Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IBLAM Law Review Journal Of Human And Education (JAHE)
Rian Van Frits Kapitan
Universitas Kristen Artha Wacana
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM ATAS PUTUSAN BEBAS DAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Rian Van Frits Kapitan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i2.186

Abstract

The purpose of this paper is to find out the responsibilities of investigators and public prosecutors for acquittals and release from all lawsuits in corruption cases. The research method used is normative juridical research which focuses on several approaches, namely the case approach, the conceptual approach and the statute approach. The author's conclusion regarding the responsibility of investigators and public prosecutors for acquittals and acquittals in corruption cases is that there is an indirect responsibility in which the state through the Minister of Finance is obliged to pay compensation for people whose corruption cases are acquitted or released from all lawsuits if there is a claim for compensation.
BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM Yanto M P. Ekon; Rian Van Frits Kapitan; Ellon B. C Mau
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i1.198

Abstract

The problem in this paper is what is the form of dispute resolution in the general election process? Meanwhile, the aim of this writing is to determine the form of dispute resolution in the general election process. The research methods used in this paper are the case approach method, conceptual approach method and statutory approach method. The results and discussion in this paper show that the forms of process disputes in general elections are divided into two. The first is a dispute between election participants and the second is a dispute between election participants and election organizers. The conclusions obtained by the authors regarding the form of dispute resolution in the general election process are: .1. the form of dispute resolution in the general election process between general election participants is resolved through Bawaslu; 2. The form of dispute resolution in the general election process between general election participants and general election organizers is resolved through Bawaslu through the mediation and adjudication stages as well as submitting a lawsuit to the State Administrative Court.
HARAPAN VS KENYATAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT Rian Van Frits Kapitan; Tontji Cristian Rafael
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i3.205

Abstract

National Police Chief Regulation Number. 8 of 2021 concerning Handling of Crimes based on Restorative Justice as if or implicitly can be applied in the process of investigating and investigating criminal acts of forgery of documents in Article 263 of the Criminal Code and Article 266 of the Criminal Code. Therefore, the issue analyzed in this paper is whether the National Police Chief's Regulation on Restorative Justice can be applied to terminate investigations and investigations into criminal acts of document forgery in Article 263 of the Criminal Code and Article 266 of the Criminal Code? The purpose of this article is to find out whether or not the National Police Chief's Regulation on Restorative Justice can be applied to stop investigations and inquiries into criminal acts of document forgery in Article 263 of the Criminal Code and Article 266 of the Criminal Code. The method used in this research is a normative juridical research method with several approach methods, namely the conceptual approach method and the statutory approach method. The conclusion obtained is that the criminal act of forgery of documents in 263 of the Criminal Code and Article 266 of the Criminal Code cannot be stopped and the investigation process uses the National Police Chief's Regulations on Restorative Justice based on several reasons. First, basically the criminal act of falsifying documents is a shame in se. Second, the serious threat of imprisonment for perpetrators of the crime of document forgery. Third, stopping the investigation is in direct conflict with Article 108 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. Fourth, the termination of investigations and investigations is contrary to the principle of dominis litiis. Fifth, the termination of investigations and inquiries cannot be carried out because the loss paradigm in the National Police Chief's Regulations is purely material loss. Sixth, the termination of investigations and investigations is very contrary to the principle of litis finiri opportet. Seventh, the termination of investigations and inquiries does not fulfill the material requirements of restorative justice in the National Police Chief Regulations.
Prosedur Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akibat Hukumnya di Desa Oelbiteno Kecamatan Fatulue Tengah Fransina Pattiruhu; Filmon Mikson Polin; Rian Van Frits Kapitan
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 2 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i2.717

Abstract

Anak merupakan generasi penerus dari sebuah bangsa,dan keberadaannya dalam satu negara sangatlah penting, karena nantinya akan menjadi pemimpin yang akan melanjutkan kehidupan sebuah negara.Untuk itu segala hal yang berhubungan dengan identitas anak sangatlah berarti, salah satunya adalah akta kelahiran.Akta kelahiran adalah bentuk identitas bagi setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Akta kelahiran merupakan bagian dari akta catatan sipil, yang dapat menentukan status hukum seseorang, serta sebagai alat bukti yang paling kuat di muka dan hadapan hakim dan tentunya memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa sebagian anak-anak Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah Kabupaten Kupang belum memiliki akta kelahiran. Permasalahan yang dihadapi adalah : (1) rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang kepemilikan akta kelahiran, (2) persyaratan adminitrasi belum terpenuhi, (3) rendahnya kesadaran masyarakat. Sehingga solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan penyuluhan dengan memberikan materi terkait bagaimana prosedur pengurusan akta kelahiran dan bagaimana akibat hukumnya, memberikan motivasi kepada masyarakat dengan melakukan pendampingan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Target yang dicapai adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap 50 (lima puluh) orangtua dan memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi terhadap kepemilikan akta kelahiran. Penyuluhan dilakukan dengan menyampaikan 3 (tiga) materi yaitu 1) Dasar hukum tentang akta kelahiran, 2) Prosedur kepemilikan akta kelahiran, 3) Akibat Hukum. Hasil dari penyampaian materi tersebut meningkatkan pemahaman dan pengetahuan sehingga masyarakat sadar bahwa betapa pentingnya akta kelahiran bagi anak demi masa depannya.
Membentuk dan Malabelkan Usaha Keripik Singkong Masyarakat Melalui BUMDEs Desa Naimana Kecamatan Malaka Tengah Ellon Belwan Cornelius Mau; Rian Van Frits Kapitan
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 1 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan seringkali melibatkan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi ekonomi desa. Secara konseptual BUMDes didirikan untuk meningkatkan kemandirian dan perekonomian desa melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dilakukan di Desa Naimana Kecamatan Malaka Tengah untuk mengembangkan usaha keripik singkong, mengingat singkong merupakan komoditas andalan yang potensinya belum tergali. Meski menghadapi tantangan kelembagaan, PKM bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui diversifikasi produk, seperti keripik singkong. Meskipun survei menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan BUMDes akibat persaingan antara pengurus lama dan baru, namun kegiatan produktif masih dapat dilakukan. Dengan demikian, PKM ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Naimana melalui pemanfaatan potensi ekonomi lokal.
Co-Authors Ellon B. C Mau Ellon Belwan Cornelius Mau Filmon Mikson Polin Fransina Pattiruhu Tontji Cristian Rafael Yanto M P. Ekon