Garuda - Garba Rujukan Digital

Program Peningkatan Kompetensi Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa di Universitas Al-Azhar dan Universitas Esa Unggul Aris Machmud; Fokky Fuad; Henry Arianto; Amoury Adi Sudiro
Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Vol 7, No 4 (2024): Volume 7 No 4 2024
Publisher : Universitas Malahayati Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jkpm.v7i4.14043

ABSTRAK Publikasi ilmiah akhir-akhir ini menjadi fenomena dalam dunia akademik terutama sejak keluarnya Permendikbud Nomor 53 tahun 2023 tentang Mutu Perguruan Tinggi, dimana adanya pergeseran paradigma bahwa bukti lulus adalah skripasi untuk S1, Tesis untuk S2 dan Disertasi untuk S3. Bukti lulusan sekarang dapat diperoleh melalui publikasi ilmiah terutama untuk lulusan S1 dan S2 tergantung dari kebijakan prodi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perkembangan kemampuan siswa S1 dan S2 dalam publikasi ilmiah di jurnal bereputasi. Metode kegiatan pengabdian masyarakat ini melalui seminar dan diskusi yang dilakukan secara hybrid di dua lokasi yakni universitas Esa Unggul dan Universitas Al-Azhar Indonesia melalui seminar pelatihan dan pengembangan kemampuan dalam menulis. Pelatihan ini dilaksanakan di Universitas Esa Unggul dan Universitas Al-Azhar Indoensia dengan melibatkan siswa S1 dan S2 dari kedua universitas tersebut yang dilaksanakan secara hybrid. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyak mahasiswa yang belum memahami proses publikasi di jurnal bereputasi, setelah dilakukan pelatihan terdapat peningkatan jumlah publikasi di kalangan mahasiswa berkat pendampingan dan kolaborasi penelitan bersama antar dosen dan mahasiswa. Kesimpulannya bahwa perlu dilakukan pelatihan secara berkelanjutan meningkatkan budaya menulis di kalangan sivitas akademika. Kata Kunci: Budaya Menulis, Jurnal, Kolaborasi, Pelatihan, Publikasi ABSTRACT Scientific publications have recently become a phenomenon in the academic world, especially since the issuance of Minister of Education and Culture Regulation Number 53 of 2023 concerning the Quality of Higher Education, where there has been a paradigm shift that proof of passing is a thesis for S1, a thesis for S2 and a dissertation for S3. Evidence of graduates can by scientific publications, especially for undergraduate and postgraduate graduates. This research aims to determine the development of undergraduate and graduate students' abilities in scientific publications in reputable journals. The method of community service activities is through seminars and discussions held in a hybrid manner at two locations, namely Esa Unggul University and Al-Azhar University Indonesia through training seminars and developing skills in writing. The research results show that publication training increases writing culture. After the training, there was an increase in the number of publications among students by mentoring and joint research collaboration between lecturers and students. The conclusion is that ongoing training needs to improve the writing culture in the academics. Keywords: Collaboration, Journals, Publications, Training, Writing Culture

Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia Bimo Tresnadipangga; Fokky Fuad; Suartini Suartini
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i1.438

Pelaksanaan bantuan sosial tidak terlepas dari anggaran, mengingat bahwa pelaksanaan program tersebut menggunakan anggaran negara yang tentu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan hingga peraturan pelaksanaannya, dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia Sebagai Instansi yang ditunjuk untuk menangani program bantuan sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial yang merujuk pada ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Data dalam penelitian yang dititik beratkan pada norma peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan bahwa agar terjadi kolaboratif antar lembaga harmonisasi peraturan perundang-undangan ditataran peraturan menteri merupakan salah satu tahapan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peraturan secara horizontal agar tidak terjadi kecacatan formil dan memiliki dampak hukum yang meluas ke depannya. Dalam penerapan belanja bantuan sosial melibatkan banyak sektor maka dari itu aturan yang dibuat haruslah diperketat dengan adanya peraturan-peraturan dari dua kementerian yang berkaitan, yakni kementerian sosial sebagai pelaksana program dan kementerian keuangan sebagai yang menyalurkan dana untuk terselenggaranya program tersebut.

Akibat Hukum Terhadap Aset Milik Pihak Ketiga yang Dijaminkan Kepada Kreditur Dalam Kepailitan Rizky Maulana Nugraha; Aris Machmud; Fokky Fuad
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i1.504

Sumber hukum utama di Indonesia yang merupakan Negara dengan sistem hukum civil law adalah undang-undang. Meskipun Indonesia tidak sepenuhnya menganut sistem hukum civil law, yaitu ada hukum yang tidak tertulis berupa salah satunya yurisprudensi, namun sumber hukum selain undang-undang adalah untuk memutus suatu perkara yang belum diatur dalam undang-undang. Akan tetapi pada kenyataannya pada lembaga yudikatif terdapat majelis hakim yang memutus suatu perkara menggunakan sumber hukum lain, yaitu yurisprudensi dan doktrin yang bersumber dari negara lain. hal ini tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berperkara, padahal perlindungan hukum tersebut sudah diatur dalam sebuah undang-undang. Dalam perkara ini majelis hakim memutuskan harta pihak ketiga yang dijaminkan kepada kreditur merupakan harta pailit. Sedangkan demi hukum harta dan utang perseroan terpisah dari direksi dan direksi bertanggung jawab jika kepailitan disebabkan karena kelalaian atau kesalahan yang dapat dibuktikan di pengadilan. Bentuk tanggung jawab direksi dalam kepailitan adalah membayar atau melunasi utang jika harta pailit tidak cukup, bukan memasukkan harta pribadi direksi ke dalam daftar harta pailit meskipun harta tersebut dijaminkan kepada kreditur.

