Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UNES Journal of Swara Justisia
Fahmiron Fahmiron
Universitas Ekasakti
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITASPEMBEBASAN BERSYARATDAN CUTI MENJELANG BEBASSERTA CUTI BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN DALAM UPAYA MENGATASI OVER CAPACITY DI LAPAS KLAS II A PADANG Darwan Darwan; Fahmiron Fahmiron
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The pattern of guidance in the penal system based on UU No. 12 Tahun 1995 concerning Pemasyarakatan is done gradually until the efforts of integrating prisoners and prisoners to the community through conditional free program in the form of Conditional Liberal (PB), Free Before Leave (CMB) and Conditional Leave (CB). To see the implications of this matter, it can be seen directly about the effectiveness of the program free of conditional in Prisons in its implementation in Lapas Klas IIA Padang which has over 200% capacity over the existing capacity. This study uses primary data as the main data obtained from interviews, supporting data is secondary data obtained from the results of literature research/document studies. Based on the result of the research, it is found that the procedure of Conditional Free Program implementation at Lapas Klas IIA Padang based on the provision of Human Rights Permenkum No. 21 Tahun 2013 which was amended by Permenkum HAM No. 21 Tahun 2016. Referring to the rule of Lapas Klas IIA Padang runs a conditional free program with administrative governance system in Lapas Klas IIA Padang intended to streamline and optimize the implementation of the program free of conditional, so it can be seen the effectiveness of the implementation of the program in overcoming the advantages Capacity at Lapas Klas IIA Padang based on percentage comparison parameters between the number of increase in the implementation of the program free of conditional with the percentage increase in the number of homes in Lapas Klas IIA Padang. The implementation of a parole program at Lapas IIA Padang faces several obstacles including obstacles in the legal administration system, constraints from prisoners and prisoners and the obstacles posed by legal rules that provide tightening on the implementation of the free program as regulated in PP Nomor 99 Tahun 2012.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PRAPERADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK NOMOR 03/PID.PRA/2015/PN.PDG Bezanolo Telaumbanua; Fahmiron Fahmiron
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

These days, objection with band of praperadilan have old tuff to Indonesia society. Along with existence of growth of is understanding of society will the truth of of law so that/ to be its rightss as free society and independence fufilled. If us pay attention that inseparable law of society, there is reason also to say that the source of law is society. Even if that way, still need furthermore clarification that such of society here is relation/link among/between individual in an coexistence. Source of law in fact is awareness of society whereof which is felt fair in arranging peaceful and orderly social life. As for problems which is told in this thesis is first, what becoming the reason of application in raising objection to doing an injustice embezzlement of Iease ? Both/ second, how onsideration of judge to application of raperadilan raised by doing an injustice embezzlement of Iease at District Court of Klas I A Field.
PERMOHONAN PIDANA TERHADAP PNS YANG MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA NARKOBA: (Nomor Studi Kasus : 109/109/Pid.Sus/2016/PN. Pmn dan Nomor Kasus : 104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn) Edi Harto; Otong Rosadi; Fahmiron Fahmiron
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i3.167

Abstract

The abuse ofnarcoticsinPariamancityisnotonlydoneby publicbutalsoby civil servant.The narcoticscrime are done by civilservantinPariamancityisabuse of narcotics Part Ifor theirselves asmentionedin theLaw Number 35Year 2009 about Narcotics.Forthis action,thePariamanCourtgivespunishmentnamelyasprisoner forone yeartotheaccuses.The problemsinthisstudyare:First,howaboutthe implementationofcriminalsanctionto civilservantwhodoesthenarcoticcriminal law in the cases 109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn and the cases number:104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn?Second,howthejudge’sconsiderationinapplyingthecriminalsanctiontothecivilservantwhodoesthenarcoticcriminallawinthecases109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn the cases number: 104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn?This research is legal research with analytical descriptive specifications. The approachusedisanormativejuridicalapproachandsupportedbyanempirical juridicalapproach.Thedatasourcesusedaresecondarydatawithdatacollection techniquesintheformof documentstudiesandfieldstudiesthrough interviews.Then the data is analyzed qualitatively and described indescriptiveanalytical form. Keyword : Criminal, Civil Servant, Narcotics
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK ATAS MEREK PELUMAS KENDARAAN BERMOTOR OLEH PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMATERA BARAT: (Analisis Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR) Yudha Legowo; Fahmiron Fahmiron; Iyah Faniyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i2.212

