This Author published in this journals
All Journal Tabayyun
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BOGOR DI ERA OTONOMI DAERAH: Studi Pembentukan Perda No. 23/2008 Tentang Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Bogor Daden Fikruzzaman
Tabayyun Vol 1 No 1 (2020): Tabayyun : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat ini, Indonesia sedang menjalankan otonomi daerah secara nyata, sebagai konsekuensi terjadinya pergeseran dari sistem sentralistik ke sistem desentralistik. Prinsip otonomi daerah, sebagaimana di atur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, menggali potensi daerah dan sumber-sumber lainnya untuk membangun demokrasi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Dengan prinsip ini, maka daerah diharapkan dapat lebih mandiri dan mempunyai daya saing terhadap daerah lainnya. Seiring dengan itu, untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, reformasi birokrasi khususnya dalam bidang pelayanan publik mulai dibenahi. Saat ini, hampir seluruh daerah Kabupaten/Kota di Indonesia sedang menjalankan reformasi birokrasi termasuk Kabupaten Bogor. Tesis ini memfokuskan tentang jalannya reformasi birokrasi Kabupaten Bogor di era otonomi daerah yang ditandai dengan dibentuknya Badan Perijinan Terpadu (BPT), melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri No. 24/2006) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu, dan Peraturan Daerah (Perda) No. 23 tahun 2008. Pembentukan BPT merupakan produk reformasi birokrasi dan keputusan politik yang sangat tepat, yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor dan DPRD Periode 2004-2009 dalam hal pelayanan publik. Pokok masalahnya adalah bagaimana jalannya reformasi birokrasi di Kabupaten Bogor, dan sejauhmana terjadinya dinamika politik dalam proses pembentukan BPT tersebut. Untuk membahas pokok masalah tersebut di atas, akan menggunakan teori tentang proses pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh David Easton melalui teori Analisa Sistem Politik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, reformasi birokrasi di Kabupaten Bogor dapat berjalan karena adanya kemauan politik dari pemerintah Kabupaten Bogor dan DPRD untuk merespons tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik. Dalam proses pengambilan keputusan, telah terjadi dinamika politik kompromi antara eksekutif dan legislatif yang melahirkan perda No. 23/2008 tentang pembentukan BPT Kabupaten Bogor.
KOMUNIKASI POLITIK PARTAI ISLAM MENJELANG PEMILU Daden Fikruzzaman; Helnafri Ankesa
Tabayyun Vol 3 No 1 (2022): Tabayyun: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini melihat bentuk komunikasi politik partai islam di Indonesia sebagai strategi kampanye menjelang pemilu. Strategi komunikasi politik yang digunakan di Indonesia dalam mempengaruhi konstituen pada Pemilu legislatif adalah; Pertama, merangkul kalangan muda atau millennial. Dari mulai rekrutmen anak-anak muda untuk menjadi pengurus atau kader, kemudian terlibat langsung dengan kegiatan mereka. Kedua, untuk kalangan orang tua menggunakan strategi dengan membangun komunikasi dan silaturahmi kepada tokoh masyarakat, ulama, pondok pesantren dan majelis taklim.Selain itu keterlibatan para Ulama di dunia politik sangat berperan penting dalam penyampaian visi politik kepada masyarakat pada saat berkampanye. Ada beberapa komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik islam di Indonesia, yaitu: Pertama, isu kejujuran dan tidak mengobral janji; Kedua, isu perlunya pembangunan berkesinambungan antara fisik material dengan mental spiritual; dan Ketiga, isu perlunya melibatkan peran serta masyarakat dalam politik. Strategi komunikasi yang dijalankan oleh partai politik islam ini didasari oleh tipologi partai islam di Indonesia yaitu: Pertama, Formalistik. Kedua, substansivistik. Ketiga, Fundamentalisme.Dalam kaitannya dengan pengelompokan partai politik Islam dapat dikategorikan ke dalam beberapa bagian. Diantaranya Islam sebagai simbol, Islam sebagai landasan organisasi, serta Islam sebagai basis massa. Dengan kata lain bahwa Islam yang hadir sebagai sebuah agama, namun dalam penerapan nilai-nilainya menggunakan sebuah media yang mungkin bisa diterima oleh semua golongan. Oleh karena Indonesia bukan merupakan Negara Islam tetapi merupakan negara yang mayoritas dihuni oleh masyarakat Islam.
STRATEGI HUMAS DALAM MENINGKATKAN CITRA POSITIF ULAMA YANG BERPOLITIK Daden Fikruzzaman
Tabayyun Vol 3 No 2 (2022): Tabayyun: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya citra positif yang terbentuk ditengah masyarakat, kepada ulama yang terjun kedunia politik. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan pendukung para ulama untuk ikut andil dan bergabung dengan partai politik. Citra sendiri merupakan salah satu faktor penting yang menunjang kesuksesan sebuah lembaga atau perusahaan, yang mana biasanya dikelola oleh seorang humas. Penelitian yang berjudul “Strategi Humas Dalam Meningkatkan Citra Positif Ulama Yang Berpolitik”, memiliki rumusan masalah pokok bagaimana strategi yang dilakukan humas dalam meningkatkan citra positif para ulama yang berpolitik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan humas untuk meningkatkan citra positif yang telah dimiliki seorang ulama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan antara lain mereduksi data, mendisplay data, serta verifikasi data. dalam meningkatkan citra positif ulama adalah humas antara lain; Pertama, melakukan kegiatan sosial untuk menarik simpati khalayak. Kedua, yang dilakukan humas adalah mempublikasikan profil ulama berpolitik dengan jejak digital yang positif kepada khalayak dengan menggunakan media massa. Ketiga, jika muncul opini negatif dari public, maka humas langsung menanggapi dan menyelesaikan secara profesional. Humas juga berperan menjadi fasilitator dalam menjembatani ulama dan partai politik dengan pihak eksternal, menjalin kerjasama dengan pihak di luar perusahaan dan membina hubungan baik kepada pihak eksternal maupun di internal perusahaan sendiri, serta menjadi pihak yang dipercaya untuk melakukan komunikasi dua arah antara pihak internal dan eksternal partai. Faktor pendukung humas dalam meningkatkan citra positif antara lain adalah partisipasi ulama dalam memanfaatkan partai politik, potensi dan profil ulama yang baik, media dan waktu yang digunakan, materi yang disampaikan, metode yang digunakan, masyarakat setempat, pemerintah setempat. Adapun faktor yang menjadi penghambat humas dalam meningkatkan citra positif partai adalah aktivitas humas partai dalam membentuk citra positif ulama yang berpolitik hanya baik dalam citra di media massa atau pers saja.