Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kajian Konstitusi
Warah Atikah
Universitas Jember, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pengaturan Kepemilikan Rumah Susun oleh Warga Negara Asing di Indonesia Artha Munnofa; Warah Atikah
Jurnal Kajian Konstitusi Vol 2 No 2 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2818.069 KB) | DOI: 10.19184/jkk.v2i2.27913

Abstract

Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di Indonesia berdampak besar pada aspek kehidupan masyarakat, termasuk perumahan. Pertumbuhan penduduk yang pesat juga harus diikuti dengan pembangunan kawasan pemukiman. Pertumbuhan penduduk yang cepat berbanding lurus dengan kebutuhan lahan untuk perumahan di perkotaan. Untuk memenuhi kebutuhan rumah khususnya di perkotaan, salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah pembangunan rumah susun. Kemudian kedatangan warga negara asing (WNA) juga menjadi penambah devisa, tidak hanya warga negara Indonesia yang berniat memiliki rumah susun di Indonesia tetapi juga warga negara asing yang juga ingin memiliki rumah susun di Indonesia. Dalam hal ini, peluang kepemilikan rumah susun oleh warga negara asing serta kepastian hukum mengenai kepemilikan rumah susun oleh warga negara asing di Indonesia telah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah konseptual dan perundang-undangan. Dari hasil penelitian. Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa warga negara asing mempunyai kesempatan untuk memiliki rumah susun di atas tanah dengan hak tertentu yaitu hak pakai atas tanah tersebut. Kemudian untuk kepastian hukum atas kepemilikan rumah susun, warga negara asing dapat memiliki sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atas dasar hak pakai dan berada di atas tanah negara.Kata Kunci: Kepemilikan; Rumah Susun; Warga Negara Asing.The very rapid population growth in Indonesia has a major impact on aspects of people's lives, including housing. Rapid population growth must also be followed by the development of residential areas. Rapid population growth is directly proportional to the need for land for housing in urban areas. In order to fulfill housing needs, especially in urban areas, one of the solutions to the problem is the construction of flats. Then the arrival of foreign nationals (foreigners) is also an addition to foreign exchange, not only Indonesian citizens who intend to own flats in Indonesia but also foreign citizens who also want to own flats in Indonesia. In this case, the opportunity for ownership of flats by foreign citizens (WNA) as well as legal certainty regarding ownership of flats by foreign citizens in Indonesia have been regulated in positive law in Indonesia. The research method used in writing this thesis is normative juridical with a conceptual and statutory problem approach. From the research results. From the results of the study, it can be concluded that foreign nationals have the opportunity to own an apartment on land with certain rights, namely the right to use the land. Then for legal certainty of flat ownership, foreign citizens can have a certificate of ownership of the apartment unit on the basis of the right to use and located on state land.Keywords: Ownership; Flats; Foreign Nationals.
Pembangunan Rumah Layak Huni dari Perspektif Hukum Perumahan dan Permukiman Ardimas Akbar Dwi Wahyuwono; Warah Atikah
Jurnal Kajian Konstitusi Vol 2 No 1 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4526.602 KB) | DOI: 10.19184/jkk.v1i3.28446

Abstract

Pembangunan rumah di Desa Dawuhan Kabupaten Trenggalek sering kali tidak memperhatikan standar layak huni, dimana masyarakat dalam melakukan pembangunan hanya menggunakan material seadanya saja selama rumah tersebut dapat berdiri dan di gunakan. Untuk itu akan dibahas tentang perpektif Undang-Undang terkait standar rumah layak huni dan kendala program bantuan pembangunan rumah di Desa Dawuhan Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi standart minimal keselamatan bangunan, kesehatan dan kecukupan luas minimum, maka dapat dikatakan rumah yang di bangun oleh masyarakat di Desa Dawuhan tidak memenuhi Standart minimal, sehingga Pemerintah Trenggalek melakukan pemenuhan hak atas rumah layak huni di Desa Dawuhan dengan cara Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni. Mengingat minimnya pemahaman masyarakat terhadap pembangunan rumah layak huni yang membuat pembangunan rumah tidak layak huni tidak berjalan dengan merata, kesalahan pemahaman atas Program Bantuan Pembangunan dan ketidak jelasan penerima Program Bantuan Pembangunan antara MBR dan warga miskin yang mengakibatkan kecemburuan di masyarakat yang menerima dan tidak menerima Program Bantuan Pembangunan.Kata Kunci: Rumah Layak Huni; Perumahan dan Pemukiman; Program Bantuan Pembangunan.The construction of houses in Dawuhan Village, Trenggalek Regency often does not pay attention to livable standards, where people in carrying out construction only use what materials they have as long as the house can stand and be used. For this reason, we will discuss the perspective of the law regarding livable house standards and obstacles to the house construction assistance program in Dawuhan Village, Trenggalek Regency. Based on the Explanation of Law Number 1 of 2011, a habitable house is a house that meets the minimum standards for building safety, health and sufficient minimum area, so it can be said that the houses built by the community in Dawuhan Village do not meet the minimum standards, so the Trenggalek Government fulfills their rights. for livable houses in Dawuhan Village through the Livable House Construction Assistance Program. Considering the lack of public understanding regarding the construction of livable houses which means that the construction of unlivable houses does not proceed evenly, misunderstandings regarding the Development Assistance Program and lack of clarity regarding the recipients of the Development Assistance Program between MBR and the poor have resulted in jealousy among the people who receive and do not receive the Program. Development Assistance.Keywords: Decent Housing; Housing and Settlements; Development Assistance Program.
Co-Authors Ardimas Akbar Dwi Wahyuwono Artha Munnofa