<![CDATA[Penelitian ini tentang permasalahan implementasi UMK di Kabupaten Kebumen yang sangat komplek apabila dilihat dari formulasi kebijakan, proses kebijakan dan dampak kebijakan memunculkan beberapa masalah yang menyebabkan implementasi UMK sulit dilaksanakan. Dalam tulisan ini akan mengkaji implementasi Upah Minimum Kabupaten yang dipengaruhi perilaku hubungan antar organisasi pelaksana yaitu komitmen dan koordinasi dalam organisasi SPSI/PUK, perilaku implementor yaitu peran kontrol dan profesional dari pemerintah serta pengusaha dan perilaku kelompok sasaran Respon terhadap norma dan peraturan perburuhan, dan kepuasan kerja dari buruh. Penelitian ini menggunakan desain survei dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan kuesioner, wawancaradan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik sampling digunakan adalah Proposional Cluster Random Sampling. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikant perilaku hubungan antara organisasi pelaksana terhadap Implementasi Upah Minimum Kabupaten dengan koefisien korelasi sebesar 0,690; kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan perilaku implementor terhadap implementasi Upah Minimum Kabupaten dengan koefisien korelasi sebesar 0,864; ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan pengaruh antara variabel perilaku kelompok sasaran terhadap implementasi Upah Minimum Kabupaten dengankoefisien korelasi sebesar 0,846; keempat, terdapat pengaruh positif dan signifikan perilaku kelompok sasaran dengan implementasi upah minimum kabupaten dengan kofisien korelasi sebesar 0,846; kelima, pengaruh bersama-sama perilaku hubungan antar organisasi pelaksana PUK/SPSI sebagai organisasi pekerja agar meningkatkan komitmen dan koordinasinya bersama variabel perilaku implementor dan perilaku kelompok sasaran terhadap Implementasi Upah Minimum kabupaten dengan koefisien korelasi sebesar 16.131.]]>
