Rahmawati Kusuma
Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Mediated Dispute Resolution in the Distribution of Outsourced Labor in the Gili Tramena Area Rahmawati Kusuma; Zaeni Asyhadie
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 5 No 1 (2023): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2023
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i1.154

Abstract

This research aims to determine how the resolution of labor disputes through mediation in the outsourcing workforce distribution in the Gili Tramena (Trawangan, Meno and Air) tourism area, as well as the factors influencing the effectiveness of labor dispute resolution through mediation in the outsourcing workforce distribution. The legal status between workers and employers in an employment relationship is said to be the same, but empirically, this juridical fact is difficult to establish. In employment relationships, employers are often "perceived" to have a higher status than workers, leading to inequalities and misunderstandings. The issues to be discussed in this research are how labor dispute resolution through mediation in the outsourcing workforce distribution in the Gili Tramena tourism area and the factors influencing labor dispute resolution through mediation in the outsourcing workforce distribution in the Gili Tramena tourism area. This research is expected to provide positive benefits for the development of teaching materials for the Labor Law course at the Faculty of Law, University of Mataran, including enhancing the literature or references for the relevant course. In practical terms, the results of this research are expected to provide input to relevant parties on the methods of labor dispute resolution through mediation in the outsourcing workforce distribution.
PENGUATAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERMOHONAN CERAI TALAQ KARENA NUSYUZ ISTRI Wahyuddin Wahyuddin; Rahmawati Kusuma
Collegium Studiosum Journal Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i1.835

Abstract

Beragamnya konstruksi konsepsi nusyuznya istri dari para fuqaha dan kaburnya bangunan norma perihal ruang lingkup konsepsi nusyuznya istri dalam anatomi hukum positif di Indonesia, ditengarai menjadi pemantik munculnya ketidakadilan bagi istri pada satu sisi. Di sisi lain, tidak sterilnya dialektika proses putusan verstek pada permohonan cerai talaq yang nusyuznya istri sebagai dalil permohonan, juga memberikan potensi-potensi stimulus ketidakadilan bagi istri, baik pada saat proses perceraian maupun pasca perceraian yakni terkait dengan hak-hak nafkahnya maupun akibat dari sematan stigma negative dari nusyuz di ruang-ruang sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator nusyuznya istri menurut ulama mazhab dan hukum positif dan bagaimana urgensitas penerapan prinsip kehati-hatian (precautionary) hakim dalam memeriksa dan memutuskan permohonan cerai talaq dengan alasan nusyuznya istri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, filosofi, konseptual dan teoritik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implikasi dari adanya kekaburan norma dalam KHI perihal indikator-indikator perbuatan nusyuz istri berdampak pada beragamnya pula kategori perbuatan yang dikonstruksikan sebagai perbuatan nusyuz istri yang menjadi alasan suami dalam permohonan cerai talaq; dan hakim dalam memeriksa dan memutuskan permohonan cerai talaq dengan alasan nusyuznya istri harus menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary) dan menjadikannya sebagai bintang pemandu dalam menghadirkan keadilan subtantif bagi para pihak guna untuk mencegah terjadinya kemudaratan (mafsadah) yang lebih besar, atau mencegah terjadinya pereduksian nilai kesyakralan nusyuz sebagai lembaga hukum perceraian seperti, munculnya potensi suatu kebohongan besar (de groten langen) dari suami; dan mencegah dampak buruk dari sematan stigma nusyuz bagi istri pasca perceraian termasuk implikasinya pada hak-hak atas nafkahnya.