Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia Unes Law Review Menara Ilmu
M. Tartib
Fakultas Hukum, Universitas Batam, Batam, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Perspektif Ekonomi dalam Konstitusi Indonesia dan Relevansinya dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Henry Aspan; M. Tartib; Etty Sri Wahyuni
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.226 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i5.7028

Abstract

Pada penghujung tahun 2019, dunia menghadapi tantangan dengan munculnya Corona Virus Disease (Covid) - 19 yang mewabah di Kota Wuhan, China. Konstitusi mengatur secara umum landasan norma kebijakan oleh Pemerintah. Konstitusi negara yang berbicara tentang persoalan ekonomi terdapat pada pasal ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (Pasal 33 Ayat 1). Asas kekeluargaan Pasal 33 ayat 1 telah menggambarkan secara gamblang bahwa konsep pembangunan ekonomi kita berbasis asas kewarganegaraan amanat kontitusi yang mengarah pada terciptanya negara walfare state. Yaitu negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, pembangunan ekonomi mesti berdasarkan konstitusi secara substantif dengan asas kekeluargaan sebagai soko guru perekonomian yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa. Untuk itu, diperlukan kesadaran dalam menerapkan kembali nilai-nilai ideologi di bidang ekonomi dalam konstitusi secara substansif guna penguatan ekonomi terdampak yang covid-19 ini agar roda ekonomi kembali pulih serta semakin kuat dan kokoh
ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU ATAS HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI) M. Tartib
Menara Ilmu Vol 15, No 1 (2021): VOL. XV NO. 1 OKTOBER 2021
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v15i1.2886

Abstract

Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dimaksudkan sebagai upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut serta penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Muncul persoalan ketika aturan turunannya yang mengatur tentang penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yang diatur didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dinilai tidak profesional dan tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan. Hal ini tampak pada penetapan PIPPIB di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang hampir 96% dari keseluruhan luas wilayah terkategori sebagai kawasan PIPPIB dan hanya menyisakan sekitar 4% wilayah yang bebas dari kawasan PIPPIB. Akibatnya masyarakat Kepulauan Meranti pada umumnya tidak bisa memanfaatkan hak milik atas tanahnya secara utuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum terkait kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru Atas Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut pada penetapan PIPPIB ditemukan tidak professional dan tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan. Pemetaan PIPPIB yang tidak profesional tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang diperparah dengan kondisi wabah Covid 19 yang melanda saat ini. Sebagai solusi maka perlu segera dibentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Kepulauan Meranti yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) atau membentuk Tim Khusus yang bertugas untuk melakukan percepatan proses Kabupaten Kepulauan Meranti keluar dari kategori wilayah yang termasuk dalam wilayah PIPPIB berkerjasama dengan instansi terkait. Kata Kunci : Kesejahteraan, PIPPIB dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Analisis Yuridis Terhadap Pencoretan Pihak dalam Akta Notaris yang Berindikasi Nominee Serta Menimbulkan Ketidakpastian Hukum (Studi Penelitian di Majelis Pengawas Daerah Kota Batam) Elviani Elviani; Soerya Respationo; Muhammad Tartib; Erniyanti Erniyanti
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1153

Abstract

This research uses normative research methods supported by empirical research. By examining the positive laws that apply in Indonesia and analyzing data obtained directly from the field or facts that occur in society. The aim is to find out how the legal regulations, the implementation of deletion and the factors that become obstacles/obstacles and solutions to the deletion of parties in Notarial deeds which are indicated as nominees occur in Indonesia. The research results show that legal regulations in Indonesia still do not have specific regulations regarding the removal of parties in Notarial Deeds who are indicated as nominees. However, in practice, deletions in a Notarial Deed can refer to Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries. Researchers hope that there will be special rules regarding the procedure for writing off a Notarial Deed, based on Court Decision regulations. So as not to create legal uncertainty in implementing law in Indonesia.
Analisis Yuridis Terhadap Bentuk Perubahan Status Tanah Menjadi Hutan Lindung (Studi Penelitian di Kabupaten Bintan) Dheavani Afrila; Soerya Respationo; Muhammad Tartib; Erniyanti Erniyanti
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1161

Abstract

This research uses normative research methods supported by empirical research. By examining the positive laws that apply in Indonesia and analyzing data obtained directly from the field or facts that occur in society. Aims to find out how the legal regulations, implementation and factors that become obstacles/obstacles and solutions to the change in land status to protected forest occur (Research Study in Bintan Regency). The research results show that legal arrangements occurred due to the issuance of the Decree of the Minister of Forestry Number: 173/KPTS-II/1986 dated 06 June 1986 concerning the Designation of forest areas in the Dati I Riau Province Region as Forest Areas, concerning Forestry Implementation. However, in practice, there are still many who do not know how changes in land status can occur. Researchers hope that there will be knowledge of justice for the parties. So as not to create legal uncertainty in implementing law in Indonesia.
Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Organ Yayasan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian di Yayasan Hati Senang Abadi Berkedudukan di Kota Tanjungpinang) Sovia Sovia; Soerya Respationo; Erniyanti Erniyanti; Muhammad Tartib
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1162

Abstract

The purpose of this research is to determine legal regulations, implementation and factors that become obstacles and solutions to the accountability of foundation organs to realize legal certainty at the Hati Senang Abadi Foundation. The data collection technique used is through literature study and interviews. Data processing is carried out using qualitative methods and classified aspects of certain problems and explained in effective sentences. The results of this research show that the legal accountability arrangements for foundation organs are regulated in the Foundation Law and the Articles of Association of each foundation. Based on the data collection and data analysis process, it is known that the organs of the Hati Senang Abadi Foundation carry out good management. Foundation organ already done their job well but still need some advice, education and executive board soberity to run and maximalize role and obligations in running the foundation
Analisis Yuridis Terhadap Peranan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Kantor Notaris Hendy Bkry Agustino Kota Tanjung Pinang) Robi Gotama; Soerya Respationo; M. Tartib; Erniyanti Erniyanti; Ramon Nofrial
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1196

Abstract

This thesis aims to conduct a juridical analysis of the role of notaries in the creation of prenuptial agreements with the objective of ensuring legal certainty within the context of marriage law in Indonesia. This research encompasses a comprehensive examination of the legal regulations governing the role of notaries in the creation of prenuptial agreements, the implementation of notarial practices in the prenuptial agreement process, and the identification of factors that may hinder the attainment of legal certainty. Through a normative legal approach, this thesis analyzes various legal provisions, regulations, and notarial guidelines pertaining to prenuptial agreements. Additionally, this research involves interviews with notaries practicing in this field to gain a deeper understanding of the implementation of the notarial role and the challenges faced in ensuring legal certainty. The findings of this research are expected to provide a more profound insight into the role of notaries in prenuptial agreements and their contribution to legal certainty within the context of marriage law in Indonesia. Furthermore, this study may serve as a foundation for improvements or refinements in legal regulations and notarial practices, aimed at enhancing legal certainty for individuals planning to marry or already married in Indonesia. By combining normative and empirical legal approaches, this thesis seeks to provide a comprehensive picture of the role of notaries in creating legal certainty in marriage agreements.
Co-Authors Dheavani Afrila Elviani Elviani Erniyanti Erniyanti Erniyanti Erniyanti Etty Sri Wahyuni Henry Aspan Ramon Nofrial Robi Gotama Soerya Respationo Soerya Respationo Sovia Sovia