<![CDATA[Perjalanan negara dalam merespon masalah terorisme di Indonesia mengalami banyak dinamika, terutama dinamika politik dalam merumuskan kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme. Ada banyak aktor dan kepentingan politik yang terlibat pada perumusan kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme. Termasuk dinamika pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Tulisan ini bertujuan untuk mengulas Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Pertahanan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif, data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder, data-data yang diperoleh kemudian divalidasi dengan teknik triangulasi data. Adapun teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian ini adalah teori Criminal Justice Model dan War Model. Hasil penelitian ini menyimpukan bahwa Pertama, penanggulangan terorisme di Indonesa menggunakan pendekatan criminal justice model hal tersebut dapat dilihat dari karakteristik pola penanggulangan terorisme di Indonesia yang mengedepankan penegakan hukum. Kedua, jika dihadapkan pada Klasifikasi misi OMSP, maka keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia termasuk dalam Kategori I (Resiko Tinggi). Kategori I melibatkan penggunaan kekuatan militer seperti Penggerebekan, Serangan Langsung Operasi Anti Narkoba, Operasi Evakuasi Masyarakat Sipil, Operasi Pemulihan, Operasi Lawan Pemberontakan dan Operasi Lawan Terorisme. Misi kategori I adalah misi tempur dengan menggunakan kekuatan militer. Ketiga, terdapat kekhawatiran implikasi pelibatan TNI dalam OMSP guna mengatasi terorisme, hal tersebut merupakan kekhawatiran yang wajar dan menjadi bahan pemikiran dalam rangka mencari bentuk/format yang tepat dalam konsep pelibatan TNI guna mengatasi terorisme. The country's journey in responding to the problem of terrorism in Indonesia has experienced many dynamics, especially the dynamics of national politics in formulating policies and strategies for countering terrorism. There are many actors and political interests involved in the formulation of policies and strategies to counter terrorism. Including the dynamics of TNI involvement in counter-terrorism. This phenomenon is still an interesting issue for political science scholars. This paper aims to review TNI's Involvement in Countering Terrorism in Indonesia from the Defense Aspect. The method used in this paper is a qualitative method, data consist of primary and secondary data, where the data validation is done through triangulation techniques. The theory used in analyzing the problem of this research is the theory of Criminal Justice Model and War Model. The results of this study conclude that First, counterterrorism in Indonesia uses the criminal justice model, it can be seen from the characteristics of the pattern of counter-terrorism in Indonesia which prioritizes law enforcement. Second, when faced with the classification of OMSP missions, the involvement of the TNI in countering terrorism in Indonesia is included in Category I (High Risk). Category I involves the use of military force such as Raids, Direct Offensive Anti-Drug Operations, Civil Society Evacuation Operations, Recovery Operations, Counter Insurgency Operations and Counter Terrorism Operations. Category I missions are combat missions using military force. Third, there are concerns about the implications of TNI involvement in OMSP in order to overcome terrorism, this is a reasonable concern and becomes a material for thought in order to find the right form / format in the concept of TNI involvement in overcoming terrorism.]]>
