<![CDATA[One of the governments of Indonesia's objectives for renewal and transformation is the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), which would improve the public service system for traffic crimes. The existence of ETLE in Indonesia is badly required for a variety of reasons related to the myriad problems that develop when law enforcement addresses traffic infractions. Since not all Indonesians have mastered technology, it cannot be stated that e-tickets are successful, yet the deployment of ETLE is a workable alternative for imposing sanctions for traffic rule violators. To capture traffic offenses on the road, an ETLE device instantly links to the police department's Command Center. This study's objective is to ascertain how the ETLE policy is being carried out from a law enforcement standpoint. This essay aims to evaluate the ETLE policy's execution in terms of legal certainty and its applicability to Indonesia's legal system. A statutory approach and a normative legal technique are both used in this study Abstrak: Salah satu tujuan pemerintah Indonesia untuk pembaharuan dan transformasi adalah implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), yang akan meningkatkan sistem layanan publik untuk kejahatan lalu lintas. Kehadiran ETLE di Indonesia sangat dibutuhkan karena berbagai alasan yang terkait dengan masalah yang berkembang ketika penegak hukum menangani pelanggaran lalu lintas. Karena tidak semua orang Indonesia telah menguasai teknologi, tidak bisa dikatakan bahwa penilangan berhasil, namun penerapan ETLE adalah alternatif yang praktis untuk memberlakukan sanksi terhadap pelanggar aturan lalu lintas. Untuk menangkap pelanggaran lalu lintas di jalan, perangkat ETLE langsung terhubung ke Pusat Komando Departemen Kepolisian. Tujuan studi ini adalah untuk memastikan bagaimana kebijakan ETLE dilakukan dari sudut pandang penegakan hukum. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ETLE dalam hal kepastian hukum dan aplikasinya pada sistem hukum Indonesia. Pendekatan hukum dan teknik hukum normatif keduanya digunakan dalam penelitian ini. Kata Kunci: Kebijakan, Electronic Traffic Law Enforcement, Kepastian Hukum, Negara Hukum.]]>