Abstract

Merek memiliki daya jual tinggi bagi pelaku usaha sehingga mendatangkan keuntungan. Terhadap penggunaan merek tanpa hak telah diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tindak pidana dibidang Merek terjadi di Kota Padang Pariaman dan ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar, sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR. Disamping melanggar hak kekayaan intelektual, tindakan tersebut juga berakibat pada konsumen sebagai pengguna dari suatu produk. Maka diperlukan penegakan hukum terhadap bentuk tindak pidana dibidang merek, guna wujud penegakan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Berdasarkan pembahasan dan analisis dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Penegakan hukum terhadap tindak pidana hak atas merek pelumas kendaraan bermotor oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR diawali adanya laporan dari kuasa hukum PT. Federal Karyatama, kemudian dilakukan penyelidikan, penyidikan, hingga perkara tersebut dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan Putusan Nomor:226/ Pid.Sus/2018/PN.Pmn terhadap Masri Pgl Mas divonis bersalah dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Kedua, Kendala yang dihadapi Penyidik yaitu pertama kendala faktor hukum dimana tindak pidana hak atas merek bersifat delik aduan, sehingga kepolisian hanya dapat bertindak setelah adanya laporan dari pemegang hak atas merek yang dirugikan. Kedua kendala faktor penegak hukum yaitu masih terbatasnya pelaksanaan pendidikan kejuruan bagi personil Subdit I Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat sehingga berpengaruh pada keoptimalan dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana hak atas merek. Ketiga faktor masyarakat yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana hak atas merek.
ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN INTEGRASI UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 (Studi Kasus Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang) Yessy Irawan; Fahmiron Fahmiron; Iyah Faniyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i3.227

Abstract

Pemerintah Indonesia menetapkan wabah penyebaran virus mematikan Covid-19 ini sebagai Bencana Nasional, dan menetapkan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Hal ini sangat berdampak juga dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang over kapasitas sehingga menjadi tempat sangat rentan penularan Covid-19. Untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dibawah pengawasan Bapas, khususnya disini Pada Bapas Klas I Padang melalui Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020.
EFEKTIVITASPEMBEBASAN BERSYARATDAN CUTI MENJELANG BEBASSERTA CUTI BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN DALAM UPAYA MENGATASI OVER CAPACITY DI LAPAS KLAS II A PADANG Darwan Darwan; Fahmiron Fahmiron
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 1 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (April 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The pattern of guidance in the penal system based on UU No. 12 Tahun 1995 concerning Pemasyarakatan is done gradually until the efforts of integrating prisoners and prisoners to the community through conditional free program in the form of Conditional Liberal (PB), Free Before Leave (CMB) and Conditional Leave (CB). To see the implications of this matter, it can be seen directly about the effectiveness of the program free of conditional in Prisons in its implementation in Lapas Klas IIA Padang which has over 200% capacity over the existing capacity. This study uses primary data as the main data obtained from interviews, supporting data is secondary data obtained from the results of literature research/document studies. Based on the result of the research, it is found that the procedure of Conditional Free Program implementation at Lapas Klas IIA Padang based on the provision of Human Rights Permenkum No. 21 Tahun 2013 which was amended by Permenkum HAM No. 21 Tahun 2016. Referring to the rule of Lapas Klas IIA Padang runs a conditional free program with administrative governance system in Lapas Klas IIA Padang intended to streamline and optimize the implementation of the program free of conditional, so it can be seen the effectiveness of the implementation of the program in overcoming the advantages Capacity at Lapas Klas IIA Padang based on percentage comparison parameters between the number of increase in the implementation of the program free of conditional with the percentage increase in the number of homes in Lapas Klas IIA Padang. The implementation of a parole program at Lapas IIA Padang faces several obstacles including obstacles in the legal administration system, constraints from prisoners and prisoners and the obstacles posed by legal rules that provide tightening on the implementation of the free program as regulated in PP Nomor 99 Tahun 2012.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PRAPERADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK NOMOR 03/PID.PRA/2015/PN.PDG Bezanolo Telaumbanua; Fahmiron Fahmiron
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 1 (2018): Unes Journal of Swara Justisia (April 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