Kebijakan Penal dan Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana: (Studi Kasus Perguruan Pencak Silat di Madiun) Andhika Vishnu; Fokky Fuad; Aris Machmud
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.606

Semakin maraknya kekerasan yang bertendensi kriminal di antara perguruan silat di Madiun semakin mengkhawatirkan dan telah menjadi keresahan bagi masyarakat umum, sehingga diperlukan tindakan yang efektif baik secara preventif maupun represif dalam menangani kekerasan yang terus berulang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas penerapan kebijakan pidana dalam kekerasan yang berulang antar perguruan silat di Madiun. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris yang menggabungkan penelitian normatif dengan empirisme hukum melalui pendekatan deskriptif analitis. Konflik sosial dalam perguruan pencak silat di Madiun dapat dilakukan melalui pemanfaatan kearifan budaya lokal, di mana sebagai ageman (pedoman) dalam kehidupan bermasyarakat yang mengedepankan aspek norma sosial yang sudah disepakati oleh masyarakat setempat. Melalui pendekatan kebijakan penal jauh lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan kebijakan non penal terhadap tindakan kekerasan yang berulang yang terjadi dalam perguruan silat di Madiun.

Optimalisasi Investasi Dana Pensiun Milik Negara: Studi Kasus Dana Pensiun Hutama Karya Edy Sanyoto; Yusup Hidayat; Fokky Fuad; Aris Machmud
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.607

Optimalisasi investasi yang dilakukan oleh dana pensiun merupakan bentuk tanggung jawab dapat tercapai melalui tata kelola yang baik dan melalui tindakan investasi yang pruden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi kebijakan dalam optimalisasi dana pensiun Hutama Karya. Temuan penting dalam penelitian ini adalah kerugian atas kebijakan cut loss dana pensiun (dapen) BUMN dikategorikan sebagai kerugian dalam keuangan negara selama menerapkan fiduciary duty, maka kerugian tersebut merupakan suatu risiko bisnis dan tindakan pencegahan atas kerugian yang lebih besar. Metodologi yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, sumber hukum primer, dan sekunder yang terkait dengan dana pensiun serta regulasi terkait pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan aturan pelaksanaannya baik melalui peraturan pemerintah maupun peraturan otoritas jasa keuangan yang diperoleh melalui studi pustaka yang selanjutnya dianalisis dan disimpulkan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dapen Hutama Karya telah menjalankan tata kelola dan juga mengedepankan analisis risiko terkait optimalisasi dana pensiun termasuk dalam kebijakan cut loss atas aset investasi demi mengantisipasi kerugian yang lebih besar dari aset yang diinvestasikan serta melakukan portofolio investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Konsep Materialitas Dalam Aksi Korporasi Anak Cucu BUMN Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Ika Apri Handayani; Suartini Suartini; Fokky Fuad
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.618

Materialitas merupakan satuan batasan kewenangan dari direksi untuk melakukan aksi korporasi dalam menjalankan usaha sehingga direksi dapat mempertimbangkan tindakan mana yang harus mendapatkan persetujuan RUPS dan mana yang hanya diputuskan melalui rapat direksi ataupun persetujuan komisaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep materialitas diterapkan dalam aksi korporasi perusahaan anak cucu BUMN berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta metode multidisiplin dengan melibatkan bidang ilmu akuntansi dan hukum dalam menganalisis sumber hukum yang dikumpulkan, diklasifikasikan dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa materialitas merupakan suatu bentuk pembatasan direksi dalam melakukan aksi korporasi yang sesuai dengan tata kelola yang baik dengan mempertimbangkan fiduciary duty dan itikad baik sehingga dapat menjamin keberlanjutan kinerja korporasi, serta membebaskan direksi dari tanggung jawab pribadi apabila terjadi kerugian, karena semua aksi korporasi sudah mendapatkan persetujuan RUPS dan benar-benar digunakan untuk kepentingan korporasi.

Penugasan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Pada BUMN Intan Zania; Fokky Fuad; Yusup Hidayat; Aris Machmud
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.674

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah salah satu bentuk badan usaha negara di bidang ekonomi yang didirikan dari kekayaan negara tersendiri dengan tujuan untuk melayani kebutuhan pokok masyarakat serta ikut serta memberikan kontribusi pada anggaran negara. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis penugasan pemerintah kepada BUMN dari perspektif hukum korporasi dan bagaimana ketentuan hukum penugasan BUMN berakhir sebelum penyelesaian proyek. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penugasan pemerintah terhadap BUMN dari segi hukum menunjukkan bahwa penugasan tersebut tidak boleh berbentuk korporasi mengingat maksud dan tujuannya khusus berorientasi pada keuntungan dan mandiri karena terikat dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas karena kedudukannya, perusahaan BUMN merupakan badan hukum swasta meskipun sumber dana modalnya berasal dari kekayaan negara yang terpisah dari APBN, namun secara yuridis sudah selayaknya sebagai badan hukum yang terpisah dari kekayaan aslinya. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2022 menyatakan bahwa jika PT. Hutama Karya tidak dapat menyelesaikan penugasan pemerintah dalam pengoperasian Jalan Tol Trans Sumatera melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, sehingga pemerintah akan mencabut kewenangannya dengan mengambil alih pengoperasian jalan tol tahap I dan tahap II.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search