<![CDATA[Kebijakan pencegahan konflik sosial menjadi salah satu hal yang penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis dalam suatu masyarakat. Di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Administrasi Jakarta Utara, pencegahan konflik sosial diimplementasikan melalui berbagai upaya, termasuk pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai wadah partisipasi aktif warga dalam mencegah terjadinya konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan konflik sosial di Kelurahan Warakas. Pendekatan triangulasi digunakan untuk menggabungkan data dari wawancara dengan informan terkait, observasi lapangan, dan analisis dokumentasi berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Konflik Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan konflik sosial di Kelurahan Warakas telah berjalan dengan baik dan mendapat dukungan yang kuat dari pemerintah daerah serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dukungan pemerintah daerah berupa alokasi anggaran, fasilitas, dan kerjasama dengan instansi terkait telah meningkatkan efektivitas program pencegahan konflik. Meskipun terdapat beberapa faktor penghambat, implementasi kebijakan ini memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi seluruh warga. Social conflict prevention policy is crucial to create a safe and harmonious environment within a community. In Warakas Sub-district, Tanjung Priuk, North Jakarta, social conflict prevention is carried out through various efforts, including the establishment of the Community Early Warning Forum (FKDM) as a platform for active community participation in preventing conflicts. This research aims to analyze the implementation of social conflict prevention policy in Warakas Sub-district. The triangulation approach is utilized to combine data from interviews with relevant informants, field observations, and documentation analysis, including the Ministry of Home Affairs Regulation Number 12 of 2006 concerning the Establishment of the Community Early Warning Forum (FKDM), and Government Regulation Number 2 of 2015 concerning the Implementation of Law Number 7 of 2012 concerning Social Conflict. The findings reveal that social conflict prevention in Warakas Sub-district has been successful, receiving strong support from the local government and active participation from the community. Government support, in the form of budget allocation, facilities, and collaboration with relevant institutions, has enhanced the effectiveness of conflict prevention programs. Despite facing certain obstacles, the implementation of this policy has significantly contributed to creating a safe and harmonious environment for all residents. ]]>
