Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Socius: Social Sciences Research Journal Journal Customary Law Indonesian Journal of Law and Justice
Irwan Triadi
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Pelaksanaan Peradilan Koneksitas Dalam Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia Diva Pramesti Islami; Irwan Triadi
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 10 (2023): November
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10149140

Abstract

The ability of general courts to try cases involving crimes committed by both military personnel and civilians is an exception or deviation from the rule that a person must be tried in every court. Articles 3 and 4 of Law Number 5 of 1950 which regulate the authority of military justice and are linked to the topic of criminal acts (crimes and violations), give us a glimpse of the importance of the relationship. In general, general provisions apply to all cases handled jointly by military courts that can be justified and military courts that cannot be justified, unless there are special requirements. For example, losses caused by illegal activities would be more appropriately handled through military justice, provided that the Supreme Court has given its approval for the case to be tried in a military court
Analisis Yuridis Kasus Pelecehan Seksual Yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Karina Hasiyanni Manurung; Irwan Triadi
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 5 (2023): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10258639

Abstract

Sexual harassment is a serious problem that is rampant throughout Indonesia, where it affects various levels of society. The existence of sexual harassment perpetrators in the military is a complicated focal point because it contradicts the main task of the military which should uphold the values of security and state integrity. This research will discuss the criminal liability of members of the Indonesian National Army (TNI) who commit sexual harassment and how law enforcement against members of the Indonesian National Army (TNI) who commit sexual harassment. This research uses normative juridical method with statutory approach and conceptual approach. Through strict law enforcement, it is hoped that a system can be created that can prevent and eradicate acts of sexual harassment among the military, so that the integrity and public confidence in the state defense institutions are maintained.
Pentingnya Hukum yang Tegas dalam Mempertahankan Hak Asasi Manusia: Perspektif Konstitusi: (The Importance of Strict Law in Defending Human Rights: A Constitutional Perspective) Christian Immanuel Situmorang; Rafli Akmal Athallah; Frans Samuel Junero Butar Butar; Irwan Triadi
Journal Customary Law Vol. 1 No. 2 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i2.2427

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip utama dalam konstitusi suatu negara yang bertujuan untuk menjaga kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian dalam masyarakat. Konstitusi mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak-hak individu yang melekat pada setiap individu tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka. Perlindungan HAM menjadi dasar pelaksanaan konstitusi, memastikan kelangsungan hidup masyarakat dan menciptakan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Untuk memastikan integritas HAM, diperlukan hukum yang tegas sebagai alat pelindung untuk mencegah pelanggaran batas yang melanggar ketentuan dalam konstitusi. Hukum yang tegas berperan sebagai tameng yang melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa negara berdiri tegak dalam menjalankan prinsip-prinsip konstitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan HAM di Indonesia dan hal apa saja yang peru ditingkatkan dalam perlindungan serta penerapan HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan ilmu kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah pentingnya hukum yang tegas dalam mempertahankan hak asasi manusia tidak terbantahkan, namun, perlu diimbangi dengan kehati-hatian agar tidak melampaui batas serta tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari hak asasi manusia.
Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Meningkat, Independensi, dan Kualitas: (Judicial Power Reform in Indonesia: Improving Independence, Transparency, and Quality) Christian Immanuel Situmorang; Irwan Triadi
Journal Customary Law Vol. 1 No. 2 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i2.2429

Abstract

Dalam menegakkan supremasi hukum serta menjamin perlindungan hak asasi manusia, setiap individu diperlakukan secara adil di hadapan hukum menjaga independensi dan integritas peradilan harus menjadi prioritas utama bagi negara, dalam melaksanakan tugas dapat dilaksanakan secara efektif dengan penerapan prinsip-prinsip independensi, integritas, dan objektivitas sebagai landasan dalam menjalankan peradilan untuk menciptakan keputusan dan kepastian yang mengikat semua pihak hukum di masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana peran kekuasaan kehakiman dalam menjaga stabilitas kekuasaan negara dan mengawasi penerapan hukum di berbagai sektor, serta upaya reformasi yang dapat dilakukan untuk memperkuat independensi, transparansi, dan kualitas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang peran kekuasaan kehakiman dalam menjaga stabilitas kekuasaan negara dan mengawasi penerapan hukum di berbagai sektor, serta menyediakan kerangka kerja untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan independensi, transparansi, dan kualitas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hasil penelitian ini hakim berperan krusial dalam menjaga stabilitas negara Indonesia melalui penegakan hukum. Penting bagi Indonesia sebagai negara hukum untuk memperkuat integritas, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, dan kemerdekaan hukum dengan peningkatan fasilitas, pelayanan, dan transparansi lembaga peradilan
Pengaruh Film Dokumenter “Dirty Vote” pada Saat Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia: (The Influence of the Documentary Film "Dirty Vote" on the Quiet Period of the 2024 General Election in Indonesia) Angelica Nathaniella; Irwan Triadi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): Juni
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2402

Abstract

Film dokumenter berjudul Dirty Vote dijadwalkan tayang perdana pada 11 Februari 2024, hari tenang menjelang pemilu 2024. Jalur pemilu presiden tahun 2024 dan dugaan insiden-insidennya dibahas dalam Dirty Vote. Dalam video yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono inif, tim beranggotakan lima pakar mengkaji situasi terkait pemilu melalui kacamata analisis hukum tata negara. Untuk menjaga keutuhan pemilu dan menjamin masyarakat yang menyaksikannya mengetahui kelebihan dan kekurangannya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai dampak film dokumenter Dirty Vote yang diproduksi pada masa pemilu atau masa tenang menjelang pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan film Dirty Vote berpengaruh terhadap pemilu 2024 di Indonesia karena banyak membahas kecurangan yang terjadi di tatanan negara saat ini serta menyadarkan masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih pemimpin di Indonesia.
Co-Authors Angelica Nathaniella Christian Immanuel Situmorang Diva Pramesti Islami Frans Samuel Junero Butar Butar Karina Hasiyanni Manurung Rafli Akmal Athallah