Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal hukum IUS PUBLICUM Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Jurnal Dikmas
Vani Wirawan
Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Akar Masalah Maraknya Mafia Tanah Vani Wirawan
Al Yazidiy : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 1 No. 2 (2019): Oktober : Al Yazidiy : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/ay.v1i2.526

Abstract

Crimes committed by theland mafia include land cases that have broad dimensionsso that the existence of the land mafia can hinder economic growth and the entry ofinvestment. This study aims to determine the land mafia and the root cause of the rampantland mafia action. This research is descriptive and analytical with a socio-legal approach. Theresults of this study showed that the land mafia is a large structured and organized group ofpeople or companies that commit crimes in the land sector unlawfully, which has thecharacteristics of a very neat, systematic, reasonable-looking, and legal performance network,but in it still contained illegal actions and violations of the law. Meanwhile, the root of theproblem of the rise of the land mafia is the poor bureaucracy-corruption, lack of publicsupervision, weak law enforcement, higher economic value of land, and the owner's ignoranceof land titles.
Penyelesaian Sengketa Pertanahan: Penyuluhan Hukum Warga Desa Wates Magelang Vani Wirawan
Jurnal DIKMAS Vol. 2 No. 1 (2020): Juni : Jurnal DIKMAS
Publisher : Biro Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarat SETIA Ngabang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/dikmas.v2i1.257

Abstract

The majority of people lack understanding and knowledge regarding land disputes, especially the people of Wates Village, Dukun District, Magelang Regency, in this case for residents who have land problems, namely land disputes which take the form of various kinds of disputes, both land disputes between individuals and community groups. The existence of land disputes fosters the impression that land is a source of problems if one person and another cannot resolve them well. This service activity is carried out using lecture and discussion methods, and is supported by the experience of the resource persons. The targets of this service activity are the residents of Wates Village. The result of this service is that it is hoped that the community will better understand land dispute resolution.
SENGKETA TANAH DAN KONFLIK TANAH: DAMPAK MUNCULNYA MAFIA TANAH Vani Wirawan
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No I (2020): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM STIH Umel Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v1iI.74

Abstract

Mafia tanah dapat mengganggu ketertiban hukum dan menghambat pembangunan, karena kejahatan yang dilakukannya termasuk kasus pertanahan yang berdimensi luas yang mengakibatkan sengketa, konflik, dan perkara tanah dan ruang yang mempunyai ekonomis tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sengketa tanah dan konflik tanah terhadap munculnya mafia tanah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan jenis pendekatan socio-legal. Penelitian ini menghasilkan bahwa keberadaan kasus pertanahan yakni sengketa tanah dan konflik tanah menimbulkan kesan bahwa tanah yang diharapkan sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seakan-akan telah beralih menjadi sumber pemicu timbulnya sengketa dan konflik bagi masyarakat yang didalamnya ada kejahatan mafia tanah, dimana masyarakat itu sendiri sebagai korban. Realita jumlah dan perkembangan sengketa tanah dan konflik tanah merupakan dampak terhadap eksistensi mafia tanah.
Menata Ulang Kebijakan Penggunaan Politik Identitas Era Demokrasi dalam Perspektif Hukum Vani Wirawan
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM STIH Umel Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i1.91

Abstract

Keberagaman di Indonesia telah menjadi penyebab utama terjadinya konflik sepanjang sejarah terutama pasca era demokrasi, seperti konflik antar agama, suku, ras, budaya, dan sebagainya. Konflik-konflik itu semakin berkembang bukan hanya sebagai konflik antara satu identitas, tetapi sudah masuk ke fase baru sebagai konflik antara beberapa identitas yang muaranya berbentuk politik identitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi politik identitas di Indonesia dan proses menata ulang penggunaan politik idenditas dalam perspektif hukum. Metode penulisan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menujukkan bahwa problematik politik identitas era demokrasi ini melalui teori teori psikoanalisis yang menyatakan Kasus Cebong versus Kampret merupakan penekanan id dan ego kedua belah pihak yang egonya mengarah kepada id yang ebih kuat, yang memuculkan kecemasan, permusuhan dan kompetisi. Karena ego yang mengarah ke id terlalu besar, maka rasionalnya mulai tenggelam, sehingga terjadi terkotak kotaknya masyarakat. Sedangkan tawaran penataan ulang penggunaan politik indentitas dalam perspektif hukum berupa penekanan esensi dari politik identitas itu sendiri, berupa ujaran kebencian terkait suku, ras, dan agama yang tercanum dalam Pasal 280 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Komisi II DPR harus mendorong Bawaslu dan para penegak hukum untuk secara tegas menindak pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu yang bersifat ujaran kebencian dan perlu mempertimbangkan untuk menyempurnakan atau melengkapi UU Pemilu tentang pemaknaan politik identitas secara tegas.
Co-Authors