Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Dewi Fika Lumban Batu
Universitas Negeri Medan
Economics, Econometrics & Finance Education

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DATA (Studi Kasus Putusan No.356/Pid.B/2020/PN.Bks) Dhiva Dalna Yuzar; Piona Okta Piana; Kahirunnisyah Nasution; Parlaungan Gabriel Siahaan; Dewi Fika Lumban Batu
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 9 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i9.2023.4357-4366

Abstract

Hukum administrasi Negara merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan yang dimana keberadaanya setua dengan konsepsi Negara hukum atau muncul bersamaan dengan diselenggarakannya kekuasaan Negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum tertentu.  Artikel ini bertujuan untuk menguraikan terkait pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan data. Metode penelitian digunakan metode deskriptif dan penelitian kepustakaan. Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, administrasi kependudukan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006  tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa  pelaku/terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan, menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan, tidak berhak mencetak, mengumumkan dan/atau mengedarkan surat kependudukan”; Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana atas Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kependudukan dalam UU Tata Kependudukan. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Co-Authors Dhiva Dalna Yuzar Kahirunnisyah Nasution Parlaungan Gabriel Siahaan Piona Okta Piana