<![CDATA[Pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie Jaya tertuang dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah, dimana pada pasal 26 ayat (1) mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman. Namun fakta di lapagan menunjukkan tidak adanya TPS/TPST di kawasan permukiman Kuta Simpang Kacamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. Tujuan dalam penelitian ini pertama, untuk mengetahui tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam pengelolaan sampah. Kedua, untuk mengetahui perspektif fiqh siyāsah tanfiẓiyyah terhadap Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya atas pengelolaan sampah. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif bersumber dari data primer dan skunder dan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian ini, pertama tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum maksimal dalam menjalankan tanggung jawab pelaksanaan pengelolaan sampah. Tetapi tidak dapat diberikan sanksi administrasi dikarenakan DLH tidak mempunyai mitra kerja sesuai dengan pasal 72 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2017. Kedua berdasarkan perspektif fiqh siyāsah tanfiẓiyyah, pemerintahan kabupaten disebut imāmah dan DLH sebagai wazῑr tanfiẓ yang bertujuan untuk membantu pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan kesejahteraan umum seperti kemaslahatan rakyat dan pemerintahan yang baik sesuai dengan konsep hukum Islam.]]>
