<![CDATA[Upaya untuk mengatasi masalah stunting terintegrasi serta penguatan kerjasama lintas sektoral perlu dilakukan sampai ke tingkat desa. Tulisan ini bertujuan untuk membuat kebijakan di desa. Perlu adanya komitmen antara kepala desa, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, bidan desa, kader, pemangku adat, dan pemangku kepentingan lainnya agar semua pihak dapat menyukseskan gerakan bebas stunting. Masalah stunting bukan hanya tanggung jawab bidan desa saja. Stunting merupakan masalah yang cukup serius dalam penentu kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) di masa mendatang. Pemecahan masalah harus dilakukan secara terintegrasi dengan semua pihak terkait mulai dari menganalisis penyebab stunting hingga mendapatkan alternatif solusi dalam memecahkan, mengatasi serta pencegahan masalah stunting di desa Sukaraja. Dukungan regulasi dan peraturan kepala desa sangat mendukung agar komitmen gerakan bebas stunting tercapai. Permasalahan yang didapat yaitu penanggulangan stunting belum menjadi prioritas, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang stunting, ASI Eksklusif, dan 1000 HPK, keterbatasan jumlah SDM, serta sanitasi lingkungan yang buruk. Rekomendasi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu perlu dilakukannya door to door untuk penyuluhan terkait KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), ASI-Eksklusif, stunting, dan gizi seimbang agar masyarakat lebih mengindahkan dan menyerap informasi yang disampaikan. Kepala desa perlu membuat kebijakan bagi SDM yang terlibat yaitu dengan memberikan pelatihan wajib agar dapat menganalisis penyebab dan mengevaluasi program yang sudah dilaksanakan sehingga dapat terpetakan dengan baik. Selain itu, diperlukan kebijakan mengenai pemanfaatan dana desa untuk program kesehatan minimal 10%, dan perbaikan sanitasi seperti air bersih, WC umum, dan tempat sampah. ]]>
