Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram
Ufran Ufran
Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI : (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1616K/PID.SUS/2013) Abdurrahman; Ufran Ufran
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Journal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2509

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang bertujuan untuk mengetahui penerapan pemberatan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013. Berdasarkan pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis atas fakta persidangan disesuaikan dengan alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan Perbarengan yakni perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Jaksa serta Hakim harus harus tegas dalam memberikan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu terhadap para koruptor yang selaku pejabat negara. Karena dikhawatirkan akan memberikan peluang kedua bagi pelaku untuk menjabat dan melakukan korupsi kembali
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN DALAM KAWASAN HUTAN TUTUPAN NEGARA : (Studi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) Aris Rimawan; Ufran Ufran
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Journal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2559

Abstract

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara serta Bagaimana implementasi penegakan hukum kerusakan hutan di wilayah NTB oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dengan mengkaji melalui beberapa pendekatan yakni Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Sosiologis, Pendekatan Konseptual. Kewenangan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Dalam hal ini kewenangan Balai bersifat koordinatif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, Implementasi penegakan hukum kerusakan hutan di wilayah NTB oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dilakukan secara Litigasi namun pada kasus-kasus tertentu dilakukan musyawarah antara Balai dan masyarakat yang dimana hasil musyawarah tersebut pelaku Perusakan hutan dilepaskan karena masyarakat mengganggu ketertiban umum jika pelaku tidak dilepaskan sehingga penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami dengan jelas dan tidak menghalang-halangi proses penyidikan dan penyelidikan.
STUDI KOMPARASI ANTARA INDONESIA DENGAN THAILAND TERKAIT KEBIJAKAN LEGALISASI GANJA Akbar Yudha Pratama Jamaludin; Ufran Ufran; Lalu Saepuddin
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Journal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2578

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaturan ganja di Indonesia dan di Thailand, serta mengkaji dampak kebijakan legalisasi ganja Indonesia dan di Thailand. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, pendekatan statutoria dan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai ganja di Indonesia dan di Thailand telah diatur melalui Naracotics Code B.E. 2564 Tahun 2021, sedangkan di Indonesia ganja diatur di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tanaman jenis ganja di Indonesia hingga saat ini merupakan suatu tanaman yang haram dan merugikan. Dampak legalisasi ganja medis di Thailand karena memiliki keuntungan dari berbagai sektor seperti, ekonomi, sosial dan kesehatan. Jika di bandingkan dengan negara Indonesia, negara Indonesia belum juga melegalkan penggunaan ganja karena beberapa alasan dan dampak negatifnya padahal jika dilihat dari segi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat ganja dapat digunakan sebagai bahan pengobatan.
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI PELAYANAN PUBLIK : ( STUDI WILAYAH DI POLRES LOMBOK BARAT ) Neng Anisa Is Amalia; Ufran Ufran
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Journal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2747

Abstract

Penelitian ini betujuan untuk adalah mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar di pelayanan publik dan menganalisis apa saja kendala yang dihadapi kepolisian terhadap penanganan tindak pidana pungutan liar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Sosiologis (Social Approach). Upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar yaitu pendekatan preventif dan represif. Kendala yang dihadapi kepolisian terhadap penangganan tindak pungutan liar ini adalah mencakup kendala aspek pribadi dan aspek organisasi.
Co-Authors Abdurrahman Akbar Yudha Pratama Jamaludin Aris Rimawan Lalu Saepuddin Neng Anisa Is Amalia