Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Optimizing Public Service Quality through E-Government Implementation: A Case Study of the Cimahi City Population and Civil Registry Office Ajeng Mayasari; Deden Hadi Kushendar
Economics and Digital Business Review Vol. 4 No. 2 (2023): February - July
Publisher : STIE Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/ecotal.v4i2.808

Abstract

Penelitian ini menggali ke dalam ranah peningkatan layanan publik melalui implementasi strategis solusi E-Government, dengan fokus pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi. Dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan analisis regresi linier sebagai landasan, penelitian ini mengevaluasi pengaruh penerapan E-Government terhadap optimalisasi kualitas layanan publik. Penelitian ini menggunakan data survei terstruktur yang dikumpulkan dari sampel penerima layanan, karyawan, dan stakeholder di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi. Dengan memanfaatkan kekuatan model regresi linier, penelitian ini menyelidiki korelasi antara penggunaan E-Government, efisiensi prosedural, transparansi, dan kualitas layanan secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini menyelidiki faktor-faktor khusus dalam kerangka E-Government yang berdampak signifikan pada kualitas layanan. Temuan penelitian menekankan hubungan yang nyata dan positif antara tingkat integrasi E-Government dan peningkatan kualitas layanan publik. Penentu utama, termasuk proses administratif yang lebih efisien, pengiriman layanan tepat waktu, dan akses yang lebih baik ke informasi, muncul sebagai kontributor signifikan terhadap peningkatan yang diamati. Temuan ini memberikan wawasan tentang peran penting E-Government dalam membina lingkungan layanan publik yang lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada warga. Penelitian ini memperluas wacana tentang potensi E-Government untuk mengoptimalkan kualitas layanan publik melalui lensa kuantitatif, dengan menekankan implikasi analisis regresi linier. Hasil ini memberikan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan administrator, menawarkan peta jalan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi guna meningkatkan standar layanan dan pada akhirnya memenuhi harapan yang terus berkembang dari masyarakat.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN CIGUGUR TENGAH KOTA CIMAHI Zain Husna Maujud; Entin Kartini; Ajeng Mayasari
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 7 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i7.2023.3683-3695

Abstract

Pemerintah di dalam menyelenggarakan pelayanan publik masih relatif banyak dijumpai kekurangan sehingga jika dilihat dari segi kualitas belum seperti yang diharapkan masyarakat. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam peraturan pemerintah No 73 tahun 2005 tentang pemerintahan kelurahan, maka pemerintah kelurahan wajib memberikan bimbingan kepada setiap warga masyarakat guna untuk mewujudkan tugas dari otonomi daerah sebagaimana mestinya yang telah ditetapkan dalam peraturan dan dalam penerapan tugas dan fungsinya. Kantor Kelurahan Cigugur Tengah merupakan satuan unit kerja pemerintah di Kota Cimahi yang dinamis dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pelayanan di wilayahnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif peneliti melakukan penelitian dengan cara yaitu menggambarkan masalah-masalah yang sinergis saat penelitian dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kelurahan Cigugur Tengah sudah cukup baik namun masih ditemukan berbagai kendala. Hal ini terlihat dengan masih adanya pegawai yang belum melayani masyarakat secara optimal, sarana prasarana yang perlu diperbaiki atau diperbaharui, serta jumlah pegawai yang belum memadai.