Waspada Waspada
Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Indonesian Journal of Legality of Law

ANALISIS PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE St. Lisdawati Juddah; Baso Madiong; Waspada Waspada
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2599

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene serta untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkejene. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) kualitatif dengan deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dalam memberikan gambaran yang menyeluruh tentang penyelesaian permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene setelah diperoleh penggambaran selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene adalah pembuatan buku nikah, pembuatan akta kelahiran, pengurusan untuk warisan, serta pengurusan ibadah haji dan pengurusan dana taspen. Alasan yang melatar belakangi adanya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene kebanyakan dilatarbelakangi oleh tidak memiliki buku nikah (182 perkara dalam kurun waktu 2017-2021) dengan alasan untuk mengesahkan pernikahan para pihak dan juga untuk keperluan administrasi lainnya, seperti pembuatan akta kelahiran dan ibadah haji. Adapun terkait dengan aspek sosiologis dan juga aspek filosofis tergambarkan dalam pertimbangan hakim yang menyinggung tentang latar belakang pengajuan permohonan yang menjadi perilaku sosial di masyarakat, ketaatan terhadap proses administrasi di bidang kehidupan bermasyarakat, dan adanya kesadaran dari masyarakat selaku pemohon untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. This study aims to determine the factors that are the reasons for the application for Isbat Nikah at the Pangkajene Religious Court and determine the legal basis and considerations of the Judge in applying for Isbat Nikah at the Pangkejene Religious Court. The research method used is qualitative field research with analytical descriptive, which reveals the laws and regulations relating to legal theories that are the object of study in providing a comprehensive picture of the completion of the Isbat marriage application at the Pangkajene Religious Court after obtaining the depiction is then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the factors causing the application for isbat marriage at the Pangkajene Religious Court are not having a marriage book, whose marriage is not registered, not recorded at the Office of Religious Affairs, so he does not have a basis for his marriage, arrangements for inheritance and arrangements for Hajj and arrangements for taspen fund. In addition, based on legal considerations, the Judge who decided on the application for marriage isbat at the Pangkajene Religious Court was the Judge still referring to Article 14 of the KHI on the terms and pillars of marriage, Article 19 of the KHI on guardians of marriage, Article 30 of the KHI on the dowry, Article 39 of the KHI on the prohibition of marriage due to ties. The blood that is not found in the union of the applicants, Articles 40 to 44 of the KHI concerning the Prohibition of Marriage, which is not found in the marriage of the applicants, has complied with Article 14 of the KHI and does not violate Article 39 of the KHI and Article 40 of Article 44 of the KHI in the marriage of the applicants, as for the sociological aspects and also the philosophical elements depicted in the Judge's considerations, which allude to the background of filing an application which becomes social behavior in society, adherence to administrative processes in the field of social life, including awareness from the community as the Petitioner to implement the provisions of laws and regulations.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA KESUSILAAN DI PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR Muh. Alifwansah. S; Ruslan Renggong; Waspada Waspada
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4472

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggali perspektif filsafat hukum terhadap kasus kesulilaan di lingkungan militer. Melalui analisis filosofis, penelitian ini menyelidiki kerangka konseptual etika dan moralitas yang membentuk penanganan kasus-kasus kesulilaan. Diskusi mencakup refleksi tentang hak asasi manusia, tanggung jawab moral individu, dan dampaknya terhadap struktur disipliner di militer. Artikel ini juga mengevaluasi relevansi dan aplikasi prinsip-prinsip hukum internasional dalam menanggapi tindakan kesulilaan di dalam militer. Dengan menyoroti pertentangan dan keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan perlindungan hak individu, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana filosofi hukum membentuk pemahaman terhadap tindak pidana kesulilaan di konteks militer. Implikasi filosofis dari pendekatan ini diharapkan memberikan pandangan yang kaya dan berdimensi terhadap upaya penegakan hukum di militer. Studi ini penting bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan yang berkepentingan dalam pengembangan etika dan penegakan hukum di lingkungan militer. This article aims to explore the perspective of legal philosophy on cases of indecency within the military environment. Through a philosophical analysis, this research investigates the conceptual framework of ethics and morality that shapes the handling of indecency cases. The discussion includes reflections on human rights, individual moral responsibilities, and their impact on the disciplinary structure within the military. The article also evaluates the relevance and application of international legal principles in responding to acts of indecency within the military. By highlighting the tensions and balance between security needs and the protection of individual rights, this study provides deep insights into how legal philosophy shapes the understanding of indecent offenses in a military context. The philosophical implications of this approach are expected to provide a rich and dimensional view of law enforcement efforts in the military. This study is important for academics, legal practitioners, and policy makers with an interest in the development of ethics and law enforcement in the military.
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 SABU DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI SELATAN Muhammad Nur Ichsan; Baso Madiong; Waspada Waspada
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4484

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran kepolisian dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika golongan 1 sabu dan faktor penghambat penyidikan di Wilayah Hukum Polda Sulsel. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penyidikan tindak pidana narkotika golongan 1 sabu di wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan yaitu dengan menerima laporan, melakukan tindakan pertama, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi, penahanan, serta pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan. Faktor penghambat pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika golongan I sabu di wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi SDM, sarana dan prasarana, serta anggaran. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi kesadaran hukum masyarakat budaya hukum serta adanya tekanan terhadap penyidik. This study aims to analyze the effectiveness of the police's role in investigating the abuse of class 1 methamphetamine narcotics and factors inhibiting investigations in the South Sulawesi Regional Police jurisdiction. The research method used is normative legal research. The results of the study indicate that the effectiveness of investigating class 1 methamphetamine narcotics crimes in the South Sulawesi Regional Police jurisdiction is by receiving reports, taking first action, arresting, searching, confiscating, examining suspects and witnesses, detaining, and transferring case files to the prosecutor's office. Factors inhibiting the implementation of investigations of class I methamphetamine narcotics crimes in the South Sulawesi Regional Police jurisdiction are influenced by internal and external factors. Internal factors include human resources, facilities, infrastructure, and budget. While external factors include public legal awareness, legal culture, and pressure on investigators.