<![CDATA[Berdasarkan PP No. 94 tahun 2021, pasal 1, ayat 4, disiplin dalam organisasi pemerintahan yang disebut disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan terkait pelanggaran disiplin pada pasal 1 ayat 6, menjelaskan bahwa pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Dalam pemantauan atau observasi penulis di Kantor Dinas Perhubungan, masih ditemukan ketidakdisiplinan pegawai ASN yakni, masih ada pegawai ASN yang terlambat masuk kantor di pagi hari. Masih ada yang masuk lewat pukul 08.00 WIB. Selain itu, kebiasaan pegawai yang sering pulang kerumah untuk kepentingan pribadi pada saat jam kerja menyebabkan banyak pekerjaan tertunda, juga masih ada. Selama ini, di kantor sudah dilaksanakan cara fingerprint untuk memastikan ketepatan kehadiran pegawai ASN agar malu untuk terlambat. Namun peneguran karena pelanggaran keterlambatan masih belum efektif sehingga berakibat pada kinerja pekerjaan yang tertunda. Pimpinan juga sudah melakukan komunikasi yang baik agar pegawai bekerja tanpa tekanan namun hal ketidakdisiplinan masih tetap ada. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian memiliki kewenangan dalam memberikan informasi terkait dan terlibat strategi kepemimpinan di kantor dinas perhubungan Kabupaten Karo Adapun hasil penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo memiliki strategi tersendiri dalam meningkatkan disiplin bawahannya. Strategi kepemimpinan kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo sinilai berhasil meningkatkan disiplin pegawai. Ada 11 hal yang menjadi hambatan dalam strategi kepemimpinan kepala dinas perhubungan Kabupaten Karo sehingga berpotensi tidak efektif. Antara lain, sumber daya manusia, mental ASN, keinginan untuk memajukan/meningkatkan disiplin pegawai, kurangnya kesadaran dari ASN tentang tugas dan tupoksinya, dan arana dan prasarana kantor dinas perhubungan. Faktor pendukung strategi kepemimpinan kepala dinas perhubungan Kabupaten Karo antara lain adanya sosialisasi perundangundangan, penerapan aturan disiplin kepegawaian, ketegasan dari Kepala Dinas, kesadaran dari ASN tentang tugas dan tupoksinya, dan fasilitas prasarana dalam menjalankan tugas]]>
