<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena-fenomena krisis konflik di Thailand, terutama dalam aspek perubahan pemerintahan Thailand melalui aksi kudeta. Kudeta (Bahasa Perancis: Coup d’etat) merupakan pukulan terhadap negara, atau dapat diartikan pula sebagai bentuk perebutan kekuasaan secara paksa. Aksi kudeta ini dilakukan oleh komponen militer yang berusaha merebut kekuasaan pemerintahan sipil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data diperoleh dari sumber sekunder yang berasal dari jurnal maupun sumber pemberitaan yang kemudian divalidasi dengan teknik triangulasi. Thailand sebagai sebuah negara dunia ketiga yang berada di kawasan Asia Tenggara, pada awalnya memiliki sistem pemerintahan monarki yang seiring dengan pergantian periode pemerintahan, pada pemberontakan kudeta perdana pada tahun 1932 berhasil menggulingkan kekuasaan monarki absolut dan menggantikannya menjadi monarki konstitusional. Mengikuti pemberontakan tersebut adalah sepuluh pemberontakan lainnya dengan 30 kali masa percobaan, di antara lain adalah Kudeta Thailand 1991, Kudeta Thailand 2006, dan Kudeta Thailand 2014 yang secara lebih rinci akan menjadi fokus utama pengkajian dalam penelitian ini. This research aims to examine the phenomena of the conflict crisis in Thailand, especially in the aspect of change in the Thai government through a coup. A coup (French: Coup d'etat) is a blow to the state, or can also be interpreted as a form of forced seizure of power. This coup was carried out by the military component trying to seize power from the civilian government. This research uses qualitative methods, data is obtained from secondary sources originating from journals and news sources which are then validated using triangulation techniques. Thailand, as a third world country in the Southeast Asia region, initially had a monarchical system of government which, along with changes in government periods, in the first coup rebellion in 1932 succeeded in overthrowing the power of an absolute monarchy and replacing it with a constitutional monarchy. Following this rebellion were ten other rebellions with 30 trial periods, including the 1991 Thai Coup, 2006 Thai Coup, and 2014 Thai Coup, which in more detail will be the main focus of study in this research.]]>
