This Author published in this journals
All Journal REZ PUBLICA
Darpin Darpin
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Halo Oleo

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN DI SMAN 1 NAPABALANO Hasriati Hasriati; Darpin Darpin; Suriyani Suriyani
REZ PUBLICA : Jurnal Administrasi Negara, Politik-Pemerintahan & Hubungan Internasional Vol 9, No 1 (2023): Maret-Mei
Publisher : Laboratorium Ilmu Administrasi Negara Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/rzp.v9i1.40134

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan kartu indonesia pintar dalam upaya pemerataaan pendididkan di SMAN 1 Napabalano. Penelitian deskriptif kualitataif yaitu penelitian yang digunakan sebagai pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek suatu objek penelitian seorang lembaga masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh data, mencangkup pengamatan terhadap objek penelitian, wawancara dengan informan dan dokumentasi. Kepala sekolah, guru dan siswa KIP menjadi narasumber penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerima KIP di SMAN 1 Napabalano berjumlah 200 orang. KIP adalah bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada siswa yang orang tuanya kurang mampu dalam membiayai pendidikan anaknya. Hasil dari pelaksanaan KIP dapat mendukung upaya pemerataan pendidikan, hal ini di tandai dengan siswa yang menerima dana kip memnuhi kriteria kondisi keluarga siswa yang ditentukan dari kepemilikan KPS dan PKH, sekolah tidak dapan mengusulkan nama siswa lain yang diluar kepemilikan KIP untuk turut serta di usulkan sebagai calon penerima KIP walaupun sesuai dengan kriteria sasaran yang ditetapkan. Faktor pendukung implementasi KIP: informasi dari pihak dinas secara rutin ke sekolah dan ssecara online, dapodik digunakan pemerintah sebagai salah satu indicator penentuan sasaran penerima KIP, adanya rasa saling percayaa antara pihak sekolah dengan siswa, siswa menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi. Faktor penghambat: sering terjadi perubahan mekanisme di setiap periodenya, penyelewengan dana KIP, kesulitan mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana KIP.