of land rights certificates and to find out the legal consequences if someone wants to make a certificate of land rights even though they are not old enough. This research uses a normative research method using a law approach and a case study approach. Then the data obtained were analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected resultsand conclusions on the problem. The results of this study indicate that: Thediversity of regulations regarding the adult age limit in the law makes BPN issue a new regulation, namely the Ministerial Circular which has been regulated in the Circular of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 4/SE/I/2015, namely the adult age in land service framework is 18 years or already married. The Circular is contrary to Article 330 BW which regulates the adult age of 21 years. The legal consequences that occur in the making of land rights certificates that do not meet the requirements of adult age are administrative defects but are not canceled but the certificate cannot be used until it is of sufficient age and the certificate will be held by an appointed guardian. Recommendations for this research: it is hoped that with the Circular Letter of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 4/SE/I/2015 regarding adult age, it can provide uniformity regarding the adult age limitin the context of land services throughout the National Land Agency in Indonesia. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan batasan umur dewasa sebagai pemegang sertifikat hak atas tanah dan untuk mengetahui akibat hukum apabila seseorang ingin membuat sertifikat hak atas tanah padahal belum cukup umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan studi kasus. Kemudian data yang diperolehdianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pengaturan mengenai batas usia dewasa telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 yaitu usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan adalah 18 tahun atau sudah menikah. Surat Edarantersebut bertentangan dengan Pasal 330 BW yang mengatur umur dewasa yaitu21 tahun. Akibat hukum yang terjadi dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah yang belum memenuhi syarat cukup umur dewasa tersebut yaitu cacat administrasi tetapi tidak dibatalkan akan tetapi sertifikat tersebut tidak bisa digunakan sampai usianya mencukupi dan sertifikatnya akan dipegang oleh wali yang telah ditetapkan. Rekomendasi penelitian ini : diharapkan dengan adanya Surat Edaran Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tentang usia dewasa, bisamemberikan keseragaman terkait batasan umur dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan di seluruh Badan Pertanahan Nasional yang ada di Indonesia.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK Riswandy Aditya; Dwi Handayani; Muhammad Ilyas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAC This study aims to find out and analyze the basis of judges' considerations in making verstek decisions and to find out and analyze legal remedies against verstek decisions. This research uses the normative method. The types and sources of data used are primary data and secondary data. The technique of collecting legal materials is carried out by observing the sources of legal materials related to this research study. The results of the study show that the basis for the judge's consideration of the Verstek decision on the case in Decision Number 498/Pdt.G/2019/PN.Mks is because the Defendant has been summoned five times in a row and has never been present at the trial even though he has been legally and properly summoned and Efforts against the verstek decision can be made by means of resistance/verzet. If a verstek decision is handed down against thedefendant, and the defendant objects to it, the defendant can file a fight. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek serta Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum terhadap putusan verstek. Penelitian ini menggunakan metode Normatif. Jenis dan Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencermati sumber bahan hukum yang berkaitan dengan kajian penelitian ini. Hasil Penelitian Menunjukan bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan Verstek terhadap perkara dalam Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PN.Mks dikarenakan Tergugat telah di dipanggil lima kali berturut-turut dan tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan Upaya terhadap putusan verstek dapat dilakukan dengan cara melakukan perlawana/verzet. Apabila terhadap tergugat dijatuhkan putusan verstek, dan pihak tergugat keberatan atasnya, tergugat dapat mengajukan perlawanan

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search