Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Bina Praja PUBLIKASI PENELITIAN TERAPAN DAN KEBIJAKAN
Muhammad Soleh Pulungan, Muhammad Soleh
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kajian Evaluasi Tenaga Pendidikan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kutai Kartanegara Provinsi Kaltim Pulungan, Muhammad Soleh
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 7 No 1 (2015): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.51-62

Abstract

AbstrakPeningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak diperlukan dalam proses pembangunan sektor pendidikan  di era globalisasi. Tujuan pengkajian ini adalah; Untuk mengevaluasi penempatan tenaga pendidikan sesuai dengan kompetensi, Untuk  menganalisis  standar kualifikasi tenaga pendidikan, Untuk mengetahui standar kualitas pendidikan di Kab. Kutai Kartanegara. Metode Penelitian yang dilakukan secara survey, dengan  populasi adalah kepala sekolah  dan  guru SD, SMP dan SMA, dengan tiga zona, yakni: zona I, II, dan III di Kutai Kartanegara. Hasil Penelitian; Standar Pendidikan yang dimiliki para  guru cukup tinggi, dengan spesialisasi tertentu. Kekurangan tenaga pendidik bidang studi tertentu, mengakibatkan sebagian guru  mengajar tidak sesuai keahliannnya. Untuk lebih meningkatkan kualitas guru disarankan untuk aktif mengikuti seminar, workshop, dan pelatihan. Strategi pembangunan pendidikan tidak hanya berdasarkan pada input oriented saja, tetapi juga  harus  lebih memperhatikan faktor proses pendidikan. Peranan pemerintah melalui Dinas Pendidikan diharapkan untuk melakukan analisis kebutuhan guru setiap tahun, perbaikan dan peningkatan sarana prasarana sekolah, sesuai kebutuhan  masing-masing. AbstractImproving the quality of human resources is absolutely necessary in the process of education sector development in the era of globalization. The purpose of this study is; To evaluate the placement of education according to the competence, To analyze the qualification standards of education, To determine the quality standards of education in the district Kutai Kartanegara. Methods Research conducted a survey, the population is the principal and elementary teacher, junior high and high school, with three zones, namely: zone I, II, and III in Kutai. Research Result; Education standards that teachers have high enough, with a particular specialization. Disadvantages educators particular field of study, resulting in the majority of teachers do not teach according keahliannnya. To further improve the quality of teachers are advised to actively participate in seminars, workshops, and training. Education development strategy is not only based on the input oriented, but also must pay more attention to the educational process factors. The role of the government through the Department of Education is expected to conduct a needs analysis of teachers every year, repair and improvement of school infrastructure, according to the needs of each.
KEBIJAKAN HUKUM OTONOMI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Pulungan, Muhammad Soleh
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 24 (2016)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v12i24.2241

Abstract

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yakni “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik”. Indonesia merdeka telah mencapai usia ke-71 tahun (1945-2016), tetapi tujuan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyat belum dapat diwujudkan, sehingga kesenjangan sosial masyarakat di negeri ini masih cukup tinggi. Otonomi daerah dalam konstitusi terdapat pada Pasal 18, Pasal 18 A, dan Pasal 18 B UUD 1945. Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan, dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penelitian yakni (1). Untuk menganalisis dan menemukan prinsip-prinsip kebijakan otonomi daerah dalam Sistim Negara Kesatuan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial PMKS. (2). Untuk menganalisis dan menemukan, kebijakan otonomi daerah dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial PMKS di Kalimantan Timur. Metode Penelitian bersifat penelitian hukum normatif, yang menitik beratkan pada obyek penelitian pada Peraturan Perudang-undangan. Hasil Penelitian; Prinsip-prinsip kebijakan otonomi daerah pada Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS, didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial jo. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai realisasi dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS dalam rangka otonomi daerah di Kalimantan Timur, pada tataran implementasinya tidak berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi yang mengaturnya. Hal ini disebabkan adanya pembagian kewenangan yang tumpang tindih, kultur hukum masyarakat yang belum memberikan signifikansi positif, serta pemberdayaan PMKS yang berjalan lambat, dan jumlah PMKS yang terus meningkat. Untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial PMKS yang lebih baik, seyogianya di Kalimantan Timur segera dibentuk Peraturan Daerah sebagai pengaturan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Bahkan Perda tersebut diharapkan lebih spesifik mengatur persoalan PMKS di Kalimantan Timur yakni tiga kategori; kemiskinan, praktek prostitusi dan penyalahgunaan narkoba. Perda yang dimaksud agar lebih memfokuskan terhadap pemberdayaan dan perlindungan terhadap PMKS baik yang berada di dalam Panti Sosial maupun yang berada di luar, sehingga kemajuan dalam penanganan PMKS dapat berjalan secara dinamis dalam rangka mewujukan Kesejahteraan Sosial bagi seluruh  rakyat Indonesia.
Kajian Evaluasi Tenaga Pendidikan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Pulungan, Muhammad Soleh
Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan Vol 9 No 3 (2015): Jurnal Pembangunan Manusia
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Co-Authors