<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah serta kendala yg menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penanganan hukum pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Bawaslu Kabupaten Majene. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dan data yang digunakan adalah data hukum Primer, sekunder dan tersier. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif agar mudah dipahami dalam menguraikan masalah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan penanganan penyelesaian pelanggaran dalam pemilukada di Kabupaten Majene belum terlaksana dengan baik, dikarenakan rekomendasi Bawaslu dari hasil pemeriksaan kepada KPU maupun lembaga terkait tidak ditindaklanjuti dengan baik. Sementara kendala yang teridentifikasi sebagai faktor penghambat dalam penyelesaian pelanggaran disebabkan oleh ketidak jelasan aturan, intervensi dan keamanan terhadap pihak bawaslu yang melakukan pemeriksaan atas temuan pelanggaran. This study aims to analyze the handling of regional head election violations and the constraints that become inhibiting factors in the implementation of legal handling of regional head election violations in the Bawaslu of Majene regency. The research method used is empirical juridic research and data used primary, secondary, and tertiary legal data. Data were analyzed qualitatively so that it was easy to understand in describing the problem. Based on the result of the research, it is known that the handling of violations in post-conflict local elections in Majene Regency has not been carried out properly because the bawaslu recommendations from the examination result to the KPU and related institutions have not been followed up properly. At the same time, the obstacles identified as inhibiting factors in the resolution of violations were caused by unclear rules. Interventions and security for the Bawaslu, which conducted examinations of violation findings.]]>