These days, objection with band of praperadilan have old tuff to Indonesia society. Along with existence of growth of is understanding of society will the truth of of law so that/ to be its rightss as free society and independence fufilled. If us pay attention that inseparable law of society, there is reason also to say that the source of law is society. Even if that way, still need furthermore clarification that such of society here is relation/link among/between individual in an coexistence. Source of law in fact is awareness of society whereof which is felt fair in arranging peaceful and orderly social life. As for problems which is told in this thesis is first, what becoming the reason of application in raising objection to doing an injustice embezzlement of Iease ? Both/ second, how onsideration of judge to application of raperadilan raised by doing an injustice embezzlement of Iease at District Court of Klas I A Field.
PERMOHONAN PIDANA TERHADAP PNS YANG MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA NARKOBA: (Nomor Studi Kasus : 109/109/Pid.Sus/2016/PN. Pmn dan Nomor Kasus : 104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn) Edi Harto; Otong Rosadi; Fahmiron Fahmiron
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 3 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (October 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i3.167

Abstract

The abuse ofnarcoticsinPariamancityisnotonlydoneby publicbutalsoby civil servant.The narcoticscrime are done by civilservantinPariamancityisabuse of narcotics Part Ifor theirselves asmentionedin theLaw Number 35Year 2009 about Narcotics.Forthis action,thePariamanCourtgivespunishmentnamelyasprisoner forone yeartotheaccuses.The problemsinthisstudyare:First,howaboutthe implementationofcriminalsanctionto civilservantwhodoesthenarcoticcriminal law in the cases 109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn and the cases number:104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn?Second,howthejudge’sconsiderationinapplyingthecriminalsanctiontothecivilservantwhodoesthenarcoticcriminallawinthecases109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn the cases number: 104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn?This research is legal research with analytical descriptive specifications. The approachusedisanormativejuridicalapproachandsupportedbyanempirical juridicalapproach.Thedatasourcesusedaresecondarydatawithdatacollection techniquesintheformof documentstudiesandfieldstudiesthrough interviews.Then the data is analyzed qualitatively and described indescriptiveanalytical form. Keyword : Criminal, Civil Servant, Narcotics
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK ATAS MEREK PELUMAS KENDARAAN BERMOTOR OLEH PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMATERA BARAT: (Analisis Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR) Yudha Legowo; Fahmiron Fahmiron; Iyah Faniyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 4 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i2.212

Abstract

Merek memiliki daya jual tinggi bagi pelaku usaha sehingga mendatangkan keuntungan. Terhadap penggunaan merek tanpa hak telah diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tindak pidana dibidang Merek terjadi di Kota Padang Pariaman dan ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar, sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR. Disamping melanggar hak kekayaan intelektual, tindakan tersebut juga berakibat pada konsumen sebagai pengguna dari suatu produk. Maka diperlukan penegakan hukum terhadap bentuk tindak pidana dibidang merek, guna wujud penegakan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Berdasarkan pembahasan dan analisis dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Penegakan hukum terhadap tindak pidana hak atas merek pelumas kendaraan bermotor oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR diawali adanya laporan dari kuasa hukum PT. Federal Karyatama, kemudian dilakukan penyelidikan, penyidikan, hingga perkara tersebut dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan Putusan Nomor:226/ Pid.Sus/2018/PN.Pmn terhadap Masri Pgl Mas divonis bersalah dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Kedua, Kendala yang dihadapi Penyidik yaitu pertama kendala faktor hukum dimana tindak pidana hak atas merek bersifat delik aduan, sehingga kepolisian hanya dapat bertindak setelah adanya laporan dari pemegang hak atas merek yang dirugikan. Kedua kendala faktor penegak hukum yaitu masih terbatasnya pelaksanaan pendidikan kejuruan bagi personil Subdit I Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat sehingga berpengaruh pada keoptimalan dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana hak atas merek. Ketiga faktor masyarakat yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana hak atas merek.
ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN INTEGRASI UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 (Studi Kasus Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang) Yessy Irawan; Fahmiron Fahmiron; Iyah Faniyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 3 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i3.227

Abstract

Pemerintah Indonesia menetapkan wabah penyebaran virus mematikan Covid-19 ini sebagai Bencana Nasional, dan menetapkan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Hal ini sangat berdampak juga dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang over kapasitas sehingga menjadi tempat sangat rentan penularan Covid-19. Untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dibawah pengawasan Bapas, khususnya disini Pada Bapas Klas I Padang melalui Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020.
Co-Authors Bezanolo Telaumbanua Darwan Darwan Edi Harto Iyah Faniyah, Iyah Otong Rosadi Yessy Irawan Yudha Legowo